2026-04-05T03:17:03Z https://publikasiilmiah.unwahas.ac.id/QISTIE/oai

oai:ojs.publikasiilmiah.unwahas.ac.id:article/2216 2023-04-04T07:04:17Z QISTIE:ART

MASALAH PERDAGANGAN ORANG YANG SERING DIJUMPAI DI INDONESIA Prakoso, Adityo Putro Perdagangan orang merupakan kejahatan berat yang para pelakunya harus dihukum. Para korban trafficking sebagian besar adalah perempuan dan anak yang keadaan ekonominya rendah serta tingkat pendidikan yang rendah. dari situ para korban perlu mendapatkan perlindungan hukum. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis atau socio legal research, yaitu cara atau prosedur yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder yang berupa bahan bahan hukum atau peraturan-peraturan hukum yang berlaku kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan. Hasil penelitian menunjukan, faktor yang menjadi penyebab terjadinya perdagangan manusia yaitu Kemiskinan, Rendahnya Pendidikan, kemiskinan, perubahan globalisasi dunia. kendala dalam perlindungan hukum terhadap korban kejahatan perdagangan orang meskipun pemerintah telah mengeluarkan UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang namun sangat disayangkan bahwa undang-undang tersebut belum dapat dilaksanakan secara efektif, karena adanya beberapa kendala yaitu berupa faktor non-yuridis yang meliputi faktor ekonomi, faktor kemiskinan, faktor pendidikan yang rendah serta faktor sosial dan budaya. Kata kunci: perempuan, anak, korban perdagangan manusia Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim 2011-05-01 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://publikasiilmiah.unwahas.ac.id/QISTIE/article/view/2216 10.31942/jqi.v11i1.2216 QISTIE; Vol. 11 No. 1 (2018): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum Qistie Jurnal Ilmu Hukum; Vol 11 No 1 (2018): QISTIE 2621-718X 1979-0678 ind https://publikasiilmiah.unwahas.ac.id/QISTIE/article/view/2216/2215 Copyright (c) 2018 QISTIE

oai:ojs.publikasiilmiah.unwahas.ac.id:article/2217 2023-04-04T07:04:17Z QISTIE:ART

URGENSI ETIKA BISNIS DALAM MENGAKOMODIR KETERTIBAN PEMASARAN PERUSAHAAN PERIKLANAN (TINJAUAN YURIDIS UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2002 TENTANG PENYIARAN) Sukro, Ahmad Yakub Haryono, Andi Tri Iklan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam meningkatkan daya beli masyarakat dari masa ke masa. Melalui iklan, produk dapat lebih mudah dikenal masyarakat dengan alur komunikasi dan pesan yang disampaikan ke masayarakat melalui jasa periklanan. Masalah iklan dalam dunia industri dewasa ini tidak mementingkan norma-norma dipatuhi masyarakat dan lebih menabrak batasan yang telah ditetapkan pemerintah melalui regulasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002, karena semua itu demi ketatnya persaingan bisnis.Iklan yang ditayangkan atau ditampilkan sudah sepatutnya harus sesuai dengan fakta, termasuk kualitas dari produk, harus bersifat tidak boleh menyesatkan dari apa yang dipromosikan dan tidak boleh berbenturan pada norma kesusilaan ataupun kesopanan dimasyarakat serta tidak boleh mengandung unsur sara yang menyebabkan terjadinya perpecahan dimasyarakat atau runtuhnya persatuan dan kesatuan antar golongan.Etika bisnis memposisikan dalam ruang lingkup bisnis perikalanan suatu produk yang mana dalam mempromosikan suatu produk kepada masyarakat tetap mematuhi koridor yang ada sehingga tidak ada yang dirugikan dari suatu bentuk promosi dan tidak membuat perpecahan di masyarakat. Untuk itu, melalui suatu prinsip dalam kerangka teori etika bisnis dibangunlah kerangka kepatuhan untuk tetap dalam koridor yang sehat dan unggul untuk aktivitas periklanan, prinsip tersebut yakni prinsip otonomi, prinsip kejujuran, prinsip keadilan, prinsip saling menguntungkan (mutual benefit principle), dan prinsip integritas moral.Secara regulasi, pemerintah telah mengatur mengenai batasanbatasan dalam periklanan melalui Pasal 36 ayat 1,3,4,5,6, dan Pasal 46 ayat 3,4,5,6 Undang-Undang 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran. Untuk itu seluruh pelaku usaha dalam mengiklankan suatu produk wajib patuh dan taat pada regulasi tersebut. Selain itu dalam pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran dari ketentuan Undang-Undang 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran tersebut, Undang-Undang mengamatkan kepada Komisi Penyiaran Republik Indonesia untuk menindak tegas segala bentuk ancaman dan pelanggaran yang ada. Kata kunci: iklan, etika bisnis, hukum penyiaran. Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim 2018-05-01 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://publikasiilmiah.unwahas.ac.id/QISTIE/article/view/2217 10.31942/jqi.v11i1.2217 QISTIE; Vol. 11 No. 1 (2018): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum Qistie Jurnal Ilmu Hukum; Vol 11 No 1 (2018): QISTIE 2621-718X 1979-0678 ind https://publikasiilmiah.unwahas.ac.id/QISTIE/article/view/2217/2216 Copyright (c) 2018 QISTIE

oai:ojs.publikasiilmiah.unwahas.ac.id:article/2218 2023-04-04T07:04:17Z QISTIE:ART

UPAYA PERUSAHAAN DALAM MENEMPUH EFISIENSI DANKINERJA MELALUI MERGER, AKUISISI, KONSOLIDASI DAN PEMISAHAN Kustanto, Anto Proses globalisasi ekonomi yang berlangsung sangat cepat, ditunjang oleh kemajuan pesat dalam teknologi – rupanya tidak mendukung usaha berdiri diatas kaki sendiri itu. Dalam proses globalisasi yang melanda, kata kuncinya adalah bukan lagi pada industrialisasi dan berdikari, tetapi adanya penyesuaian (adjusment). Suasana yang tidak menentu seperti sekarang ini karena banyak dan cepatnya terjadi perubahan, maka para penguasa ekonomi dan dunia perdagangan alias perusahaan mencari sebuah pegangan untuk tetap dapat mempertahankan eksistensinya, yaitu melalui “ Upaya Perusahaaan dalam Menempuh Efisiensi dan Kinerja MelaluiMerger, Akuisisi, Konsolidasi dan Pemisahan”. Menghadapi permasalahan tersebut, harapan sebuah bentuk usaha yang berbadan hukum atau perusahaan terletak pada bagaimana sebuah perusahaan dapat melakukan pembenahan (restructuring corporate). Konkritnya langkah upaya perusahaan dalam menempuh efisiensi dan kinerja adalah pertama melalui merger , adalah absorpsi perusahaan oleh perusahaan lainnya. Perusahaan yang mengambil alih (the acquiring firm) tetap memakai nama dan identitasnya. Kedua akuisisi,tindakan untuk mengambil-alih suatu perusahaan oleh perusahaan lain, dimana setelah terjadi akuisisi ke dua entitas bisnis tersebut masih eksis dan hanya kepemilikannya saja yang berubah (Pasal 1 angka 9 UU. PT No.40/2007). Perusahaan pengakuisisi akan menerima hak milik atas saham perusahaan terakuisisi, sedangkan perusahaan terakuisisi menerima penyerahan hak atas sejumlah uang/harga saham tersebut. Apabila saham tersebut atas nama, maka penyerahannya dilakukan dengan cessie (hak tagih) sesuai pasal 613 KUHPerdata. Ketiga, melalui konsolidasi terbentuk perusahaan yang baru, karena perusahaan yang mengambil alih dan yang diambilberakhir eksistensi yuridisnya dan menjadi bagian dari perusahaan yang baru. Keempat pemisahan, adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh Perseroan untuk memisahkan usaha yang mengakibatkan seluruh aktiva dan passiva perseroan beralih. Semakin kompleksnya pe rdagangan serta ketergantungan pada mekanisme pasar dalam pelaksanaan kegiatan produksi dan distribusi, maka perusahaan harus mngikutsertakan upaya efisiensi yang terkoordinasi baik antar unsur-unsur pemerintahan, swasta, dengan masyarakat luas termasuk dunia usaha itu sendiri. Di samping itu, perlu juga memasukkan unsur diplomasi terpadu (lobby) sampai kepada kemampuan melakukan upaya-upaya penyesuaian secara cepat dan tepat di berbagai bidang termasuk dalam bidang hukum dan perundang-undangan.Kata kunci: Undang-undang Nomor40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas,Kitab Undang-undang Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim 2018-05-01 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://publikasiilmiah.unwahas.ac.id/QISTIE/article/view/2218 10.31942/jqi.v11i1.2218 QISTIE; Vol. 11 No. 1 (2018): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum Qistie Jurnal Ilmu Hukum; Vol 11 No 1 (2018): QISTIE 2621-718X 1979-0678 ind https://publikasiilmiah.unwahas.ac.id/QISTIE/article/view/2218/2217 Copyright (c) 2018 QISTIE

oai:ojs.publikasiilmiah.unwahas.ac.id:article/2220 2023-04-04T07:04:17Z QISTIE:ART

PERLINDUNGAN HUKUM PADA PASIEN TERHADAP MALPRAKTIK DOKTER Butar Butar, Evander Reland Suteki, Suteki Pasien merupakan setiap orang yang melakukan konsulstasi terhadap profesi dokter mengenai masalah kesehatan tubuhnya untuk mendapatkan kesembuhan dari penyakitnya. Pasien merupakan raja dalam pelayanan kesehatan. Untuk mendapatkan kesembugan, seorang pasien akan di cek kesehatannya oleh seorang dokter yang telah membuka izin praktik. Pada pasal 44 Undang-undang No. 29 Tahun 2004 tentang praktek Kedokteran menyatakan “Dokter dan dokter gigi dalam menyelenggarakan praktik kedokteran wajib mengikuti standar pelayanan kedokteran”. Dalam menjalankan tugas profesi, soerang dokter mempuunyai alasan yang mulia yaitu berusaha mempertahankan supaya kondisi tubuh pasien tetap sehat serta berusaha semaksimal tenaga untuk membuat sehat tubuh pasien, akan tetapi pelayanan kesehatan seorang dokter yang dilakukan kepada pasien tidak selama berhasil dengan baik dan memuaskan, tetapi ada kalanya usaha tersebut mengalami kegagalan, kerusahan organ tubu h, bahkan kematian pada pasien.Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang menggunakan pendekatan yuridis normatif. Menurut Soerjono Soekanto penelitian yuridis normatif merupakan penelitian terhadap asas-asas hukum. Pendekatan normatif dilakukan dalam membahas Perlindungan Hukum Pada Pasien Terhadap Malpraktek Dokter Menurut Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Dokter agar dapat mencapai hasil yang signifikan dan relevan. Adapun data data yang digunakan yakni data primer yang berasal dari Instansi Instansi yang berwenang seperti Komnas Perlindungan anak yang kemudian didukung dengan data sekunder yakni literatur relevan untuk memperkuat analisis dari penelitian ini.Hasil penelitian dan pembahasan menunjukan bahwa perlindungan hukum bagi pasien terhadap malpraktek dokter dapat dilihat dalam UndangUndang atau Kode etik profesi kedokteran. Selanjutnya untuk upaya hukum yang dapat ditempuh pasien adalah dengan jalur mediasi, apabila dalam mediasi tidak terselesaikan, maka pasien dapat menggugat apoteker pada pengadilan maupun di luar pengadilan. Kata kunci: perlindungan hukum, pasien, malpraktik. Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim 2018-05-01 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://publikasiilmiah.unwahas.ac.id/QISTIE/article/view/2220 10.31942/jqi.v11i1.2220 QISTIE; Vol. 11 No. 1 (2018): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum Qistie Jurnal Ilmu Hukum; Vol 11 No 1 (2018): QISTIE 2621-718X 1979-0678 ind https://publikasiilmiah.unwahas.ac.id/QISTIE/article/view/2220/2219 Copyright (c) 2018 QISTIE

oai:ojs.publikasiilmiah.unwahas.ac.id:article/2221 2023-04-04T07:04:17Z QISTIE:ART

INJAUAN HUKUM PERKAWINAN BEDA AGAMA DAN AKIBAT HUKUMNYA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN Devi, Hanum Farchana Mastur, Mastur Di Indonesia, perkawinan memang bukanlah sebuah persoalan yang rumit manakala pasangan memeluk agama yang sama, namun akan menjadi persoalan yang sangat rumit apabila kedua pasangan tersebut memeluk agama yang berbeda. Hal ini menjadi masalah karena dengan adanya perbedaan agama maka pelaksanaan perkawinan menjadi terhalang. Permasalahannya adalah bagaimana perkawinan berbeda agama menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan apa akibat hukum dari perkawinan berbeda agama di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, maksudnya adalah penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan beserta peraturan lainnya yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Adapun peraturan perundang-undangan yang dikaji dalam penelitian ini adalah peraturan perundangundangan yang terdapat kaitannya dengan masalah perkawinan berbeda agama seperti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.Hasil penelitian menjelaskan bahwa perkawinan yang dilakukan antara kedua mempelai yang berbeda agama maka perkawinannya adalah tidak sah menurut agama yang berarti juga tidak sah menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.Akibat hukum dari perkawinan berbeda agama di Indonesia adalah status perkawinan berbeda agama tersebut tidak sah menurut masing-masing agama sehingga tidak sah pula menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.Dengan adanya status perkawinan yang tidak sah tersebut maka membawa akibat hukum juga terhadap status dan kedudukan anak.Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan berbeda agama adalah anak tidak sah atau anak luar kawin karena perkawinan kedua orangtuanya bukan merupakan perkawinan yang sah, maka akibatnya adalah anak tersebut tidak memiliki hubungan perdata dengan ayahnya, si anak hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya saja.Hal tersebut sesuai dengan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam. Kata kunci: perkawinan beda agama, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim 2018-05-01 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://publikasiilmiah.unwahas.ac.id/QISTIE/article/view/2221 10.31942/jqi.v11i1.2221 QISTIE; Vol. 11 No. 1 (2018): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum Qistie Jurnal Ilmu Hukum; Vol 11 No 1 (2018): QISTIE 2621-718X 1979-0678 ind https://publikasiilmiah.unwahas.ac.id/QISTIE/article/view/2221/2220 Copyright (c) 2018 QISTIE

oai:ojs.publikasiilmiah.unwahas.ac.id:article/2222 2023-04-04T07:04:17Z QISTIE:ART

GADAI BERAGUANAN EMAS DALAM HUKUM EKONOMI SYARIAH DI INDONESIA Romadhan, Khairul Arief Rois, Muhammad Fahmi Lahirnya Undang-undangNomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang mana dalam undang-undang tersebut, bank syariah disebut sebagai bank dengan sistem bagi hasil. Lalu, pada t ahun 1998, disahkanlah Undang-undang Nomor 10Tahun 1998 t ent ang Perubahan at as Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Dalam undang-undang perubahan tersebut, digunakan istilah bank dengan prinsip syariah. Undang-undang perubahan itu juga mengatur tentang perbankan sistem ganda (dualsystem banking), yaitu konvensional dan syariah. Istilah bank syariah dipert egas lagi dengan lahirnya Undang-undang Nomor21 Tahun 2008 t entang PerbankanSyariah.Gadaisyariah yang merupakan salahsatu Lembaga Keuangan Syariah yang memberikan kemudahan bagimasyarakat untuk memperoleh dana dengan waktu yang cepat,serta gadai syariah dapat juga sebagai tempat untuk berinvestasi dengan berasaskan syariah. Kata kunci:gadai, syariah, emas. Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim 2017-05-01 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://publikasiilmiah.unwahas.ac.id/QISTIE/article/view/2222 10.31942/jqi.v11i1.2222 QISTIE; Vol. 11 No. 1 (2018): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum Qistie Jurnal Ilmu Hukum; Vol 11 No 1 (2018): QISTIE 2621-718X 1979-0678 ind https://publikasiilmiah.unwahas.ac.id/QISTIE/article/view/2222/2221 Copyright (c) 2018 QISTIE

oai:ojs.publikasiilmiah.unwahas.ac.id:article/2223 2023-04-04T07:04:17Z QISTIE:ART

PEMANFAATAN MEDIASI DALAM PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN KEPALA DAERAH Nugroho, Muchamad Arif Agung Bila PMK 1/2015 dan PMK 5/2015ditafsirkan, maka perselisihan hasil pemilihan kepala daerah dipandang sebagai bagian dari ruang lingkup hukum publik sehingga perdamaian tidak diatur di dalamnya. Padahal di dalam penegakan hukum publik sangat dimungkinkan upaya damai. Akan lebih baik bila dalam perkara perselisihan hasil pemilihan kepada daerah diberi upaya hukum perdamaian melalui mediasi. Pokok masalah yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah (1) Bagaimana prosedur mediasi dalam perkara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah? (2) Bagaimana pengaturan prosedur mediasi dalam hukum acara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah? Metode penelitian yang dipakai dalam tulisan ini adalah yuridis normatif, artinya penelitian ini berkutat pada pembahasan atau mengkaji peraturan-peraturan tertulis. Setelah dilakukan penelitian dan telaah ditemukan sebagai berikut: pertama, dipetakan para pihak telebih dahulu. Kedua, yang boleh menjadi mediator di dalam mediasi tersebut diutamakan mediator independen dan tersertifikasi agar posisi hakim MKRI tetap dalam keadaan objektif. Ketiga, jangka waktu proses mediasi janganlah terlalu lama. Keempat, agar mediasi efektif maka para pihak prinsipiil haruslah selalu hadir dalam proses mediasi tanpa diwakili kuasa hukumnya tetapi diperbolehkan didampingi kuasa hukumnya. Kelima, lokasi mediasi bisa dilakukan di dan difasilitasi oleh MKRI atau bisa juga di wilayah domisili hukum termohon, mengingat proses pemilihan kepala daerah berpusat di wilayah domisili hukum termohon. Keenam, mediasi yang berhasil dituangkan dalam akta perdamaian yang merupakan kesepakatan bersama antar para pihak. Ketujuh, biaya-biaya mediasi ditanggung oleh negara. Lalu, pengaturan tentang prosedur mediasi dilakukan dengan cara mengubah undang-undang tentang MKRI. Selanjutnya membuat PMK sebagai peraturan teknis prosedurnya. PMK ini ada baiknya dibuat tersendiri. Susunan atau anatomi dari PMK tentang mediasi antara lain mengatur tentang ketentuan umum, pedoman mediasi, mediator, tahapan pramediasi, tahapan proses mediasi, keterpisahan mediasi dari litigasi, perdamaian di luar pengadilan, ketentuan penutup. Kata kunci: mediasi, perselisihan hasil pemilihan kepada daerah Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim 2018-04-01 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://publikasiilmiah.unwahas.ac.id/QISTIE/article/view/2223 10.31942/jqi.v11i1.2223 QISTIE; Vol. 11 No. 1 (2018): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum Qistie Jurnal Ilmu Hukum; Vol 11 No 1 (2018): QISTIE 2621-718X 1979-0678 ind https://publikasiilmiah.unwahas.ac.id/QISTIE/article/view/2223/2222 Copyright (c) 2018 QISTIE

oai:ojs.publikasiilmiah.unwahas.ac.id:article/2224 2023-04-04T07:04:17Z QISTIE:ART

PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA NASIONALSEBUAH TELAAH TENTANG EKSISTENSI PIDANA MATI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI Utomo, Pudjo Artikel ini mengangkat permasalahan tentang keberadaan pidana mati dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 JunctoUndang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan konsep pidana mati dalam tindak pidana korupsi yang adil dan berkepastian hukum. Tindak pidana korupsi termasuk dalam kejahatan luar biasa yang terhadapnya diperlukan suatu penanganan yang serius. Sanksi tegas diperlukan untuk menekan maraknya tindak pidana ini misalnya dengan penjatuhan pidana mati yang merupakan sanksi yang paling berat dalam hukum pidana. Penelitian ini membicarakan tentang pelaksanaan pidana mati di Indonesia sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang dan mendeskripsikan ancaman pidana mati yang terdapat dalam Undang-undang Korupsi, yakni dalam Pasal 2 ayat (2). Penelitian menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier dengan metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan, yuridis normatif dengan titik tolak analisis terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Juncto UndangUndang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2/Pnps/1964 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati Yang Dijatuhkan Oleh Pengadilan Di Lingkungan Peradilan Umum Dan Militer, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 38. Kata kunci: tindak pidana korupsi, pidana mati, pembaharuan hukum pidana Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim 2018-05-01 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://publikasiilmiah.unwahas.ac.id/QISTIE/article/view/2224 10.31942/jqi.v11i1.2224 QISTIE; Vol. 11 No. 1 (2018): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum Qistie Jurnal Ilmu Hukum; Vol 11 No 1 (2018): QISTIE 2621-718X 1979-0678 ind https://publikasiilmiah.unwahas.ac.id/QISTIE/article/view/2224/2223 Copyright (c) 2018 QISTIE

oai:ojs.publikasiilmiah.unwahas.ac.id:article/2225 2023-04-04T07:04:17Z QISTIE:ART

KAJIAN KRITIS TERHADAP TEORI POSITIVISME HUKUM DALAM MENCARI KEADILAN SUBSTANTIF Sudiyana, Sudiyana Suswoto, Suswoto Hukum, pertama-tama tata hukum negara, t ampak dalam teori Positivisme, khususnya Jhon Austin (1790-1859), dengan analitical legal positivism. Jhon Austin yang dikenal sebagai the founding father of legal positivism, bertolak dari kenyataan bahwa terdapat suatu kekuasaan yang memberikan perintah, dan ada pada umumnya orang mentaati perintah-perintah pemerintah. Pandangan positivisme hukum, tidak akan memberikan pelayanan kepada masyarakat, hukum lebih represif. Bagaimanakah kritik terhadap teori positivisme hukum dalammemenuhi keadilan substantif. Permasalahan akan dikaji secara yuridis filosofis dengan menekankan pada analisa terhadap teori-teori hukum dan peraturan perundang-udangan yang berkaitan dengan hukum positif. Kajian kritis positifisme hukum, pembentukan hukum didasarkan pada nilai-nilai yang abstrak, bukan nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, sehingga hukumnya lebih represif, dan bukan responsive. Hukum tidak fungsional dan tidak pragmatis, Ia hanya melindungi sekelompok warga masyarakat elit, sehingga equality before the law dan rule of law, tidak jalan. Memprioritaskan doktrin kepastian hukum dibandingkan dengan keadilan dan kemanfaatan. Putusan hakim menempatkan keadilan legal formal (Legal justice) prosedural dibandingkan keadilan substantive dan keadilan sosial (social justice).Kata kunci: positivisme hukum, keadilan susbstantif, prakt ik hukum. Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim 2018-05-01 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://publikasiilmiah.unwahas.ac.id/QISTIE/article/view/2225 10.31942/jqi.v11i1.2225 QISTIE; Vol. 11 No. 1 (2018): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum Qistie Jurnal Ilmu Hukum; Vol 11 No 1 (2018): QISTIE 2621-718X 1979-0678 ind https://publikasiilmiah.unwahas.ac.id/QISTIE/article/view/2225/2224 Copyright (c) 2018 QISTIE

oai:ojs.publikasiilmiah.unwahas.ac.id:article/2226 2023-04-04T07:04:17Z QISTIE:ART

UPAYA PENERTIBAN LAHAN OLEH PT. KAI DALAM RANGKAPENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN REL KERETA GANDAJALUR PEKALONGAN-SEMARANG Pradica, Virgita Nur Roisah, Kholis Penertiban lahan terhadap warga atas tanah milik PT.KAI demi pembangunan jalur rel ganda Semarang-Pekalongan di Kelurahan Krobokan Kecamatan Semarang Barat berlandaskan pada Pasal 3 dan 5 Undang Undang Nomor 51 Prp Tahun 1960 dimana kepentingan para pihak yang bersangkutan diutamakan sehingga dalam melakukan penertiban lahan, PT.KAI tidak bisa begitu saja mengusir warga yang tinggal diatas tanah milik PT.KAI karena kepentingan para warga yang terkena penertiban lahan juga patut dihargai. Oleh karena itu terhadap penertiban lahan oleh PT.KAI di Kelurahan Krobokan perlu dikaji lebih dalam.Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis pelaksanaan penertiban lahan yang dilakukan oleh PT.KAI untuk pembangunan rel ganda jalur Pekalongan-Semarang di Kelurahan Krobokan Kecamatan Semarang Barat maupun kendala yang timbul.Metode penelitian yang digunakan ialah Yuridis Empiris dengan spesifikasi penelitian yang bersifat Deskriptif Analitis yang memberikan gambaran tentang penertiban lahan di Kelurahan Krobokan Kecamatan Semarang Barat yang bertumpu pada Data primer yang diperkuat dengan Data Sekunder.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan penertiban lahan dibagi menjadi 4 tahap yakni sosialisasi, pengukuran luas tanah yang terkena, penghitungan uang bongkar dan pemberian uang bongkar. Kendala yang timbul dari penertiban lahan ini adalah kurangnya tenaga kerja pada tim pelaksana penertiban lahan di Semarang dan adanya status kepemilikan ganda atas beberapa bangunan pada tanah di Kelurahan Krobokan karena bersinggungan dengan tanah milik Pemkot Semarang sehingga nilai uang bongkar yang diberikan nantinya berbeda. Kedua kendala tersebut berdampak pelaksanaan penertiban lahan memakan waktu lebih lama dari yang diperkirakan.Dari pembahasan yang diberikan dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan penertiban lahan di Kelurahan Krobokan sudah berjalan dengan baik walaupun memakan waktu lama dan adanya perbedaan nilai uang bongkar.Untuk menyelesaikan kendala tersebut, PT.KAI seharusnya menambah jumlah tenaga kerja dan melakukan sinkronisasi uang bongkar dengan Pemkot Semarang sehingga jumlah uang bongkar yang diberikan bisa setara. Terhadap penertiban lahan, daripada pemberian uang bongkar akan lebih baik bila dilakukan pemindahan lokasi terhadap warga yang terkena agar tidak terjadi masalah sosial seperti pengangguran dan gelandangan. Kata kunci: penertiban lahan, PT.KAI, rel ganda Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim 2018-05-01 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://publikasiilmiah.unwahas.ac.id/QISTIE/article/view/2226 10.31942/jqi.v11i1.2226 QISTIE; Vol. 11 No. 1 (2018): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum Qistie Jurnal Ilmu Hukum; Vol 11 No 1 (2018): QISTIE 2621-718X 1979-0678 ind https://publikasiilmiah.unwahas.ac.id/QISTIE/article/view/2226/2225 Copyright (c) 2018 QISTIE

oai:ojs.publikasiilmiah.unwahas.ac.id:article/2227 2023-04-04T07:04:17Z QISTIE:ART

PERLINDUNGAN HUKUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL MELALUI MEKANISME “CROSS BORDER MEASURE” Mahardhita, Yoga Sukro, Ahmad Yakub Perlindungan hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Kawasan Pabean (Cross Border Measure) memiliki posisi yang sangat strategis. Hal tersebut dikarenakan ruang lingkupnya yang berada dalam jalur lalu lintas perdagangan internasional, baik sebelum barang-barang hasil bajakan atau pemalsuan beredar ke pasar nasional atau sebelum barang tersebut diekspor ke luar wilayah Indonesia. Seiring dengan meningkatnya kejahatan pemalsuan dan pembajakan internasional yang berdampak pada hilangnya potensi penerimaan negara, menurunnya inovasi sampai dengan sanksi internasional, telah mendorong Pemerintah untuk meningkatkan pengawasan barang yang terkait dengan HKI di wilayah perbatasan melalui penguatan kerangka hukum maupun operasional sesuai dengan Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPsAgreement).Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme perlindungan hukum di wilayah Kawasan Pabean dalam kerangka Cross Border Measureyang dilakukan oleh otoritas kepabeanan (Direktorat Jenderal Bea dan Cukai). Metode penelitian dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif, dimana penelitian dilakukan dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum HKI melalui mekanisme Cross Border Measure dapat dilakukan melalui 2 (dua) cara, yaitu melalui penetapan secara jabatan (ex-officio) oleh DJBC dan melalui perintah oleh Pengadilan Niaga (yudisial). Meskipun telah diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pengendalian Impor Atau Ekspor Barang Yang Diduga Merupakan Atau Berasal Dari Hasil Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual, namun masih diperlukan adanya aturan pelaksanaan yang mengatur secara teknis pelaksanaan Peraturan Pemerintah tersebut, seperti tata laksana perekaman (recordation system) bagi pemegang hak atau pemilik hak untuk memperoleh perlindungan HKI secara ex-officio.Kata kunci : perlindungan hukum, hukum kekayaan intelektual, Cross BorderMeasure. Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim 2018-05-01 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://publikasiilmiah.unwahas.ac.id/QISTIE/article/view/2227 10.31942/jqi.v11i1.2227 QISTIE; Vol. 11 No. 1 (2018): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum Qistie Jurnal Ilmu Hukum; Vol 11 No 1 (2018): QISTIE 2621-718X 1979-0678 ind https://publikasiilmiah.unwahas.ac.id/QISTIE/article/view/2227/2226 Copyright (c) 2018 QISTIE

oai:ojs.publikasiilmiah.unwahas.ac.id:article/2450 2023-04-04T07:04:17Z QISTIE:ART

PEMBAHARUA N HUKUM PIDANA NASIONALSEBUAH TELAAH TENTANG EKSISTENSI PIDANA MATI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI Utomo, Pudjo Artikel ini mengangkat permasalahan tentang keberadaan pidana matidalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 JunctoUndang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi dan konsep pidana mati dalam tindak pidana korupsi yang adil danberkepastian hukum. Tindak pidana korupsi termasuk dalam kejahatan luar biasayang terhadapnya diperlukan suatu penanganan yang serius. Sanksi tegasdiperlukan untuk menekan maraknya tindak pidana ini misalnya denganpenjatuhan pidana mati yang merupakan sanksi yang paling berat dalam hukumpidana. Penelitian ini membicarakan tentang pelaksanaan pidana mati di Indonesiasebagaimana yang diatur dalam Undang-undang dan mendeskripsikan ancamanpidana mati yang terdapat dalam Undang-undang Korupsi, yakni dalam Pasal 2ayat (2). Penelitian menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunderdan bahan hukum tersier dengan metode pengumpulan data yang digunakanadalah studi kepustakaan, yuridis normatif dengan titik tolak analisis terhadapUndang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Juncto UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2/Pnps/1964Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati Yang Dijatuhkan Oleh Pengadilan DiLingkungan Peradilan Umum Dan Militer, Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1964 Nomor 38. Kata kunci: tindak pidana korupsi, pidana mati, pembaharuan hukum pidana. Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim 2018-03-08 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://publikasiilmiah.unwahas.ac.id/QISTIE/article/view/2450 10.31942/jqi.v11i1.2450 QISTIE; Vol. 11 No. 1 (2018): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum Qistie Jurnal Ilmu Hukum; Vol 11 No 1 (2018): QISTIE 2621-718X 1979-0678 ind https://publikasiilmiah.unwahas.ac.id/QISTIE/article/view/2450/2427 Copyright (c) 2018 QISTIE

oai:ojs.publikasiilmiah.unwahas.ac.id:article/3422 2023-04-04T07:03:55Z QISTIE:ART

MENIMBANG KEBIJAKAN TERHADAP NARAPIDANA PADA MASA PANDEMI Susilo, Endar The policy taken by the government towards prisoners during the corona virus disease-19 (covid-19) pandemic, namely assimilation and integration of prisoners received a lot of attention. By using a normative juridical approach, this paper seeks to find out how the legal basis of policy towards prisoners during a pandemic and how policy considerations towards prisoners during a pandemic. This research resulted in 2 things, firstly the Ministry of Law and Human Rights issued several rules regarding the provision of assimilation and the right of integration for prisoners and children in the context of preventing and controlling the spread of Covid-19. Second, several factors that are considered in policy making are infrastructure, human resources, and operational budgets Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim 2020-06-15 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion https://publikasiilmiah.unwahas.ac.id/QISTIE/article/view/3422 10.31942/jqi.v13i1.3422 QISTIE; Vol. 13 No. 1 (2020): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum; 1-14 Qistie Jurnal Ilmu Hukum; Vol 13 No 1 (2020): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum; 1-14 2621-718X 1979-0678 Copyright (c) 2020 QISTIE

oai:ojs.publikasiilmiah.unwahas.ac.id:article/3423 2023-04-04T07:03:55Z QISTIE:ART

WACANA PEMBERLAKUAN UNDANG-UNDANG DARURAT SIPIL DALAM SITUASI WABAH COVID-19 SERTA DAMPAK EKONOMI DI INDONESIA Kustanto, Anto This study aims to discuss the urgency of the enactment of the civil emergency law in responding to the covid-19 pandemic. Economic and sociological factors considerations were raised in this study, although they remained in the juridical corridor. This research is a normative legal research, using the law approach and conceptual approach. This research concludes that the status of civil emergency has a number of consequences in accordance with Government Regulation in Lieu of Law or Perpu Number 23 of 1959 concerning Revocation of Law Number 74 of 1957 and Establishing Dangerous Conditions. The enactment of the Civil Emergency Law can limit people's movements in activities that will have a negative impact on the economy Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim 2020-05-31 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://publikasiilmiah.unwahas.ac.id/QISTIE/article/view/3423 10.31942/jqi.v13i1.3423 QISTIE; Vol. 13 No. 1 (2020): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum; 15-25 Qistie Jurnal Ilmu Hukum; Vol 13 No 1 (2020): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum; 15-25 2621-718X 1979-0678 eng https://publikasiilmiah.unwahas.ac.id/QISTIE/article/view/3423/3163 Copyright (c) 2020 QISTIE

oai:ojs.publikasiilmiah.unwahas.ac.id:article/3424 2023-04-04T07:03:55Z QISTIE:ART

ASPEK PIDANA PERDAGANGAN VALUTA ASING SISTEM DARING Ridwan, Masrur Prabowo, Muhammad Shidqon Broker Notes mentioned that 9.6 million people in the world was doing foreign exchange trading online. It means every 1 (one) of the 781 inhabitants of the world is an online trader (in-network). Among 9.6 million traders in the world, 768,000 of them are Indonesian-language online traders. It counts almost 8%. In addition, Indonesian language traders rank fourth after English with a total of 54 percent of users, Arabic 15 percent and Spanish 10 percent of users. The next rank below Indonesia are Indian 7% consumer traders and French 6 %. The data does not clearly state that all Indonesian online valet traders use Indonesian. There can be thousands of traders online from Indonesia who choose to use English for their trading online. It means that the actual number of Indonesian residents who are online valerine traders is much greater than the number of traders who choose to use Indonesian. This paper aim to describe and illustrate how the development of information technology has quickly triggered the interest of the world population to plunge into the foreign exchange trading sector. The number of people trying to make a living for trading has steadily increased, including Indonesian people. Unfortunately, traders' interests are not offset by their knowledge and understanding of online valet trading. Traders also often have to deal with dishonest and cheating brokers. As a result, traders have to deal with not only the real issues of the trade but also the external problems from brokers. The results of this study indicate that the application of the Futures Trade Law (UN Law) No. 32 of 2008 which was later amended into Law No. 10 of 2011 with its derivative rules and Electronic Information & Transactions Act No. 11 of 2008 later amended by Law No. 19 In 2016, it was sufficient to become the legal of online system trading in Indonesia. Unfortunately, traders still find it difficult to apply for evidence when dealing with criminal cases. Meanwhile, the number of supervisors authorized to supervise is very limited, and traders themselves often do not realize that they have been "cheated". Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim 2020-05-31 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://publikasiilmiah.unwahas.ac.id/QISTIE/article/view/3424 10.31942/jqi.v13i1.3424 QISTIE; Vol. 13 No. 1 (2020): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum; 26-42 Qistie Jurnal Ilmu Hukum; Vol 13 No 1 (2020): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum; 26-42 2621-718X 1979-0678 eng https://publikasiilmiah.unwahas.ac.id/QISTIE/article/view/3424/3164 Copyright (c) 2020 QISTIE

oai:ojs.publikasiilmiah.unwahas.ac.id:article/3425 2023-04-04T07:03:55Z QISTIE:ART

PEMAAFAN SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN TINDAK PIDANA (Telaah Integrasi Psikologi dan Hukum) Fawaid, Bahrul Fitriyatinur, Qurnia This research seeks to explore the relationship between psychology and law, namely how psychology can provide new perspective in the field of law. Furthermore, this study wants to find out how the forgiveness process takes place and what factors influence it, as well as how forgiveness can be an alternative settlement of crime. This research is an empirical normative legal research using a conceptual approach. This research produces several findings, firstly there is a common thread between psychology and law that makes them complementary to human life. Secondly, forgiveness is a personal step that can be taken to make a person more easily at peace with circumstances, including in a crime. Thirdly, because it is considered beneficial, it needs a legal umbrella that explicitly regulates forgiveness as an alternative in resolving criminal acts other than imprisonment. Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim 2020-05-31 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://publikasiilmiah.unwahas.ac.id/QISTIE/article/view/3425 10.31942/jqi.v13i1.3425 QISTIE; Vol. 13 No. 1 (2020): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum; 43-59 Qistie Jurnal Ilmu Hukum; Vol 13 No 1 (2020): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum; 43-59 2621-718X 1979-0678 eng https://publikasiilmiah.unwahas.ac.id/QISTIE/article/view/3425/3165 Copyright (c) 2020 QISTIE

oai:ojs.publikasiilmiah.unwahas.ac.id:article/3426 2023-04-04T07:03:55Z QISTIE:ART

ASAS HAKIM PASIF DALAM REGLEMENT OP DE RECHTSVORDERING (R.V) DAN PRINSIP HAKIM AKTIF DALAM HERZIENE INDONESISCH REGLEMENT (HIR) DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERDATA DI PENGADILAN Junaidi, Junaidi Merta, M Martindo Secara normatif, ketentuan-ketentuan H.I.R., R.Bg., maupun R.v. tidak menyebut secara eksplisit istilah asas hakim aktif dan hakim pasif. Dalam berbagai literatur hukum, kedua asas ini juga tidak didefinisikan secara pasti dan sistematis. Secara normatif maupun empiris, kedua asas tersebut sama-sama diterapkan oleh hakim dalam menyelesaikan perkara perdata di pengadilan. Meskipun demikian, bukan berarti hubungan antara kedua asas tersebut komplementer, kedua-duanya sama-sama fundamental karena memiliki fungsinya masing-masing. Pada saat menunggu datangnya perkara yang diajukan padanya maupun bersikap pasif dalam hal menentukan batasan tentang perkaranya (ruang lingkup perkara). Hanya pihak pencari keadilan (penggugat dalam gugatannya dan tergugat dalam jawabannya) yang mengetahui tujuan yang ingin mereka capai dalam penyelesaian perkara mereka. Sejak perkara diserahkan kepada hakim sebagai pemutus perkara, maka hakim yang menjunjung nilai impartiality (ketidakberpihakan) dan kebijaksanaan sebagai seorang ahli dalam penyelesaian sengketa hukum, harus memastikan agar para pencari keadilan mampu menyelesaikan sengketa secara efektif dan mengakomodir lebih banyak hasrat keadilan bagi keduanya (audi et alteram partem). Di sinilah hakim harus bersikap aktif. Jika para pihak sudah menyerahkan sengketa mereka pada hakim, mereka seharusnya menyadari bahwa hakim adalah orang yang paham hukum (ius curia novit) dan ia telah dipercaya untuk memutus sengketa antara keduanya. Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim 2020-05-31 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://publikasiilmiah.unwahas.ac.id/QISTIE/article/view/3426 10.31942/jqi.v13i1.3426 QISTIE; Vol. 13 No. 1 (2020): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum; 60-77 Qistie Jurnal Ilmu Hukum; Vol 13 No 1 (2020): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum; 60-77 2621-718X 1979-0678 eng https://publikasiilmiah.unwahas.ac.id/QISTIE/article/view/3426/3166 Copyright (c) 2020 QISTIE

oai:ojs.publikasiilmiah.unwahas.ac.id:article/3427 2023-04-04T07:03:55Z QISTIE:ART

MODEL BANK TANAH PERTANIAN UNTUK MEWUJUDKAN INDONESIA BERDAULAT PANGAN Setiyawan, Wahyu Benny Mukti Dahani, Nabila Chyntia This study is a normative study, using statute approach and concept approach. The results of the study are the agricultural land banking model is the right concept to be applied in order to carry out land acquisition for agricultural land. The concept has previously been widely applied in various countries, namely the United States, Switzerland, and the Netherlands. Implementation of the concept of agricultural land banks in these countries proved successful. It is also necessary to apply the concept of agricultural land banking in Indonesia from the planning stage to the comprehensive control stage so that in the future there will be no significant problems in the realization of food sovereignty in Indonesia in terms of agriculture, especially in the procurement of land for agricultural land. Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim 2020-05-31 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://publikasiilmiah.unwahas.ac.id/QISTIE/article/view/3427 10.31942/jqi.v13i1.3427 QISTIE; Vol. 13 No. 1 (2020): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum; 78-95 Qistie Jurnal Ilmu Hukum; Vol 13 No 1 (2020): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum; 78-95 2621-718X 1979-0678 eng https://publikasiilmiah.unwahas.ac.id/QISTIE/article/view/3427/3167 Copyright (c) 2020 QISTIE

oai:ojs.publikasiilmiah.unwahas.ac.id:article/3428 2023-04-04T07:03:55Z QISTIE:ART

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL YANG DILAKUKAN ORANG TUANYA Susanto, Joko Along with the development of technology and human civilization, crimes that occur are not only related to crimes against life and property, but crimes against decency are also increasing. As a social problem, the crime of sexual violence up to now has been carried out by many Indonesian people both by adults and elderly, even fathers to their own children and most of the victims are women and children. Sexual violence is violence that occurs because of the problem of sexuality. The purpose of this journal is to find out how the legal protection for child victims of sexual violence by their own parents. The discussion method used is the normative legal method, namely the statutory approach (The Statute Approach). Sexual violence is generally done against a partner. This violence includes all types of sexual violence committed against a sexual partner. Including sexual violence is violence committed by a husband against his wife, solely because they want to satisfy their biological desires. The crime of rape is very worrying especially if the victim is a child who is still under age, because this will affect the psychological development of children, cause lifelong trauma and more sadly the child victims of rape can become prostitution workers. Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim 2020-05-31 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://publikasiilmiah.unwahas.ac.id/QISTIE/article/view/3428 10.31942/jqi.v13i1.3428 QISTIE; Vol. 13 No. 1 (2020): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum; 96-109 Qistie Jurnal Ilmu Hukum; Vol 13 No 1 (2020): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum; 96-109 2621-718X 1979-0678 eng https://publikasiilmiah.unwahas.ac.id/QISTIE/article/view/3428/3168 Copyright (c) 2020 QISTIE

oai:ojs.publikasiilmiah.unwahas.ac.id:article/3429 2023-04-04T07:03:55Z QISTIE:ART

SHARIA BANKING DEVELOPMENT INDONESIA WITH MALAYSIA (STUDY OF COMPARATION OF HISTORY, LEGAL PRODUCTS AND ASSETS) Mukti, Hagi Utomo Perbankan syariah dikembangkan sebagai respon terhadap kelompok-kelompok ekonomi dan budaya yang digunakan untuk mengakomodasi mereka yang ingin layanan dilakukan dengan prinsip dan moral syariah Islam. Perkembangan bank syariah di Indonesia dan Malaysia perlu dikaji lebih dalam karena Malaysia pertama kali mendirikan bank syariah pada tahun 1983 melalui Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB) sedangkan bank syariah pertama di Indonesia, yang bernama Bank Muamalat, dibakar pada tahun 1991, yang menentukan arah kemajuan bank syariah di Indonesia dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Tentukan jumlah aset dari bank yang memiliki rasio 1: 10 dengan Malaysia mengingat aset bank syariah di Indonesia berjumlah US $ 35,62 miliar sementara Malaysia mencapai US $ 423,2 miliar. Penelitian ini berfokus pada faktor dan efek produk hukum dari kedua negara untuk mendapatkan studi yang lebih komprehensif dan mengetahui hubungan antara produk hukum dengan pengembangan perbankan syariah di Indonesia dan Malaysia. Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim 2020-05-31 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://publikasiilmiah.unwahas.ac.id/QISTIE/article/view/3429 10.31942/jqi.v13i1.3429 QISTIE; Vol. 13 No. 1 (2020): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum; 110-133 Qistie Jurnal Ilmu Hukum; Vol 13 No 1 (2020): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum; 110-133 2621-718X 1979-0678 eng https://publikasiilmiah.unwahas.ac.id/QISTIE/article/view/3429/3169 Copyright (c) 2020 QISTIE

oai:ojs.publikasiilmiah.unwahas.ac.id:article/3906 2024-01-08T03:21:23Z QISTIE:ART

Upaya Aparat Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Prakoso, Adityo Putro Violent theft has long existed on earth, which should have been eradicated. The reality is that there is still a lot of theft with violence in modern times like today. Crime theft with violence is a very complex problem that can not be separated from social factors, especially economic. This is interesting to do research to get a picture of the eradication of acts of theft with violence. The purpose of this research about the crime of theft with violence is to get a picture of efforts to tackle violence and violence, and to get a picture of the difficulties to increase public awareness who should participate in efforts to eradicate theft with violence. The research method used is normative juridical. Results of the study give the picture that theft by violence is a form of crime. In connection with the rampant crime cases of theft with violence will cause special attention and encourage similar operations to be held. The success of the Curas operation will not succeed without the support and participation of the community. Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim 2020-12-19 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://publikasiilmiah.unwahas.ac.id/QISTIE/article/view/3906 10.31942/jqi.v13i2.3906 QISTIE; Vol. 13 No. 2 (2020): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum; 157-169 Qistie Jurnal Ilmu Hukum; Vol 13 No 2 (2020): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum; 157-169 2621-718X 1979-0678 eng https://publikasiilmiah.unwahas.ac.id/QISTIE/article/view/3906/3334 Copyright (c) 2020 QISTIE

oai:ojs.publikasiilmiah.unwahas.ac.id:article/3907 2023-04-04T07:03:25Z QISTIE:ART

TINJAUAN YURIDIS UNSUR POKOK PERJANJIAN DAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DALAM PERJANJIAN FRANCHISE Umami, Yurida Zakky Kustanto, Anto Waralaba (franchise) merupakan salah satu cara yang dapat dianggap efektif bagi Indonesia yang tengah membangun perekonomiannya sebagai cara untuk mempertahankan diri untuk dapat bersaing pada perekonomian dunia. Seiring berjalannya waktu, waralaba atau franchise mengalami pertumbuhan yang sangat pesat dan menjadi metode yang banyak di gunakan untuk memasuki dunia bisnis. Franchise adalah perikatan dimana salah satu pihak diberikan hak memanfaatkan dan atau menggunakan hak dari kekayaan intelektual (HKI) atau pertemuan dari ciri khas usaha yang dimiliki pihak lain dengan suatu imbalan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan oleh pihak lain tersebut dalam rangka penyediaan dan atau penjualan barang dan jasa. Waralaba atau franchise menurut Pasal 1 ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2007 adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan atau/jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba. Waralaba atau franchising dilakukan melalui perjanjian lisensi, yaitu izin untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu obyek yang dilindungi HKI untuk jangka waktu tertentu, dengan membayar sejumlah royalti. Berdasarkan kategori dari unsur-unsur perjanjian, maka perjanjian franchise harus memenuhi unsur-unsur essensialia, naturalia dan accidentalia, dan unsur-unsur dalam perjanjian franchise, yaitu adanya para pihak, ada persetujuan antara para pihak, persetujuan bersifat tetap bukan suatu perundingan, ada tujuan yang hendak dicapai, ada prestasi yang akan dilaksanakan, berbentuk lisan atau tulisan, ada syarat-syarat tertentu sebagai isi perjanjian. Selain itu, perjanjian franchise haruslah memenuhi syarat sah perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata antara lain, adanya kesepakatan para pihak, kecakapan para pihak, terdapat objek yang akan difranchisekan, karena sebab yang halal, terdapat tujuan perjanjian, terdapat ketentuan pembayaran royalty kepada franchisor. Sedangkan Hak Kekayaan Intelektual yang terdapat dalam perjanjian franchise antara lain adalah, Hak Merek, Paten, dan Hak Cipta. Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim 2020-12-19 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://publikasiilmiah.unwahas.ac.id/QISTIE/article/view/3907 10.31942/jqi.v13i2.3907 QISTIE; Vol. 13 No. 2 (2020): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum; 170-183 Qistie Jurnal Ilmu Hukum; Vol 13 No 2 (2020): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum; 170-183 2621-718X 1979-0678 eng https://publikasiilmiah.unwahas.ac.id/QISTIE/article/view/3907/3335 Copyright (c) 2020 QISTIE

oai:ojs.publikasiilmiah.unwahas.ac.id:article/3908 2023-04-04T07:03:25Z QISTIE:ART

LARANGAN PENGGUNAAN FASILITAS NEGARA DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Ardenolis, Ardenolis Fahmi, Sudi Ardiansyah, Ardiansyah Penyalahgunaan fasilitas negara untuk kepentingan kampanye petahana memang sudah cukup sering terjadi. Dimana para calon petahanan dianggap menggunakan baliho “promo daerah” yang sebenarnya bertujuan untuk mengenalkan daerah tersebut, juga digunakan sebagai alat untuk berkampanye secara terselubung. Terlebih didalam baliho tersebut hanya menonjolkan sosok mereka dibalik program pemerintah daerah dan “promo daerah”, sehingga hal tersebut dapat dikatagorikan kedalam kampanye terselubung. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah adalah Larangan Penggunaan Fasilitas Negara Dalam Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Dan Akibat Hukum Terhadap Larangan Penggunaan Fasilitas Negara Dalam Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan. Tujuan penelitian ini adalah adalah Untuk Menganalisis Larangan Penggunaan Fasilitas Negara Dalam Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan, Untuk Menganalisis Akibat Hukum Terhadap Larangan Penggunaan Fasilitas Negara Dalam Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan. Metode yang dipergunakan adalah penelitian hukum normatif. Kesimpulan dalam penelitian ini yaitu Larangan Penggunaan Fasilitas Negara Dalam Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan bahwa Penggunaan fasilitas Negara merupakan modus yang paling sering dilakukan kepala daerah pada saat pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim 2020-11-30 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://publikasiilmiah.unwahas.ac.id/QISTIE/article/view/3908 10.31942/jqi.v13i2.3908 QISTIE; Vol. 13 No. 2 (2020): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum; 135-156 Qistie Jurnal Ilmu Hukum; Vol 13 No 2 (2020): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum; 135-156 2621-718X 1979-0678 eng https://publikasiilmiah.unwahas.ac.id/QISTIE/article/view/3908/3336 Copyright (c) 2020 QISTIE

oai:ojs.publikasiilmiah.unwahas.ac.id:article/3909 2023-04-04T07:03:25Z QISTIE:ART

KONFLIK AZERBAIJAN DENGAN ARMENIA ATAS WILAYAH NAGORNO-KARABAKH DALAM KONTEKS HUKUM INTERNASIONAL Hartati, Anna Yulia Artikel ini menjelaskan tentang konflik Azerbaijan dengan Armenia dalam konteks Hukum Internasional. Konflik di antara kedua negara tidak terlepas dari faktor sejarah. Dalam semua keputusan yang dibuat oleh lembaga-lembaga resmi Uni Soviet (terutama keputusan tanggal 10 Januari 1990 dan 3 Maret 1990), dengan jelas disebutkan bahwa perbatasan antara RSK Azerbaijan dan RSK Armenia tidak dapat diubah sama sekali. Setelah pembubaran Uni Soviet dan kemerdekaan Azerbaijan dan SSR Armenia, keduanya menjadi subyek hukum internasional. Wilayah yang dicakup oleh NKAO (Nagorno-Karabakh Autonomous Oblast) tetap menjadi bagian dari Azerbaijan sampai 26 November 1991, ketika Azerbaijan mendeklarasikan kemerdekaan penuhnya. Setelah pembubaran Uni Soviet, sesuai dengan prinsip “uti possidetis juris” (penghormatan terhadap keutuhan wilayah) hukum internasional, dengan deklarasi kemerdekaan Republik Azerbaijan dan pengakuannya di kancah internasional, Nagorno-Karabakh dan wilayah sekitarnya telah diterima di dalam perbatasan Republik Azerbaijan. Nagorno-Karabakh merupakan wilayah administratif independen dimana secara de facto diakui sebagai bagian dari wilayah Azerbaijan namun secara de jure diakui sebagai bagian dari wilayah Armenia. Hal ini mengakibatkan kedua negara memperebutkan wilayah Nagorno-Karabakh yang berujung pada kemunculan konflik antara Azerbaijan dan Armenia. Oleh karena itu upaya negosiasi sebagai resolusi konflik antara kedua belah pihak tersebut masih terus dilakukan hingga sekarang.Dalam artikel ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan metode kepustakaan dan studi pustaka/riset Pustaka. Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim 2020-11-30 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://publikasiilmiah.unwahas.ac.id/QISTIE/article/view/3909 10.31942/jqi.v13i2.3909 QISTIE; Vol. 13 No. 2 (2020): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum; 184-213 Qistie Jurnal Ilmu Hukum; Vol 13 No 2 (2020): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum; 184-213 2621-718X 1979-0678 eng https://publikasiilmiah.unwahas.ac.id/QISTIE/article/view/3909/3337 Copyright (c) 2020 QISTIE

oai:ojs.publikasiilmiah.unwahas.ac.id:article/3910 2023-04-04T07:03:25Z QISTIE:ART

BELANJA ONLINE DALAM PRESPEKTIF PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN (Suatu Telaah UU No 8 Tahun 1999) Prabowo, Muhammad Shidqon Fatmawati, Nurma Penelitian ini dilakukan di Kota Kendal membahas tentang perlindungan hukum pada konsumen dalam melakukan transaksi online.. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan cara mengkaji peraturan dan teori yang ada kemudian menghubungkannya dengan kenyataan atau fakta yang ada di lapangan masyarakat Hasil Penelitian ini adalah Upaya konsumen mendapatkan perlindungan hukum dalam transasksi online dengan pelaku sesusia Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim 2020-11-30 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://publikasiilmiah.unwahas.ac.id/QISTIE/article/view/3910 10.31942/jqi.v13i2.3910 QISTIE; Vol. 13 No. 2 (2020): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum; 214-244 Qistie Jurnal Ilmu Hukum; Vol 13 No 2 (2020): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum; 214-244 2621-718X 1979-0678 eng https://publikasiilmiah.unwahas.ac.id/QISTIE/article/view/3910/3338 Copyright (c) 2020 QISTIE

oai:ojs.publikasiilmiah.unwahas.ac.id:article/3911 2023-04-04T07:03:25Z QISTIE:ART

IMPLEMENTASI PELAKSANAAN PERDA KOTA SEMARANG NOMOR 6 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA SEMARANG Mastur, Mastur Budiyono, Budiyono Maraknya pungutan liar terhadap retribusi pelayanan persampahan yang terjadi memberikan dampak terhadap keuangan daerah, sehingga timbul berbagai masalah seperti masyarakat sudah tidak membayar lagi ketika retribusi sampahnya diminta oleh petugas dinas terkait karena sudah membayar kepada pihak tertentu, pengangkutan sampah yang tidak dilakukan setiap hari menyebabkan penumpukan sampah dimana-mana apalagi jika sampah itu berdekatan dengan drainase/saluran air sehingga menyebabkan tersumbatnya aliran tersebut dikarenakan penumpukan sampah tersebut. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan yuridis normative dan pendekatan yuridis empiris. Data yang digunakan adalah data primer dengan melakukan wawancara terkait bahasan dalam skripsi ini dan data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan. Data yang diperoleh kemudian dianalisa dengan menggunakan analisi kualitatif guna mendapatkan suatu simpulan yang memaparkan kenyataaan-kenyataan yang diperoleh dari penelitian. Implementasi Perda Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah dalam rangka pengurangan dan penanganan sampah di Kota Semarang diketahui bahwa dalam pelaksanaan pengurangan dan penanganan sampah pada perencanaan tersebut telah dilakukan pemerintah dalam upaya pengurangan sampah yang masuk ke TPA dan penanganan sampah di Kota Semarang, dengan penyediaan dan pengadaan sarana prasarana tiap tahun, adanya kerjasama rekanan dan pelibatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah dan dalam hal pembayaran retribusi. Penetapan penarikan retibusi yang didasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum Kota Semarang, menemukan bahwa retribusi tentang persampahan di Kota Semarang yang pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup, sudah sesuai dengan peraturan yang ada. Berdasarkan peraturan ini juga sudah ditetapkan besaran retribusi yang ditetapkan berdasarkan penggolongan dan volume sampah, sementara untuk limbah cair tidak dimasukkan dalam obyek retribusi sampah karena memang tidak masuk dalam definisi sampah Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim 2020-11-30 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://publikasiilmiah.unwahas.ac.id/QISTIE/article/view/3911 10.31942/jqi.v13i2.3911 QISTIE; Vol. 13 No. 2 (2020): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum; 225-241 Qistie Jurnal Ilmu Hukum; Vol 13 No 2 (2020): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum; 225-241 2621-718X 1979-0678 eng https://publikasiilmiah.unwahas.ac.id/QISTIE/article/view/3911/3339 Copyright (c) 2020 QISTIE

oai:ojs.publikasiilmiah.unwahas.ac.id:article/3912 2023-04-04T07:03:25Z QISTIE:ART

KEWAJIBAN PERUSAHAAN PAILIT DALAM PENYELESAIAN HAK-HAK KARYAWAN DITINJAU DARI UNDANG UNDANG NO 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN UNDANG UNDANG NO 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN Susanto, Devi Hasnati, Hasnati Fahmi, Fahmi The Manpower Law and the Bankruptcy Law are both specifically regulating laws and regulations, so that in practice the priority principle cannot be used because the two laws have the same position. This of course results in a conflict of norms which creates legal uncertainty for workers in obtaining their rights. The formulation of the problem in this research is the Obligations of Bankrupt Companies in Settling Employee Rights in terms of Law No. 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Law No. 13 of 2003 concerning Manpower, and the Legal Consequences of Bankruptcy Company Obligations in Settling Employee Rights in Review From Law No. 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Law No. 13 of 2003 concerning Manpower. The method used is normative legal research. Sources of data consist of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. In this study the data were analyzed qualitatively and in drawing conclusions, the authors applied a deductive thinking method. The conclusion in this study has answered the problems that arise, namely the Obligations of the Bankrupt Company in Resolving Employee Rights in terms of Law No. 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Law No. 13 of 2003 concerning Manpower, the Company still has responsibilities that must be fulfilled to employees. , both before and after the bankruptcy declaration was passed. Prior to the issuance of the bankruptcy decision, the Company is responsible for paying the outstanding employee's wages and other rights in full before the Company loses its authority to manage and transfer its assets by the curator. Employees are entitled to severance pay, period of service pay, and compensation, in addition, employees are also entitled to wages payable before and after the bankruptcy decision. Based on Article 39 paragraph (2) Bankruptcy explains that since the date of pronouncement of the bankruptcy declaration, the wages payable before and after the pronouncement of bankruptcy constitute a debt of bankruptcy assets. This provision is then strengthened by other provisions, namely Article 95 paragraph (4) of the Manpower Law which states that when a company is declared bankrupt, the wages and other rights of the worker / laborer are a debt with payment precedence. Legal Consequences of Bankruptcy Company Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE Vol. 13 No. 2 November 2020 243 Obligations in Settling Employee Rights In terms of Law No. 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Law No. 13 of 2003 concerning Manpower, the company represented by the board of directors still has the duty to assist in resolving bankruptcy assets at the request of the curator. This is done to achieve the aims and objectives of the Company for bankruptcy so that debts to creditors, including employees as preferred creditors, can be realized. Employees as Creditors who are privileged in this case depend heavily on the actions taken by the curator because employees do not have the authority to carry out the execution of material guarantees like those of the Separatist Creditors. Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim 2020-11-30 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://publikasiilmiah.unwahas.ac.id/QISTIE/article/view/3912 10.31942/jqi.v13i2.3912 QISTIE; Vol. 13 No. 2 (2020): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum; 242-259 Qistie Jurnal Ilmu Hukum; Vol 13 No 2 (2020): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum; 242-259 2621-718X 1979-0678 eng https://publikasiilmiah.unwahas.ac.id/QISTIE/article/view/3912/3340 Copyright (c) 2020 QISTIE

oai:ojs.publikasiilmiah.unwahas.ac.id:article/3913 2023-04-04T07:03:25Z QISTIE:ART

KESIAPAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA SEMARANG DALAM MENGATUR PERIZINAN RUMPON Nugroho, Muchamad Arif Agung Pemerintah sedang membatasi pemasangan rumpon di seluruh wilayah perairan Indonesia dengan mengeluarkan Permen KKP No. 26/Permen-KP/2014 karena disinyalir rumpon dapat merusak ekologi laut. Pemasang rumpon wajib memiliki SIPR (Surat Izin Pemasangan Rumpon). Khusus untuk rumpon yang dipasang di Jalur Penangkapan Ikan I, SIPR-nya dikeluarkan oleh Bupati/Wali Kota yang diatur lebih lanjut dalam Perda. Penelitian ini bermaksud meneliti lebih lanjut tentang kesiapan Pemda Kota Semarang dalam mengatur perizinan rumpon. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Apakah Pemda Kota Semarang siap mengatur perizinan rumpon dalam Perda? Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kesiapan Pemda Kota Semarang dalam mengatur perizinan rumpon. Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah (1) Bagi sivitas akademika, penelitian ini memberi manfaat berupa penambahan pustaka tentang perizinan rumpon; (2) Bagi pemerintah, penelitian ini memberi manfaat sebagai sumber Naskah Akademik dalam pembuatan Perda tentang perizinan rumpon; (3) Bagi masyarakat, penelitian ini memberi manfaat sebagai sumber informasi tentang perizinan rumpon. Metode penelitian yang dipakai adalah yuridis normatif. Data yang diambil adalah data sekunder yaitu peraturan perundang-undangan dan buku-buku hukum. Hasil penelitan yang diperoleh adalah bahwa Pemda Kota Semarang belum memiliki Perda yang khusus mengatur tentang perizinan rumpon, artinya Pemda Kota Semarang belum siap dalam mengatur perizinan rumpon. Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim 2020-11-30 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://publikasiilmiah.unwahas.ac.id/QISTIE/article/view/3913 10.31942/jqi.v13i2.3913 QISTIE; Vol. 13 No. 2 (2020): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum; 260-275 Qistie Jurnal Ilmu Hukum; Vol 13 No 2 (2020): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum; 260-275 2621-718X 1979-0678 eng https://publikasiilmiah.unwahas.ac.id/QISTIE/article/view/3913/3341 Copyright (c) 2020 QISTIE

oai:ojs.publikasiilmiah.unwahas.ac.id:article/4489 2025-11-21T14:43:31Z QISTIE:ART

Polis Sebagai Kekuatan Hukum Dalam Asuransi Kustanto, Anto Prakoso, Adityo Putro Asuransi merupakan perjanjian antara perusahaan asuransi dan pemegang polis yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau memberikan pembayaran yang didasarkan meninggal atau hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana. Asuransi sebagai lembaga pengalihan dan pembagian risiko telah menjadi salah satu jenis usaha dibidang jasa, yang dikenal dengan usaha perasuransian. Di Indonesia, usaha perasuransian diatur dalam Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian. Pada pelaksanaan pembuatan perjanjian asuransi diperlukan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pihak tertanggun dan penanggung, apabila syarat-syarat tersebut sudah terpenuhi dalam pelaksanaannya, maka pembuatan perjanjian tersebut sah dan mengikat para pihak yang membuatnya yaitu penanggung dan tertanggung. Para pihak yang terkait dalam suatu perjanjian asuransi membuat perjanjian asuransi dalam suatu akta yang disebut dengan polis. Dalam Pasal 255 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang mengharuskan dibuatnya suatu akta yang dinamakan polis dalam suatu perjanjian asuransi antara para pihak. Dalam prakteknya, sebelum polis dikeluarkan oleh pihak penanggung dikeluarkanlah nota suatu penutupan dan dengan ditandatanganinya nota penutupan ini, maka hak dan kewajiban timbal balik antara para pihak mulai diberlakukan, karena Pasal 257 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang menyatakan bahwa perjanjian asuransi bersifat konsensual yaitu perjanjian asuransi terjadi seketika setelah ditutup, yaitu pada saat nota penutupan ditandatangani oleh kedua belah pihak. Berdasarkan ketentuan pasal 255-257 KUHD tersebut di atas, maka dapat diketahui bahwa polis berfungsi sebagai alat bukti tertulis bahwa telah terjadi perjanjian asuransi antara tertanggung dan penanggung. Dalam praktek hukum perasuransian di Indonesia tidak mengatur tentang bentuk polis, akan tetapi mengatur tentang isi polis seperti diuraikan dalam Pasal 256 KUHD serta Pasal lain yang mengatur isi polis untuk asuransi-asuransi tertentu. Polis dibuat oleh penanggung sekalipun dalam prinsip formalitas hukumnya dibuat oleh tertanggung. Mengingat polis yang sangat penting dalam perjanjian asuransi, maka setiap perjanjian asuransi selalu dibuat polis sekalipun Undang-Undang tidak mengharuskannya. Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim 2021-05-26 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://publikasiilmiah.unwahas.ac.id/QISTIE/article/view/4489 10.31942/jqi.v14i1.4489 QISTIE; Vol. 14 No. 1 (2021): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum; 1-10 Qistie Jurnal Ilmu Hukum; Vol 14 No 1 (2021): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum; 1-10 2621-718X 1979-0678 eng https://publikasiilmiah.unwahas.ac.id/QISTIE/article/view/4489/3531 Copyright (c) 2021 QISTIE

oai:ojs.publikasiilmiah.unwahas.ac.id:article/4490 2025-11-21T14:43:31Z QISTIE:ART

Analisa Model dan Tipologi Kasus Korupsi Raskin di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang Nurdin, Nazar Fawaid, Bahrul Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui model dan tipologi penanganan kasus korupsi beras untuk rumah tangga miskin (Raskin) yang disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang pada tahun 2012 dan 2013. Secara khusus, ada tiga contoh kasus yang disorot publik yang kala itu menjerat para kepala desa yaitu di Kabupaten Grobogan, Kabupaten Brebes dan Kabupaten Pekalongan. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan wawacara kepada sejumlah informan. Semua data baik primer, sekunder, dan tambahan lainnya dikumpulkan, diolah lalu analisis data menjadi satu kesimpulan. Bantuan Raskin merupakan program pemerintah untuk menanggulangi ketahanan pangan warganya. Pada tahun tersebut, pemerintah menjual Rp 1.600 perkilo yang kemudian didistribusikan ke masyarakat miskin. Di sinilah para oknum kepala desa bermain dengan menaikkan harga jual, hingga menyunat jumlah beras yang diterima. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada lima faktor yang menyebabkan para kepala desa terjerat kasus ini. Lima faktor ini adalah warisan pemerintahan sebelumnya, kebutuhan pribadi, pengalihan untuk acara adat, politik desa dan faktor administrasi Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim 2021-05-26 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://publikasiilmiah.unwahas.ac.id/QISTIE/article/view/4490 10.31942/jqi.v14i1.4490 QISTIE; Vol. 14 No. 1 (2021): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum; 11-26 Qistie Jurnal Ilmu Hukum; Vol 14 No 1 (2021): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum; 11-26 2621-718X 1979-0678 eng https://publikasiilmiah.unwahas.ac.id/QISTIE/article/view/4490/3532 Copyright (c) 2021 QISTIE

oai:ojs.publikasiilmiah.unwahas.ac.id:article/4491 2025-11-21T14:43:31Z QISTIE:ART

Penanggulangan Tindak Pidana Pembunuhan Bayi Oleh Ibu Kandung (Infanticide) Pirmansyah, Redi Martindo Merta, M. Nugroho Akbar, Tri Keberadaan anak mempunyai peranan yang sangat penting sebagai generasi penerus, Akan tetapi permasalahan saat ini masih sering dijumpai bentuk-bentuk pelanggaran terhadap hak anak tak terkecuali anak yang baru saja dilahirkan, yaitu berupa kekerasan yang menimbulkan kematian yang dilakukan oleh ibu kandung. Hukum sebagai salah satu tiang utama dalam menjamin ketertiban masyarakat, diharapkan mampu mengantisipasi segala tantangan kebutuhan, kendala-kendala yang menyangkut sarana dan prasarana serta peluang yang terjadi sebagai akibat dari hasil pembangunan yang telah dicapai. Dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945, tujuan negara ialah; ‖melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa berdasarkan Pancasila. Pernyataan tersebut menjadi sebuah landasan dan tujuan politik hukum di Indonesia dan usaha pembaharuan hukum termasuk pembaharuan di bidang hukum pidana, serta kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pembunuhan terhadap anak di Indonesia. Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim 2021-05-26 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://publikasiilmiah.unwahas.ac.id/QISTIE/article/view/4491 10.31942/jqi.v14i1.4491 QISTIE; Vol. 14 No. 1 (2021): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum; 27-40 Qistie Jurnal Ilmu Hukum; Vol 14 No 1 (2021): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum; 27-40 2621-718X 1979-0678 eng https://publikasiilmiah.unwahas.ac.id/QISTIE/article/view/4491/3533 Copyright (c) 2021 QISTIE

oai:ojs.publikasiilmiah.unwahas.ac.id:article/4492 2025-11-21T14:43:31Z QISTIE:ART

Keberhasilan Pemerintahan Kelurahan Dalam Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Di Kota Semarang Suharto, Suharto Dalam program pemberdayaan masyarakat selalu didorong untuk pro poor dan lebih memberikan peluang yang besar terhadap peran masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat khususnya masyarakat miskin di Kelurahan. Secara umum pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk memulihkan atau meningkatkan keberdayaan suatu komunitas untuk mampu berbuat sesuai dengan harkat dan martabat mereka dalam melaksanakan hak-hak dan tanggung jawab mereka sebagai komunitas manusia & warga Negara. Untuk dapat memulihkan kembali harkat dan martabat komunitas (warga miskin) atau menuju masyarakat yang berdaya dan sejahtera, maka peran Pemerintahan Kelurahan dan kelembagaan dalam pemberdayaan masyarakat yang menjadi pola pendekatan program penanggulangan kemiskinan yang sekarang baru gencar-gencarnya digalakkan Pemerintah. Pemerintah Kelurahan Muktiharjo Kidul mempunyai peran menjadi fasilitator, motivator, menghimpun, menyerap, mengelola aspirasi masyarakat umum kelurahan melalui rembug warga berbasis partisipasi aktif dalam pemberdayaan masyarakat yaitu penanganan program penanggulangan kemiskinan menuju masyarakat mandiri, sejahtera dan berdaya melalui program pemberdayaan masyarakat yang ada dan kegiatan program kebijakan Pemerintah Kota/Kelurahan. Adapun peran kelembagaan BKM, LPMK, PKK masih kurang optimal, masih perlu ditingkatkan lagi dalam membantu kelurahan dalam memajukan masyarakat kelurahan, memberdayakan SDM ditingkat kelurahan dalam menanggulangi kemiskinan, pada akhirnya membangun masyarakat mencapai kejahteraan lahir batin masyarakat kelurahan. Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim 2021-05-26 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://publikasiilmiah.unwahas.ac.id/QISTIE/article/view/4492 10.31942/jqi.v14i1.4492 QISTIE; Vol. 14 No. 1 (2021): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum; 41-63 Qistie Jurnal Ilmu Hukum; Vol 14 No 1 (2021): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum; 41-63 2621-718X 1979-0678 eng https://publikasiilmiah.unwahas.ac.id/QISTIE/article/view/4492/3534 Copyright (c) 2021 QISTIE

oai:ojs.publikasiilmiah.unwahas.ac.id:article/4493 2025-11-21T14:43:31Z QISTIE:ART

Memaknai Bantuan Hukum Bagi Korban Kejahatan Korporasi Praiseda Alviota, Fifink Sulistyanto Luhukay, Roni Memaknai perlindungan hukum yang di berikan oleh negara merupakan jaminan atas perlindungan dari adanya Tindakan dikriminasi dan Tindakan yang merugikan subjek hukum tersebut, sehingga munculnya suatu regulas bantuan hukum yang di bentuk dalam rangka memfasilitas masyarakat yang mencari keadilan, regulasi ini menimbulkan persoalan berkaitan dengan subjek yang di tujuh yang menimbulakan multi tafsir sehingga dianggap belum melindungi korban tindak pidana korporasi. Perwujudan dilaksankannya regulasi mengenai bantuan hukum berpotensi menimbulkan ketidak adilan hukum di karenakan suatu regulasi yang di buat belum mencerminkan nilai niai moralitas yang menyeluruh dan belum mampu memberikan jawaban terhadap permasalahan hukum yang terjadi terkait dengan ketidak mampuan melaksanakan jaminan perlindungan atas bantuan hukum terhadap korban kejahatan korporasi yang sangat di rugikan akan tetapi kesulitan mencari keadilan dengan tidak adanya bantuan hukum Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim 2021-05-26 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://publikasiilmiah.unwahas.ac.id/QISTIE/article/view/4493 10.31942/jqi.v14i1.4493 QISTIE; Vol. 14 No. 1 (2021): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum; 64-82 Qistie Jurnal Ilmu Hukum; Vol 14 No 1 (2021): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum; 64-82 2621-718X 1979-0678 eng https://publikasiilmiah.unwahas.ac.id/QISTIE/article/view/4493/3535 Copyright (c) 2021 QISTIE

oai:ojs.publikasiilmiah.unwahas.ac.id:article/4494 2025-11-21T14:43:31Z QISTIE:ART

Analisis Praktik Bisnis Waralaba Dalam Perspektif Persaingan Usaha (Studi Komparatif Sambel Lombok Resto Dan Rocket Chicken Kota Brebes) Shidqon Prabowo, M. Muhyidin, M. Penelitian ini merupakan kualitatif-deskriptif, sumber data dalam penelitian ini adalah owner / pemilik franchise Sambel Lombok Resto dan Rocket Chicken Brebes, karyawan dan karyawati Sambel Lombok Resto dan Rocket Chicken Brebes. Tekhnik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, dokumentasi dan observasi. Tekhnik analisis data yang digunakan reduksi data, penyajian data, kesimpulan dan verifikasi. Hasil temuan yang diperoleh adalah Praktik Bisnis Franchise / Waralaba Sambel Lombok Resto dan Rocket Chicken Pendiriannya diawali dengan adanya suatu agreement atau perjanjian franchise atau waralaba antara pihak manajemen (franchisor) dengan investor atau mitra (franchisee). Dalam Praktiknya di kedua merk tersebut terdapat perbedaan yang sangat signifikan yaitu untuk Sambel Lombok Resto tidak ada Royalty fee perbulan sedangkan di Rocket Chicken memungut Royalty fee tiap bulan adalah sebesar 4% untuk tahun pertama dan 5% untuk tahun kedua dan seterusnya. Adapun strategi dari kedua restoran tersebut agar tetap eksis ditengah banyaknya competitor yang sangat banyak dapat di rangkum sebagai berikut :dengan mengikuti Dinamika Perkembangan Pasar yang ada, dengan mengetahui keinginan konsumen dan berusaha untuk mewujudkan keinginan konsumen, selalu berinovasi terhadap produk yang di perdagangkan, selalu mempelajari kompetitor yang ada, jangan sampai lengah dan tertinggal. Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim 2021-05-26 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://publikasiilmiah.unwahas.ac.id/QISTIE/article/view/4494 10.31942/jqi.v14i1.4494 QISTIE; Vol. 14 No. 1 (2021): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum; 83-96 Qistie Jurnal Ilmu Hukum; Vol 14 No 1 (2021): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum; 83-96 2621-718X 1979-0678 eng https://publikasiilmiah.unwahas.ac.id/QISTIE/article/view/4494/3536 Copyright (c) 2021 QISTIE

oai:ojs.publikasiilmiah.unwahas.ac.id:article/4496 2025-11-21T14:43:31Z QISTIE:ART

Covid-19 Versus Mudik Telaah Tentang Efektivitas Kebijakan Pelarangan Mudik Lebaran Pada Masa Pandemi Covid-19 Utomo, Pudjo Umami, yurida zakky Covid-19 merupakan penyakit menular yang menyebabkan keadaan darurat di dunia tidak terkecuali Indonesia. Guna mencegah penyebaran virus, Pemerintah melakukan langkah-langkah pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19, dengan menerapkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan, dan Surat Edaran Nomor 13 Tahun 2021 tentang Peniadaan Mudik Hari Raya Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah dan Upaya Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 19 selama bulan suci Ramadan 1442 Hijriah. Semenjak permasalahan positif awal diumumkan pada 2 Maret 2020, tren permasalahan COVID-19 di Indonesia terus bertambah. Pemerintah belum dapat mengendalikan penularan Covid-19 terlihat dari kasus yang terus bertambah hingga tahun 2021. Hal ini mengindikasikan bahwa kebijakan (hukum) Larangan Mudik tidak efektif. Untuk menganalisa efektifitas kebijakan tersebut, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yakni tipe penelitian hukum yang menitikberatkan pada suatu norma yang merupakan asas atau prinsip tingkah laku, dengan menggunakan teori-teori efektivitas disandingkan dengan data-data penelitian terdahulu. Kesimpulan yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa kebijakan Pemerintah tentang Larangan Mudik pada tahun 2020 berjalan tidak efektif terlihat dari jumlah penyebaran virus Covid-19 yang meningkat setelah sebagian besar masyarakat tidak menaati larangan dan tetap melakukan mudik. Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim 2021-05-26 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://publikasiilmiah.unwahas.ac.id/QISTIE/article/view/4496 10.31942/jqi.v14i1.4496 QISTIE; Vol. 14 No. 1 (2021): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum; 111-125 Qistie Jurnal Ilmu Hukum; Vol 14 No 1 (2021): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum; 111-125 2621-718X 1979-0678 eng https://publikasiilmiah.unwahas.ac.id/QISTIE/article/view/4496/3537 Copyright (c) 2021 QISTIE

oai:ojs.publikasiilmiah.unwahas.ac.id:article/4498 2025-11-21T14:43:31Z QISTIE:ART

Optimalisasi Program Jaksa Masuk Sekolah (JMS) Via Media Daring Di Tengah Pandemi Covid-19 Susanto, Joko Andaniswari, Okky Abstrak Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim 2021-05-26 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://publikasiilmiah.unwahas.ac.id/QISTIE/article/view/4498 10.31942/jqi.v14i1.4498 QISTIE; Vol. 14 No. 1 (2021): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum; 97-110 Qistie Jurnal Ilmu Hukum; Vol 14 No 1 (2021): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum; 97-110 2621-718X 1979-0678 eng https://publikasiilmiah.unwahas.ac.id/QISTIE/article/view/4498/3538 Copyright (c) 2021 QISTIE

oai:ojs.publikasiilmiah.unwahas.ac.id:article/5587 2025-11-21T14:43:11Z QISTIE:ART

Perlindungan Konsumen Terhadap Wanprestasi Pelaku Usaha Kredit Kendaraan Bermotor Di Lembaga Pembinaan Dan Perlindungan Konsumen Jawa Tengah Prabowo, M. Shidqon Astuti, Reni Yuli Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis masalah Perlindungan Konsumen dan mengetahui upaya penyelesaian sengketa konsumen kredit kendaraan bermotor dengan pelaku usaha di Lembaga Pemberdayaan dan Perlindungan Konsumen berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Adapun jenis penelitian ini adalah empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif. yaitu penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai data utama, seperti hasil wawancara dan observasi.Hasil dari penelitian ini adalah bahwa perlindungan konsumen dan upaya penyelesaian sengketa konsumen dengan pelaku usaha kredit kendaraan bermotor di Lembaga Pembinaan dan Perlindungan Konsumen Jawa Tengah berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 44 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat. Akan tetapi dalam pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen belum efektif dikarenakan berbagai macam faktor terjadinya kesalahan/wanprestasi yang dilakukan oleh pelaku usaha (debitur).Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan maka saran yang diberikan oleh peneliti bahwa Lembaga Perlindungan Konsumen harus menangani problematika tentang pemenuhan hak-hak konsumen dengan maksimal serta memberikan rasa aman terhadap konsumen (kreditur) dalam menjalankan pembinaan dan perlindungan konsumen di Indonesia sehingga lebih baik.Kata kunci: Perlindungan Konsumen, Wanprestasi, Upaya Penyelesaian Sengketa KonsumenHasil dari penelitian ini adalah bahwa perlindungan konsumen dan upaya penyelesaian sengketa konsumen dengan pelaku usaha kredit kendaraan bermotor di Lembaga Pembinaan dan Perlindungan Konsumen Jawa Tengah berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 44 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat. Akan tetapi dalam pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen belum efektif  dikarenakan berbagai macam faktor terjadinya kesalahan/wanprestasi yang dilakukan oleh pelaku usaha (debitur).Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan maka saran yang diberikan oleh peneliti bahwa Lembaga Perlindungan Konsumen harus menangani problematika tentang pemenuhan hak-hak konsumen dengan  maksimal serta memberikan rasa aman terhadap konsumen (kreditur) dalam menjalankan pembinaan dan perlindungan konsumen di Indonesia sehingga lebih baik. Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim 2022-03-22 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://publikasiilmiah.unwahas.ac.id/QISTIE/article/view/5587 10.31942/jqi.v14i2.5587 QISTIE; Vol. 14 No. 2 (2021): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum; 1-12 Qistie Jurnal Ilmu Hukum; Vol 14 No 2 (2021): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum; 1-12 2621-718X 1979-0678 eng https://publikasiilmiah.unwahas.ac.id/QISTIE/article/view/5587/3706 Copyright (c) 2021 QISTIE

oai:ojs.publikasiilmiah.unwahas.ac.id:article/5589 2025-11-21T14:43:11Z QISTIE:ART

Perlindungan Hukum Tenaga Kesehatan Di Masa Pandemi Covid-19 Gegen, Gerardus Santoso, Aris Prio Agus Di masa pandemi Covid-19 ini, banyak ditemukan permasalahan yang telah dihadapi tenaga kesehatan dalam menjalankan tugas layanan kesehatan yang berpotensi tidak menjamin kepastian hukum. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran konsep perlindungan hukum tenaga kesehatan di masa pandemi Covid-19. Metode penelitian yang digunakan adalah melalui pendekatan yuridis normatif dengan pengumpulan data dari studi kepustakaan. Hasil penelitian selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, diperoleh bahwa sebenarnya konsep perlindungan hukum itu bersumber pada konsep pengakuan, perlindungan terhadap hak-hak. Penerapan konsepsi sebagai kerangka berpikir dengan Pancasila sebagai ideologi dan dasar falsafah, sehingga prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip Negara hukum yang berdasarkan Pancasila. Dengan kata lain, konsep perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Perlindungan hukum tenaga kesehatan di masa pandemi covid-19 terdiri dari upaya perlindungan preventif dan upaya perlindungan represif. Perlindungan preventif yang diberikan oleh Pemerintah dilaksanakan melalui program vaksinasi. Perlindungan represif, diberikan Pemerintah dengan penjatuhan sanksi bagi pelaku kekerasan dan diskriminasi kepada tenaga kesehatan yang sedang bertugas, selain itu Pemerintah juga telah memberikan insentif dan santunan kematian meskipun hal ini banyak mengalami kendala. Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim 2022-03-22 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://publikasiilmiah.unwahas.ac.id/QISTIE/article/view/5589 10.31942/jqi.v14i2.5589 QISTIE; Vol. 14 No. 2 (2021): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum; 25-38 Qistie Jurnal Ilmu Hukum; Vol 14 No 2 (2021): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum; 25-38 2621-718X 1979-0678 eng https://publikasiilmiah.unwahas.ac.id/QISTIE/article/view/5589/3707 Copyright (c) 2021 QISTIE

oai:ojs.publikasiilmiah.unwahas.ac.id:article/5590 2025-11-21T14:43:11Z QISTIE:ART

Kewajiban Negara Indonesia Terhadap Pemenuhan Hak Kebebasan Berpendapat Dan Berekspresi Farida, Elfia Perwujudan HAM sepenuhnya menjadi kewajiban negara. Konsep HAM dimasukkan dalam konstitusi, UUD NRI Tahun 1945 pada Bab XA (Pasal 28A hingga Pasal 28J) untuk mendapat jaminan hukum bahwa hak setiap warga negara dilindungi. Hak kebebasan berpendapat dan berekspresi dilindungi Pasal 28, 28E ayat (2) dan (3), dan Pasal 28F UUD NRI Tahun 1945 serta Pasal 19 ICCPR. Di dalam mewujudkan pemenuhan hak kebebasan berpendapat dan berekspresi, Indonesia harus berpedoman pada Komentar Umum ICCPR No. 34 dan prinsip Siracusa. Hak berpendapat merupakan hak yang tidak bisa dikurangi pemenuhannya dan kebebasan berekspresi dibatasi oleh hukum dan diperlukan untuk menghormati hak atau nama baik orang lain, melindungi keamanan nasional atau ketertiban umum atau kesehatan atau moral umum. Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim 2022-03-22 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://publikasiilmiah.unwahas.ac.id/QISTIE/article/view/5590 10.31942/jqi.v14i2.5590 QISTIE; Vol. 14 No. 2 (2021): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum; 39-52 Qistie Jurnal Ilmu Hukum; Vol 14 No 2 (2021): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum; 39-52 2621-718X 1979-0678 eng https://publikasiilmiah.unwahas.ac.id/QISTIE/article/view/5590/3708 Copyright (c) 2021 QISTIE

oai:ojs.publikasiilmiah.unwahas.ac.id:article/5591 2025-11-21T14:43:11Z QISTIE:ART

Law Implementation And Forest Protection (Comparative Analysis Of Indonesia And Australia) Nugraheni, Nadea Lathifah Hutan termasuk ekosistem yang beragam di dunia, hutan menjadi jantung kehidupan baik lingkungan, sosial dan ekonomi. Tetapi sekarang ini menjadi ekosistem yang terancam dengan adanya penebangan pohon liar. Banyak negara yang sudah mengimplementasikan management hukum hutan dengan baik. Tetapi penebangan masih terjadi sehingga banyak faktor yang harus dikaji. Penelitian ini menguji persamaan dan perbedaan antara solusi Indonesia dan Australia dalam menangani permasalahan hutan. Dan bagaimana implementasi kedua negara tersebut terkait  hukum tentang hutan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa tidak bisa memungkiri bahwa Australia lebih maju daripada Indonesia sehingga memiliki hukum dan management yang comprehensive dibanding Indonesia. Australia dan Indonesia menghadapi permasalahan hutan yang sama seperti penebangan hutan liar dan kebakaran hutan, sehingga dengan penelitian ini Indonesia dapat mengadopsi peraturan dan kebijakan Australia seperti pembuatan laporaj dan evaluasi tentang keadaan hutan secara konrtinyu sehingga linear dengan penangananya. Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim 2022-03-22 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://publikasiilmiah.unwahas.ac.id/QISTIE/article/view/5591 10.31942/jqi.v14i2.5591 QISTIE; Vol. 14 No. 2 (2021): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum; 53-66 Qistie Jurnal Ilmu Hukum; Vol 14 No 2 (2021): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum; 53-66 2621-718X 1979-0678 eng https://publikasiilmiah.unwahas.ac.id/QISTIE/article/view/5591/3709 Copyright (c) 2021 QISTIE

oai:ojs.publikasiilmiah.unwahas.ac.id:article/5592 2025-11-21T14:43:11Z QISTIE:ART

Faktor Penyebab Dan Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Di Kalangan Mahasiswa (Studi Kasus Di Polresta Padang Regianda, Kevin Ismansyah, Ismansyah Suharizal, Suharizal Fenomena penyalahgunaan narkotika di kalangan mahasiswa terus bertambah setiap tahunnya. Oleh sebab itu tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor – faktor yang menyebabkan mahasiswa melakukan tindakan pidana penyalahgunaan narkotika, serta untuk memahami upaya berserta kendala yang timbul dalam menanggulangi tindak pidana tersebut. Penelitian ini berfokus pada kasus penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh mahasiswa yang ditangani oleh Polresta Padang, oleh sebab itu objek penelitian ini adalah Polresta Padang bagian Narkotika. Penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis Sosiologi. Data primer dan data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh melalui wawancara. Data tersebut diolah serta dianalisis agar mendapatkan sebuah kesimpulan. Kesimpulan dari penelitian menyatakan faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkotika tersebut adalah faktor individu, faktor keluarga, dan faktor lingkungan. Melalui upaya pre-emtif, upaya preventif dan upaya represif penegakan hukum melakukan penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Ketika melakukan pemberantasan terkait tindak pidana narkotika, terdapat beberapa kendala yang dihadapi, seperti masih kurangnya personil bagian narkotika dan masih kurangnya kesadaran dari masyarakat terkait informasinya penyalahgunaan narkotika. Cara mengatasi kendala tersebut dengan menambah atau merekrut personil bagian narkotika dan meningkatkan kesadaran dan ketaatan masyarakat akan tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim 2022-03-22 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://publikasiilmiah.unwahas.ac.id/QISTIE/article/view/5592 10.31942/jqi.v14i2.5592 QISTIE; Vol. 14 No. 2 (2021): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum; 67-86 Qistie Jurnal Ilmu Hukum; Vol 14 No 2 (2021): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum; 67-86 2621-718X 1979-0678 eng https://publikasiilmiah.unwahas.ac.id/QISTIE/article/view/5592/3710 Copyright (c) 2021 QISTIE

oai:ojs.publikasiilmiah.unwahas.ac.id:article/5593 2025-11-21T14:43:11Z QISTIE:ART

Tinjuan Yuridis Pembatalan Perda Melalui Judicial Review Pada Pasal 251 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah mastur, mastur Surya, Ananta Kewenangan pengujian peraturan Perundang-Undangan tersebut sacara normative diletakkan hanya pada dua lembaga Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung. Uji materil melalui dua jalur salah satunya judicial review terhadap peraturan dibawah Undang-Undang Dasar 1945 yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 24C Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menjelaskan wewenang Mahkamah Konstitusi.  Dalam  pasal 251 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (8) undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah memberi wewenang menteri dan gubernur membatalkan Perda Kabupaten/Kota selain bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi juga  Pengujian secara judicial review seharusnya dilakukan oleh Mahkamah Agung. Berdasar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/ PUU-XIV/2016  yang menyatakan bahwa Gubernur dan Mentri tidak lagi berwenang dalam membatalkan perda Kabupaten /Kota yang telah di undangkan dan mengikat untuk umum. Pasal 251 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (8) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan  tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim 2022-03-22 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://publikasiilmiah.unwahas.ac.id/QISTIE/article/view/5593 10.31942/jqi.v14i2.5593 QISTIE; Vol. 14 No. 2 (2021): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum; 87-99 Qistie Jurnal Ilmu Hukum; Vol 14 No 2 (2021): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum; 87-99 2621-718X 1979-0678 eng https://publikasiilmiah.unwahas.ac.id/QISTIE/article/view/5593/3711 Copyright (c) 2021 QISTIE

oai:ojs.publikasiilmiah.unwahas.ac.id:article/5594 2025-11-21T14:43:11Z QISTIE:ART

Perlindungan Korban Tindak Pidana Pencabulan Anak Dibawah Umur Prakoso, Adityo Putro Wahyudi, Agus Tindak pidana pencabulan terhadap anak merupakan kejahatan yang melanggar moral, susila dan agama. Dampak tindak pidana ini terhadap anak adalah menimbulkan trauma fisik dan psikis terhadap korban terutama yang berusia anak-anak sehingga bisa berpengaruh pada perkembangan diri korban ketika dewasa nanti. Permasalahan dalam penelitian ini adalah: Bagaimana gambaran umum tindak pidana pencabualan anak di bawah umur di Indonesia. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur. Bagaimana perlindungan hukum bagi anak sebagai korban kejahatan tindak pidana pencabulan. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan: Bagaimana gambaran umum tindak pidana pencabualan anak di bawah umur di Indonesia: tindak pidana pencabulan di indonesia, sanksi tindak pidana di indonesia, data statistik jumlah korban pencabulan di indonesia, Faktor- faktor yang dapat meningkatkan dan mempengaruhi terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur yaitu: faktor rendahnya pendidikan dan ekonomi, faktorlingkungan atau tempat tinggal, faktor minuman (berakohol), faktor teknologi dan faktor peranan korban dalam ranah etiologi kriminologi dapat dikategorikan pada teori yang tidak berorientasi pada kelas sosial. Upaya untuk menanggulangi tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur dapat dilakukan dengan dua cara yaitu pencegahan dan penanggulangan jika tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur terlanjur terjadi.Dalam konteks perlindungan terhadap korban kejahatan, adanya upaya preventif maupun revresif yang dilakukan, baik oleh masyarakat maupun pemerintah (melalui aparat penegak hukumnya), seperti pemberian perlindungan/pengawasan dari berbagai ancaman yang dapat membahayakan nyawa korban, pemberian bantuan medis, maupun hukum secara memadai, proses pemeriksaan dan peradilan yang fair terhadap pelaku kejahatan, pada dasarnya merupakan salah satu perwujudan dan perlindungan hak asasi manusia serta instrument penyeimbang. Dari sinilah dasar filosofis dibalik pentingnya korban kejahatan (keluarganya) memperoleh perlindungan. Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim 2022-03-22 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://publikasiilmiah.unwahas.ac.id/QISTIE/article/view/5594 10.31942/jqi.v14i2.5594 QISTIE; Vol. 14 No. 2 (2021): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum; 100-112 Qistie Jurnal Ilmu Hukum; Vol 14 No 2 (2021): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum; 100-112 2621-718X 1979-0678 eng https://publikasiilmiah.unwahas.ac.id/QISTIE/article/view/5594/3712 Copyright (c) 2021 QISTIE

oai:ojs.publikasiilmiah.unwahas.ac.id:article/5596 2025-11-21T14:43:11Z QISTIE:ART

Online Dispute Resolution untuk Meningkatkan Akses Keadilan Bagi Konsumen Utomo, Pudjo Widiastuti, Arum hetiyasari, hetiyasari Penyelesaian sengketa online (ODR) menjadi salah satu cara untuk meningkatkan akses keadilan di dunia digital. Studi ini bertujuan mendorong ODR yang awalnya merupakan alat bantu teknologi dalam penyelesaian sengketa didorong untuk menjadi prosedur penyelesaian sengketa di samping manfaat dari mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan lebih murah dibandingkan dengan litigasi tradisional dan penyelesaian sengketa alternatif. Pendekatan eksplorasi metode campuran digunakan, menggunakan pendekatan kuantitatif (survei) dan terutama pendekatan kualitatif untuk mengumpulkan data. Hasil kajian ini menyimpulkan bahwa sistem penyelesaian melalui ODR dibutuhkan untuk memperluas akses keadilan dan perlindungan kepada masyarakat. Akhirnya, temuan ini memiliki implikasi praktis bagi pembuat kebijakan dan regulator. Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim 2022-03-22 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://publikasiilmiah.unwahas.ac.id/QISTIE/article/view/5596 10.31942/jqi.v14i2.5596 QISTIE; Vol. 14 No. 2 (2021): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum; 113-125 Qistie Jurnal Ilmu Hukum; Vol 14 No 2 (2021): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum; 113-125 2621-718X 1979-0678 eng https://publikasiilmiah.unwahas.ac.id/QISTIE/article/view/5596/3713 Copyright (c) 2021 QISTIE

oai:ojs.publikasiilmiah.unwahas.ac.id:article/5597 2025-11-21T14:43:11Z QISTIE:ART

Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perjanjian Gadai Umami, yurida Zakky kustanto, anto Pegadaian merupakan lembaga perkreditan yang ditujukan untuk mencapai tujuan dan sasaran serta mencegah rakyat kecil yang membutuhkan pinjaman, karena kredit dengan jaminan gadai sangat diminati masyarakat salah satunya karena kredit tersebut merupakan kredit yang terjangkau oleh masyarakat. Tujuan pegadaian adalah untuk memberikan jaminan bagi pemegang gadai bahwa dikemudian hari piutangnya pasti dibayar dari nilai jaminan. Hubungan hukum dimulai pada sangat seorang debitur atau nasabah yang membutuhkan suatu kepentingan usaha atau kepentingan pribadi lain yang karena kebutuhan tersebut menyerahkan benda bergeraknya sebagai jaminan kepada PT. Pegadaian sebagai kreditur. Suatu perjanjian terdapat hak dan kewajiban antara kreditur dan debitur. Kewajiban dari debitur adalah memenuhi prestasi dan jika tidak melaksanakan kewajiban atau kesepakatan yang harus ditaati oleh para pihak dan tidak dalam keadaan memaksa rnenurut hukum debitur, dinggap telah melanggar kesepakatan atau disebut wanprestasi.Suatu perjanjian gadai dapat dinyatakan wanprestasi apabila, baik debitur maupun kreditur tidak melaksanakan prestasinya maka debitur atau kreditur tersebut dapat disebut wanprestasi. Debitur dinyatakan wanprestasi dalam perjanjian gadai menurut KUH Perdata yaitu sesuai dengan ketentuan yang ada karena lewatnya jangka waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian. Menurut KUH Perdata, debitur dapat dinyatakan wanprestasi yaitu sesuai dengan ketentuan yang ada karena didalam perjanjian telah ditentukan suatu waktu tertentu sebagai tanggal pelaksanaan hak dan kewajiban (tanggal penyerahan barang dan tanggal pembayaran). Akibat hukum dari Debitur yang wanprestasi dalam perjanjian gadai dapat dijatuhkan sanksi, yaitu berupa membayar kerugian yang dialami kreditur, pembatalan perjanjian, peralihan resiko, dan membayar biaya perkara bila sampai diperkarakan secara hukum di pengadilan. Pada praktiknya pihak PT Pegadaian menggunakan hak retensi yang dimilikinya, yaitu melakukan eksekusi langsung terhadap benda yang menjadi jaminan apabila debitur wanprestasi. Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim 2022-03-22 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://publikasiilmiah.unwahas.ac.id/QISTIE/article/view/5597 10.31942/jqi.v14i2.5597 QISTIE; Vol. 14 No. 2 (2021): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum; 13-24 Qistie Jurnal Ilmu Hukum; Vol 14 No 2 (2021): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum; 13-24 2621-718X 1979-0678 eng https://publikasiilmiah.unwahas.ac.id/QISTIE/article/view/5597/3714 Copyright (c) 2021 QISTIE

oai:ojs.publikasiilmiah.unwahas.ac.id:article/6084 2025-11-21T14:43:11Z QISTIE:ART

Larangan Pornografi Dalam Undang-Undang nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Perspektif Asas Legalitas) Wibisono, Muhammad Iqbal Fawaid, Bahrul Law No. 44 of 2008 concerning Pornography was officially ratified on October 30, 2008. The emergence of this law cannot be separated from public anxiety about pornography cases which are increasingly spreading and consumed by various groups. Ease of access to information either through electronic media or communication media seems to be a 'free space' for the public to enjoy pornographic information or displays. By using a normative approach, the study of the problem is carried out using the flow and workings of the first and third types of doctrinal law research from Terry Hutchinson, because they are in accordance with the research problem and the purpose of this paper. This study aims to analyze whether the prohibition of pornography in Law no. 44 of 2008 following the principles of legality? It can be seen that the principle of legality actually has the main goal of protecting the dignity of a person from the arbitrariness of the authorities in applying the law. In the matter of pornography, the regulation must be clear, so as not to cause noise in its implementation. Given the diversity that exists in Indonesia, the criteria for pornography can vary. Thus, the state through its law enforcement officers must pay attention to local cultural factors. For this reason, it is necessary to make legal rules that can provide an umbrella for this diversity so that it can be a guide for judges in particular to assess whether an act that is considered to violate the law is something that is not against the law. Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim 2022-03-22 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://publikasiilmiah.unwahas.ac.id/QISTIE/article/view/6084 10.31942/jqi.v14i2.6084 QISTIE; Vol. 14 No. 2 (2021): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum; 126-148 Qistie Jurnal Ilmu Hukum; Vol 14 No 2 (2021): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum; 126-148 2621-718X 1979-0678 eng https://publikasiilmiah.unwahas.ac.id/QISTIE/article/view/6084/pdf Copyright (c) 2022 QISTIE

oai:ojs.publikasiilmiah.unwahas.ac.id:article/6085 2022-04-13T06:38:13Z QISTIE:ART

oai:ojs.publikasiilmiah.unwahas.ac.id:article/6086 2022-03-22T03:59:43Z QISTIE:ART

oai:ojs.publikasiilmiah.unwahas.ac.id:article/6484 2022-05-13T06:05:03Z QISTIE:ART

oai:ojs.publikasiilmiah.unwahas.ac.id:article/6485 2025-11-21T14:42:57Z QISTIE:ART

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Sebagai: Pilar Ekonomi Kerakyatan Dalam Dimensi Politik Hukum Integratif. Kustanto, Anto Ditengah situasi masuknya arus global, maka persaingan di pasar bebas semakin ketat, ditambah dengan serbuan produk impor yang terjadi adalah persaingan usaha antar produk sejenis. UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) dalam pembangunan ekonomi di Indonesia selalu digambarkan sebagai sektor yang mempunyai peranan penting, dan hadir sebagai suatu solusi dari sistem perekonomian yang sehat. UMKM merupakan salah satu sektor industri yang sedikit sekali terkena dampak krisis global yang melanda dunia dimana krisis ekonomi menyebabkan pertumbuhan ekonomi melamban. Menghadapi situasi ekonomi saat ini yang serba tidak menentu membuat pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) mempunyai peran sangat penting dalam menggerakkan roda perekonomian Indonesia. Aktivitas UMKM merupakan kegiatan ekonomi yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat dalam kebutuhan hidup dan memiliki fleksibitas yang tinggi dalam aktivitasnya, sehingga  UMKM dapat dikatakan bahwa : “Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) sebagai : Pilar Ekonomi Kerakyatan dalam Dimensi Politik Hukum Integratif”. Pembangunan hukum nasional membutuhkan suatu pemahaman mengenai tujuan yang akan dicapai, agar pembangunan hukum yang dilakukan oleh berbagai pihak dapat bekerja sama dalam mencapai tujuan yang disepakati secara nasional. Demikian pula dalam pengaturan seluruh kegiatan perekonomian khusunya tentang UMKM. Dalam konteks ini, terdapat dua aliran hukum di Indonesia. Aliran hukum pembangunan dan aliran hukum progresif. Perbedaan ke dua aliran hukum tersebut dapat ditengahi dengan memasukkan pandangan baru sesuai dengan karakteristik bangsa yang plural, beragam budaya serta letak geografis yang merupakan kepulauan, dan pandangan baru itu disebut dengan Teori Hukum Integratif dengan sistem nilai, bukan semata-mata sistem norma (hukum pembangunan) atau sistem perilaku (hukum progresif), sistem nilai bersumber pada Pancasila  sebagai landasan ideologi dan falsafah negara RI serta UUD 1945 sebagai landasan konstitusional. Demikian pula dalam pengaturan seluruh kegiatan perekonomian khususnya tentang UMKM. Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim 2022-05-01 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://publikasiilmiah.unwahas.ac.id/QISTIE/article/view/6485 10.31942/jqi.v15i1.6485 QISTIE; Vol. 15 No. 1 (2022): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum; 17-31 Qistie Jurnal Ilmu Hukum; Vol 15 No 1 (2022): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum; 17-31 2621-718X 1979-0678 eng https://publikasiilmiah.unwahas.ac.id/QISTIE/article/view/6485/4000 Copyright (c) 2022 QISTIE

oai:ojs.publikasiilmiah.unwahas.ac.id:article/6487 2025-11-21T14:42:57Z QISTIE:ART

Dinamika Perkembangan Dan Tantangan Implementasi Hukum Adat Di Indonesia Azami, Takwim Sebagai negara hukum yang memiliki pluralisme serta corak beragam di masyarakatnya, Indonesia menggunakan tiga sistem hukum sekaligus yakni Civil Law, Hukum Islam, dan Hukum Adat. Hukum Adat sebagai salah satu sistem hukum yang hidup serta berkembang ditengah-tengah masyarakat Indonesia, karena sifatnya yang tidak dikodifikasi, berbeda antara lingkungan masyarakat satu dengan lainnya. Keberadaan Hukum Adat dalam sistem hukum Indonesia memberkan sebuah makna dalam pembangunan hukum nasional. Maka perlu sebuah kajian atas dinamika perkembangan dan tantangan implementasinya pada Hukum Positif di Indonesia.Dengan pemahaman yang komprehensif dan integratif maka perkembangan serta kedudukan Hukum Adat pada hukum positif di Indonesia akan dapat dimengerti secara holistik. Maka Penelitian ini menjelaskan terkait dinamika perkembagan hukum adat di tengah masyarakat, tantangan dalam implementasi baik berupa pengakuan, pemenuhan hak, perlindungan hukum serta pemberdayaan kepada masyarakat hukum adat. Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim 2022-05-01 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://publikasiilmiah.unwahas.ac.id/QISTIE/article/view/6487 10.31942/jqi.v15i1.6487 QISTIE; Vol. 15 No. 1 (2022): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum; 42-55 Qistie Jurnal Ilmu Hukum; Vol 15 No 1 (2022): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum; 42-55 2621-718X 1979-0678 eng https://publikasiilmiah.unwahas.ac.id/QISTIE/article/view/6487/4001 Copyright (c) 2022 QISTIE

oai:ojs.publikasiilmiah.unwahas.ac.id:article/6489 2025-11-21T14:42:57Z QISTIE:ART

Pemahaman Tentang Pasal Multitafsir Di Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Untuk Mengantisipasi Ancaman Tindak Pidana Dalam Berperilaku Di Media Sosial Suliyono, Aris Undang-undang No.11 Tahun 2008 yang disebut juga Undang-Undang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik) telah mengalami perubahan setelah dikeluarkannya Undang-Undang No.19 Tahun 2016 dengan tujuan dibentuknya Undang-Undang ini agar dapat memberikan perlindungan, keadilan  kepada semua masyarakat dalam mengakses informasi serta transaksi elektronik atau teknologi informasi secara umum.Namun dalam kenyataannya yang terjadi dilapangan malah dijadikan alat atau media untuk melakukan tindak pemidanaan terhadap pihak-pihak tertentu yang terkadang terlihat tebang pilih. Masyarakat menjadi selalu berhati-hati dalam berekspresi dan menyuarakan pendapat dalam beraktivitas di media social, dan seolah-olah kreativitas dan keinginan menyuarakan hati untuk berpendapat dan mengomentari segala sesuatu yang terjadi di Negri ini menjadi terbelenggu dan merasa tidak aman lagi dalam beraktivitas di media social. Pasal-pasal Multitafsir yang ada di UU ITE menjadi momok masyarakat dalam beraktivitas dan berekspresi di media social.Metode yang dipakai dalam tulisan ini adalah metode penelitian hukum normatif dan metode penelitian deskriptif.Tujuan dari tulisan ini bertujuan supaya masyarakat dapat memahami pasal-pasal multitafsir tersebut,dan mendorong pemerintah agar dapat merevisi pasal-pasal tersebut agar menjadi lebih baik dan untuk menghilangkan multitafsir yang kerap berujung pada upaya kriminalisasi di masyarakat. Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim 2022-05-01 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://publikasiilmiah.unwahas.ac.id/QISTIE/article/view/6489 10.31942/jqi.v15i1.6489 QISTIE; Vol. 15 No. 1 (2022): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum; 68-80 Qistie Jurnal Ilmu Hukum; Vol 15 No 1 (2022): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum; 68-80 2621-718X 1979-0678 eng https://publikasiilmiah.unwahas.ac.id/QISTIE/article/view/6489/4002 Copyright (c) 2022 QISTIE

oai:ojs.publikasiilmiah.unwahas.ac.id:article/6490 2025-11-21T14:42:57Z QISTIE:ART

Optimalisasi Prinsip Keterbukaan Berdasarkan Itikad Baik Dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen Novita Eleanora, Fransiska Fitriana, Diana konsumen sebagai pemakai atau yang mengonsumsi barang dan jasa berhak mendapatkan perlindungan dan dimana merupakan bentuk dari perlindungan akan hak asasi setiap manusia, perlindungan yang dimaksud adalah pada saat membeli barang dan jasa adanya sikap jujur dan terbuka dari pihak penjual atau pelaku usaha, akan kualitas dan kuantitas barang dan jasanya, dan begitu juga pada saat terjadinya sengketa konsumen dikarenakan adanya ganti kerugian dari pihak pembeli atau barang dan jasa yang dijual atau tidak sesuai seperti yang diperjanjikan, setidaknya adanya sikap keterbukaan dan berdasarkan itikad baik untuk mengganti kerugian atas barang dan atau jasa yang dikonsumsi, dengan adanya itikad baik tentunya adanya tanggungjawab dari penjual atau pelaku usaha yang memberikan perlindungan kepada konsumen untuk tetap menikmati sebagai pemakai barang dan jasa dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Tujuan dari penulisan adalah untuk mengetahui bagaimana optimalisasi dari prinsip keterbukaan berdasarkan akan prinsip itikad yang baik dalam penyelesaian sengketa konsumen. Metode dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu dengan mengkaji literatur dan peraturan perundang-undangan, dimana hasilnya dengan optimalisasi dari prisnisp keterbukaan berlndasakan itikad baik dapat menyelesaikan sengketa konsumen karena dilaksanakan dengan tanggungjawab serta ganti kerugian yang layak kepada konsumen berdasarkan haknya yang merupakan perlindungan dari konsumen sendiri. Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim 2022-05-01 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://publikasiilmiah.unwahas.ac.id/QISTIE/article/view/6490 10.31942/jqi.v15i1.6490 QISTIE; Vol. 15 No. 1 (2022): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum; 81-93 Qistie Jurnal Ilmu Hukum; Vol 15 No 1 (2022): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum; 81-93 2621-718X 1979-0678 eng https://publikasiilmiah.unwahas.ac.id/QISTIE/article/view/6490/4003 Copyright (c) 2022 QISTIE

oai:ojs.publikasiilmiah.unwahas.ac.id:article/6491 2025-11-21T14:42:57Z QISTIE:ART

Perlindungan Hukum Hak Atas Tanah Melalui Pendaftaran Sistematis Lengkap Di Kantor Pertanahan Kota Semarang Mastur, Mastur Soleh, Moh Perlindungan hukum ha katas tanah dijamin dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Pemerintah berkewajiban untuk melaksanakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia. Dasar hukum pelaksanaan pendaftaran tanah di Indonesia diatur dalam Pasal 19 ayat (1) UUPA, yang menyebutkan untuk menjamin kepastian hukum hak-hak atas tanah harus didaftarkan. Pemberian sertifikat tanah melalui program  Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) merupakan upaya pemerintah dalam melindungi kepemilikan tanah dan pengakuan hukum rakyat. Penyelenggaraan PTSL kebijakan yang dilaksanakan pemerintah melalui Kementrian Agraria Penerbitan dan pemberian sertifikat tanah sebagai keputusan pejabat yang berwenang tentunya mendapat pengakuan hukum, karena penerbitan dan pemberian sertifikat tanah melalui pelaksanaan PTSL dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Keabsahan sertifkat melalui pendaftaran tanah sistematis lengkap, dapat dilihat dari dua aspek, pertama keabsahan formalitas, yaitu sertifikat tanah diterbitkan oleh lembaga yang berwenang. Keabsahan materil sertifikast tanah masih bersifat relatif, karena sistem pendaftaran tanah menganut stlsel negatif yang bertendensi positif. Perlindungan hukum bagi pemegang sertifikat tanah melalui pendaftaran tanah sistematis lengkap, yakni adanya jaminan kepastian hukum bagi pemilik tanah, karena sertifikat tanah melalui bukti kepemilikan dan sebagai alat pembuktian di pengadilan. Oleh karenanya, sertifikat tanah dianggap sah dan pihak yang tertera dalam sertifikat dianggap sebagai pemilik tanah sepanjang tidak ada piha lain yang dapat membuktikan sebaliknya.Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Tanah yang belum bersertifikat HM (Hak Milik) melalui Pendaftaran Tanah Secara Sistematis Lengkap (PTSL) di Kantor Pertanahan Kota Semarang ada dua yaitu Pertama, perlindungan hukum preventif adalah perlindungan hukum yang lebih mengarah untuk mencegah terjadinya sengketa. Dan kedua, Perlindungan hukum represif, yaitu bentuk perlindungan hukum yang arahnya lebih kepada upaya penyelesaian sengketa. Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim 2022-05-01 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://publikasiilmiah.unwahas.ac.id/QISTIE/article/view/6491 10.31942/jqi.v15i1.6491 QISTIE; Vol. 15 No. 1 (2022): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum; 94-107 Qistie Jurnal Ilmu Hukum; Vol 15 No 1 (2022): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum; 94-107 2621-718X 1979-0678 eng https://publikasiilmiah.unwahas.ac.id/QISTIE/article/view/6491/4004 Copyright (c) 2022 QISTIE

oai:ojs.publikasiilmiah.unwahas.ac.id:article/6492 2025-11-21T14:42:57Z QISTIE:ART

Implementasi Pasal 7 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan (Studi Di Kota Surakarta) Eko Anggraini, Oktavia Pasal 7 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan menjelaskan bahwa Pemerintah kabupaten/kota berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan, yang dilakukan oleh bupati/walikota sesuai kewenangan. Pelayanan KTP di Kota Suarakarta dilakukan oleh kedua lembaga yaitu Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil dan Kecamatan,berdasarkan pasal 7 ayat (1). Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana Implementasi atau pelaksanaan pelayanan dan pengawasan atas penyelenggaraan administrasi kependudukan di Kota Surakarta dan Kendala apa saja yang muncul pada pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dengan pengumpulan data dari studi lapangan dan studi pustaka. Untuk mengetahui apakah ada singkronisasi antar peraturan yang berlaku dengan praktik dilapangan. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif. Implementasi atau pelaksanaan pelayanan dan pengawasan atas administrasi kependudukan di Kota Surakarta sudah efektif karena menggunakan dan melaksanakan pasal 7 Undang-undang No 24 Tahun 2013 tentang Administrasi  kependudukan, dan sesuai dengan peraturan yang sudah ada. Dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kota Surakarta berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan, mempunyai fungsi serta berbagai inovasi agar membahagiakan serta memudahkan masyrakat. Upaya Dinas kependudukan dan pencatatan sipil sudah sesuai dan sudah maksimal dengan apa yang diharapkan masyarakat,dengan memberikan wewenang kepada Kecamatan untuk melakukan Pengurusan Administrasi, sehingga yang bersangkutan membuat masyarakat bisa lebih mudah untuk membuat KTP atau kepengurusan yang berhubungan dengan administrasi kependudukan lainnya. Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim 2022-05-01 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://publikasiilmiah.unwahas.ac.id/QISTIE/article/view/6492 10.31942/jqi.v15i1.6492 QISTIE; Vol. 15 No. 1 (2022): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum; 108-131 Qistie Jurnal Ilmu Hukum; Vol 15 No 1 (2022): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum; 108-131 2621-718X 1979-0678 eng https://publikasiilmiah.unwahas.ac.id/QISTIE/article/view/6492/4005 Copyright (c) 2022 QISTIE

oai:ojs.publikasiilmiah.unwahas.ac.id:article/6493 2025-11-21T14:42:57Z QISTIE:ART

Problematika Koperasi Dalam Penyelesaian Kredit Bermasalah Dalam Masa Pandemi Covid-19 Noorhadi, Noorhadi Pandemi covid-19 telah membuat banyak goncangan besar dalam perekonomian di dunia secara global. Di Indonesia roda perekonomian pun ikut mengalami penurunan yang signifikan, Lembaga keuangan salah satu sector yang terkena imbasnya dan yang paling merasakan dampak dari pandemic covid-19 adalah koperasi.Banyaknya koperasi yang akhirnya tidak bisa mengatasi dampak pandemic ini akhirnya tutup dan malah ada yang sampai dinyatakan bangkrut dengan masih ada tuntutan dari para penyimpan dana yang belum dikembalikan dananya.Banyak hal yang mempengaruhi kondisi koperasi seperti itu, salah satunya adalah menyelesaikan kredit macet yang membuat koperasi tidak bisa menarik dana yang sudah dikeluarkan dalam bentuk kredit ke para anggotanya.Tujuan penulisan ini adalah untuk menguraikan beberapa aspek dalam upaya penyelesaian kredit macet dalam masa pandemi sekarang ini. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian hukum normatif dan metode penelitian dekriptif.Dari latar belakang masalah dan hasil dari penelitian dapat diambil kesimpulan akan beberapa solusi terbaik dalam menyelesaikan kredit macet dalam masa pandemi, sehingga membuat koperasi dan anggotanya dapat bisa menyelesaikan secara kekeluargaan sesuai dengan apa yang dicita-cita dalam rumusan pembentukan koperasi. Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim 2022-05-01 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://publikasiilmiah.unwahas.ac.id/QISTIE/article/view/6493 10.31942/jqi.v15i1.6493 QISTIE; Vol. 15 No. 1 (2022): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum; 132-145 Qistie Jurnal Ilmu Hukum; Vol 15 No 1 (2022): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum; 132-145 2621-718X 1979-0678 eng https://publikasiilmiah.unwahas.ac.id/QISTIE/article/view/6493/4006 Copyright (c) 2022 QISTIE

oai:ojs.publikasiilmiah.unwahas.ac.id:article/6494 2025-11-21T14:42:57Z QISTIE:ART

Eksekusi Putusan Pengadilan Negeri Pekalongan Dan Kendala-Kendalanya (Studi Putusan Perkara No. 34/Pdt.G/2013/Pn.Pkl) Umami, Yurida Zakky Prakoso, Adityo Putro Seiring transaksi jual beli yang semakin berkembang, menjadi penyebab munculnya transaksi dengan nominal yang besar, sehingga pembayaran secara tunai sulit dilakukan. Hal ini memicu munculnya berbagai macam alat pembayaran, salah satunya dengan surat berharga, salah satunya adalah Bilyet Giro. Pada prakteknya, penggunaan Bilyet Giro dalam transaksi jual beli seringkali menimbulkan permasalahan yang dapat menyebabkan seseorang melakukan wanprestasi. Salah satu contoh permasalahan karena Bilyet Giro ini adalah pada transaksi jual beli antara Penggugat dengan Tergugat. Pada kenyataannya, semua Bilyet Giro yang dibayarkan Tergugat kepada Penggugat ditolak oleh Bank yang menerbitkan dengan alasan saldo rekening Giro tidak mencukupi atau kosong.Pada perkara ini, Majelis Hakil telah mengeluarkan  Penetapan Sita No. 34/Pdt.G/2013PN.PKL dan telah dicatatkan pada Kantor Pertanahan Kota Pekalongan. Jaminan (agunan milik Tergugat I dan Terguggat II) yang jadikan jaminan pengambilan Kredit tidak ada lagi pada Tergugat III, dimana hal tersebut akan mennyebabkan sita jaminan tidak dapat di eksekusi. Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah: Apa hasil putusan Pengadilan Negeri Pekalongan No. 34/Pdt.G/2013/PN.PKL yang harus di eksekusi? dan Apa Kendala-kendala yang timbul dalam eksekusi putusan Pengadilan Negeri Pekalongan No. 34/Pdt.G/2013/PN.PKL?Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis empiris, yaitu suatu riset dengan penyelidikan berdasarkan obyek di lapangan, dan dianalisis dengan metode analisis deskriptif, yaitu menganalisa data yang telah diuraikan dan memaparkan objek penelitian secara jelas. Berdasarkan pembahasan di atas maka yang harus dieksekusi pada Putusan Pengadilan Negeri Pekalongan No. 34/Pdt.G/2013/PN.PKL adalah: Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar pada Penggugat secara Tunai dan Lunas, Menyatakan sah sita jaminan terhadap sertifikat hak milik atas nama Tergugat, Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ongkos perkara Kendala-kendala yang menghambat jalannya eksekusi adalah, ditemukan fakta bahwa jaminan berupa sertifikat tanah hak milik atas nama pemegang hak Tergugat I tidak ada lagi di tangan Tergugat III dan telah beralih hak kepemilikan. Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim 2022-05-01 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://publikasiilmiah.unwahas.ac.id/QISTIE/article/view/6494 10.31942/jqi.v15i1.6494 QISTIE; Vol. 15 No. 1 (2022): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum; 56-67 Qistie Jurnal Ilmu Hukum; Vol 15 No 1 (2022): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum; 56-67 2621-718X 1979-0678 eng https://publikasiilmiah.unwahas.ac.id/QISTIE/article/view/6494/4007 Copyright (c) 2022 QISTIE

oai:ojs.publikasiilmiah.unwahas.ac.id:article/6495 2025-11-21T14:42:57Z QISTIE:ART

Kenaikan Iuran Bpjs Kesehatan Ditinjau Dari Konsep Kesejahteraan Sosial Emma Wahyu Kristi Astuti Boru Sigalingging, Yulia Prio Agus Santoso, Aris Kenaikan iuran BPJS Kesehatan sebenarnya adalah hal yang wajar, seiring dengan inflasi dan kondisi lainnya dalam masyarakat. Iuran BPJS Kesehatan ini terasa sangat memberatkan karena dilakukan di tengah pandemi Covid-19 yang masih terus berlangsung, di mana pandemi yang telah terjadi sejak setahun lalu ini sangat besar pengaruhnya dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat.Permasalahan dalam penelitian ini adalah kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang membuat sebagian masyarakat terbebani sehingga membuat penunggakan pembayaran sampai menghentikan pembayaran BPJS Kesehatan karena dinilai sangat mahal.Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan conseptual approach, dengan pengumpulan data sekunder. Peneliti memilih pendekataan tersebut karena suasana yang masih dalam pandemi Covid-19 jika penelitian ini dilakukan secara empiris. Tipe desain penelitian yang digunakan adalah Descriptive Design. Pengambilan data dalam penelitian ini adalah dengan studi pustaka. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis kualitatif yaitu untuk mengetahui bagaimana kenaikan iuran BPJS Kesehatan ditinjau dari konsep kesejahteraan sosial.Kenaikan Iuran BPJS ini jika ditinjau dari konsep kesejahteraan sosial sangatlah menyimpang jauh. Keadaan tersebut sangatlah merugikan masyarakat karena dengan menaikkan iuran BPJS membuat masyarakat kesulitan memenuhi kebutuhan materialnya, ditambah lagi dengan kondisi pandemi Covid-19 yang membuat pendapatan masyarakat juga menurun. Pembangunan kesejahteraan sosial adalah dengan menciptakan standart kualitas manusia menjadi lebih baik, maka apa yang dilakukan oleh pemerintah dengan menaikkan iuran atau tarif BPJS saat ini sangatlah bertentangan dengan program pembangunan kesejahteraan sosial karena akan membuat terjadinya penurunan standar kualitas hidup masyarakat. Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim 2022-05-01 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://publikasiilmiah.unwahas.ac.id/QISTIE/article/view/6495 10.31942/jqi.v15i1.6495 QISTIE; Vol. 15 No. 1 (2022): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum; 32-41 Qistie Jurnal Ilmu Hukum; Vol 15 No 1 (2022): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum; 32-41 2621-718X 1979-0678 eng https://publikasiilmiah.unwahas.ac.id/QISTIE/article/view/6495/4008 Copyright (c) 2022 QISTIE

oai:ojs.publikasiilmiah.unwahas.ac.id:article/6502 2022-05-13T15:18:58Z QISTIE:ART

oai:ojs.publikasiilmiah.unwahas.ac.id:article/6504 2022-05-14T05:44:44Z QISTIE:ART

oai:ojs.publikasiilmiah.unwahas.ac.id:article/6516 2025-11-21T14:42:57Z QISTIE:ART

Biovent Pada Rokok Sigaret Kretek Tangan Dari Perspektif Hukum HR, Mahmutarom Ratnani, Rita Dwi Fawaid, Bahrul Perkembangan teknologi rokok terus berkembang, mulai sejak kemasan sendiri sampai penggunaan teknologi. Pro kontra penggunaan rokok tidak pernah berhenti. Rokok dikatakan makruh atau bahkan ada yang mengharamkan karena dianggap merusak kesehatan, tetapi juga yang mengatakan rokok sebagai teman mencari inspirasi dan sumber devisa negara yang terus mengalir tanpa henti. Berbagai teknologi rokok digunakan untuk mengurangi dampak negatif dengan memakai filter, bagi penikmat rokok filter mengurangi kenikmatan. Banyak yang masih menginginkan rokok kretek produk tangan, meskipun tampilan saat dirokok bagi sebagian orang dianggap jorok dan jauh dari estetika dengan ujung rokok yang basah karena air liur dicampur dengan serpihan tembakau. Di sinilah teknologi BIOVENT diharapkan dapat mengurangi kesan tidak baik sigaret kretek tangan (SKT). Penelitian menunjukkan, pemanfaatan BIOVENT tidak mengubah rasa dan kandungan SKT. Simpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa komposisi kimia TPM, Nikotin, Water, Tar Coresta, Tar SNI, Puff Number, Eugenol, dan CO pada SKTO dan SKT-BIOVENT berbeda tidak nyata, namun komposisi kimia SKTO/ SKT-BIOVENT berbeda sangat nyata dengan SKTF-1. Validasi data dilakukan pada semua komposisi menggunakan SPSS dengan parameter Normalitas, uji One Sample dan uji Homogenitas dan menghasilkan bahwa BIOVENT tidak memberi pengaruh pada komposisi kimia yang terkandung di dalam SKTO. BIOVENT hanya mengubah penampilan menjadi menarik dan modern. Pada SKT-BIOVENT, kadar nikotin dan kandungan lain tidak berubah, tetapi hanya menjaga penampilan agar tampak elegan, bersih, tetapi tidak mengurangi kenikmatan standar Sigaret Kretek Tangan yang dituntut oleh perokoknya. BIOVENT merupakan inovasi baru yang dapat dikategorikan sebagai invensi yang dapat dipatenkan, karena BIOVENT di samping merupakan inovasi baru juga dapat diterapkan dalam dunia industri, khususnya pada rokok Sigaret Kretek Tangan. Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim 2022-05-01 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://publikasiilmiah.unwahas.ac.id/QISTIE/article/view/6516 10.31942/jqi.v15i1.6516 QISTIE; Vol. 15 No. 1 (2022): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum; 1-16 Qistie Jurnal Ilmu Hukum; Vol 15 No 1 (2022): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum; 1-16 2621-718X 1979-0678 eng https://publikasiilmiah.unwahas.ac.id/QISTIE/article/view/6516/pdf Copyright (c) 2022 QISTIE

oai:ojs.publikasiilmiah.unwahas.ac.id:article/7412 2023-04-04T07:02:40Z QISTIE:ART

AKIBAT HUKUM ANAK ALAMI BESERTA UPAYA PERLINDUNGAN HUKUMNYA Namira, Shinta AbstrakDi zaman sekarang sering dijumpai kasus mengenai anak yang lahir sebelum adanya ikatan perkawinan yang sah, perkawinan sah menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Jo. Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, perkawinan yang sah adalah perkawinan yang diselenggarakan berdasarkan agama dan kepercayaan dari masing-masing mempelai,salah satu akibat dari perkawinan adalah kedudukan seorang anak, anak sah adalah anak yang lahir dari perkawinan yang sah sedangkan anak yang lahir diluar ikatan perkawinan atau didalam hukum perdata disebut sebagai anak alami. Anak alami ini menjadi problematika dalam hubungan keperdataannya, menurut Undang-Undang Perkawinan anak alami hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya saja akan tetapi hal ini bertolak belakang dengan Putusan Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010. didalam KUHPerdata anak alami hanya memiliki hubungan keperdataan dengan orang tua yang mengkauinya saja sehingga anak alami tidak memiliki hak perdata dengan orang tua yang tidak mengakuinya sedangkan menurut hukum islam anak alami atau anak zina hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya saja.sehingga, perlu adanya perlindungan hukum terhadap anak yang lahir  diluar perkawinan agar hak-haknya tidak hilang sebagai seorang anak sebagaimana disebutkan didalam UU No.23 Tahun 2002 yang telah diubah menjadi  UU No.35 Tahun 2014 Tentang  Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa anak berhak atas pengasuhan,pemeliharaan,pendidikan,serta perlindungan yang menjadi hak seorang anak. Metode pendekatan penelitian  yang digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan penelitian yuridis normatif yaitu yaitu meneliti bahan pustaka atau data sekunder melalui literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian. Tujuan dari penulisan ini sebagai referensi tambahan mengenai akibat yang timbul dari anak alami.AbstractNowadays, cases are often found regarding children born before the existence of a legal marriage bond, legal marriage according to Law No. 1 of 1974 Jo. Law No. 16 of 2019 concerning Marriage, a legal marriage is a marriage held based on the religion and belief of each bride, one of the consequences of marriage is the position of a child, a legitimate child is a child born from a legal marriage while a child Those born outside the marriage bond or in civil law are referred to as natural children. This natural child becomes a problem in his civil relationship, according to the Marriage Law, a natural child only has a civil relationship with the mother and her mother's family, but this is contrary to the Constitutional Court Decision through Decision Number 46/PUU-VIII/2010. In the Civil Code, natural children only have civil relations with parents who acknowledge them so that natural children do not have civil rights with parents who do not recognize them, while according to Islamic law, natural children or adulterous children only have civil relations with the mother and her mother's family. the existence of legal protection for children born outside of marriage so that their rights are not lost as a child as stated in Law No. 23 of 2002 which has been changed to Law No. 35 of 2014 concerning Child Protection which states that children have the right to care, maintenance, education, and protection of the rights of a child. The research approach method used in this paper is a normative juridical research approach, namely researching library materials or secondary data through literature related to research. The purpose of this paper as an additional reference regarding the consequences arising from natural children. Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim 2022-12-04 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://publikasiilmiah.unwahas.ac.id/QISTIE/article/view/7412 10.31942/jqi.v15i2.7412 QISTIE; Vol. 15 No. 2 (2022): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum; 186-194 Qistie Jurnal Ilmu Hukum; Vol 15 No 2 (2022): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum; 186-194 2621-718X 1979-0678 ind https://publikasiilmiah.unwahas.ac.id/QISTIE/article/view/7412/pdf Copyright (c) 2022 QISTIE

oai:ojs.publikasiilmiah.unwahas.ac.id:article/7456 2023-04-04T07:02:40Z QISTIE:ART

Deviation Article 1320 against BW to provide legal protection in the agreement for Online Transportation Arief Mamba, As Ari Article 1320 Boergerlijk Wetboek (BW) is the rule that gives signs an agreement validity that one of them stated that legal capacity as term of agreement In the theory, violation of the terms of this agreement may be canceled so achievements can still be implemented as long as there is no objection from the parties that incapacity to act in law. Problems of research not on whether or not the substance of the article May 1320 has been broken but the problem is the substance of the article into the text without meaning because the terms have been violated in the service agreement transport online, because maintaining legal capacity as agreement terms thus distancing the child from legal protection, especially in the transport agreement online. The research is the research of doctrinal. Based on the results of research on school-age children almost entirely using transportation services online by cellphone them Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim 2022-12-04 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://publikasiilmiah.unwahas.ac.id/QISTIE/article/view/7456 10.31942/jqi.v15i2.7456 QISTIE; Vol. 15 No. 2 (2022): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum; 157-174 Qistie Jurnal Ilmu Hukum; Vol 15 No 2 (2022): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum; 157-174 2621-718X 1979-0678 eng https://publikasiilmiah.unwahas.ac.id/QISTIE/article/view/7456/pdf Copyright (c) 2022 QISTIE

oai:ojs.publikasiilmiah.unwahas.ac.id:article/7478 2023-04-04T07:02:40Z QISTIE:ART

KEWENANGAN PERAWAT DALAM TINDAKAN TENS-EMS SECARA HOMEVISITE DAN PENERAPAN KESELAMATAN PASIEN PADA TINDAKAN TENS-EMS SANTOSO, ARIS PRIO AGUS Banyak perawat memiliki keahlian yang diperoleh dari pengalaman, sehingga tidak jarang ditemukan di beberapa lokasi, seorang perawat melakukan tindakan di luar kompetensinya seperti melakukan tindakan-tindakan yang seharusnya dilakukan oleh dokter, fisioterapi, dan juga farmasis. Apabila hal ini terus dilanjutkan maka dikhawatirkan akan terjadi malpraktik administratif, sebab keselamatan pasien adalah sasaran utama dalam pemberian asuhan keperawatan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran bagaimana kewenangan perawat dalam tindakan TENS-EMS secara homevisite dan bagaimana penerapan keselamatan pasien pada tindakan TENS-EMS. Metode penelitian yang digunakan adalah melalui pendekatan yuridis normatif dengan pengumpulan data dari studi kepustakaan. Hasil penelitian selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, diperoleh bahwa perawat memiliki kewenangan dalam melakukan terapi TENS-EMS karena ini sudah menjadi bagian dari standar intervensi penatalaksanaan nyeri yang dikeluarkan oleh Organisasi Profesi PPNI. Disamping itu, penatalaksanaan EMS juga menjadi bagian dari tugas yang diperintahkan oleh Peraturan pada perawat yang melakukan praktik mandiri. Ini membuktikan bahwa perawat yang melakukan tindakan TENS-EMS secara homevisite diberikan kewenangan secara atributif oleh Peraturan Perundang-Undangan, dengan catatan bahwa homevisite yang dilakukan adalah merupakan bagian integral dari pelayanan keperawatan praktik mandiri perawat. Penerapan keselamatan pasien pada tindakan TENS-EMS yaitu dengan cara mengidentifikasi pasien dengan benar, meningkatkan keamanan obat-obatan emergency, memastikan tindakan terapi dilakukan pada lokasi rangsangan dengan benar, mengurangi risiko infeksi saat dilakukan terapi, dan mengurangi risiko cedera akibat arus listrik yang tidak stabil. Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim 2022-12-04 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://publikasiilmiah.unwahas.ac.id/QISTIE/article/view/7478 10.31942/jqi.v15i2.7478 QISTIE; Vol. 15 No. 2 (2022): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum; 175-185 Qistie Jurnal Ilmu Hukum; Vol 15 No 2 (2022): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum; 175-185 2621-718X 1979-0678 eng https://publikasiilmiah.unwahas.ac.id/QISTIE/article/view/7478/pdf Copyright (c) 2022 QISTIE

oai:ojs.publikasiilmiah.unwahas.ac.id:article/7486 2024-06-14T11:42:48Z QISTIE:ART

PERLINDUNGAN HUKUM KONTRAK PERDAGANGAN MELALUI INTERNET (ELECTRONIC COMMERCE ) DISAAT PANDEMI DITINJAU DARI UU NO 11 TAHUN 2008 TENTANG UU INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (ITE) Azami, Takwim Kustanto, Anto Fawaid, Bahrul Didalam kontrak terdapat asas dimana asas kebebasan berkontrak ini sendiri adalah suatu kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perjanjian, menentukan isi, menentukan subjek, serta cara melaksanakan perjanjian itu sendiri. Hal tersebut menjadi sangat  penting untuk melaksanakan asas ini di masa pandemi dimana  perlindungan kontrak perdagangan sangat dipertanyakan karena pihak-pihak yang terikat tidak melakukan tatap muka sangat mempengaruhi perekonmian hampir seluruh Negara untuk mendapatkan landasan hukum yang jelas dalam meletakkan  persoalan  ini  dalam perspektif hukum perdata khusunya tentang system pelaksanaan transasksi jual beli elektronik dampak Covid-19 terhadap penjualan e-commerce. No 8 Tahun 1999 tentang hak konsumen. Pemanfaatan media elektronik khususnya internet tanpa agunan keamanan maka para pelaku usaha akan enggan untuk memanfaatkan, hal yang perlu mendapatkan perhatian persoalan domisili perusahaan sehingga Jika ada sengketa aturan bisa diketahui menggunakan absolut kedudukan hukum dari perusahaan yang memberikan produknya melalui media elektronik. Penetapan hukum  tentang perlindungan konsumen sendiri telah diatur dalam Undang-undang no 8 tahun 1999 terhadap transaksi jual beli pada pasal 1 angka 2 menjelaskan bahwa konsumen adalah siapa saja yang memakai barang atau jasa baru yang dikelola oleh masyarakat baik secara virtual maupun media Internet, dalam pasal tersebut konsumen dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu konsumen akhir dan konsumen setara. Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim 2022-12-04 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://publikasiilmiah.unwahas.ac.id/QISTIE/article/view/7486 10.31942/jqi.v15i2.7486 QISTIE; Vol. 15 No. 2 (2022): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum; 146-156 Qistie Jurnal Ilmu Hukum; Vol 15 No 2 (2022): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum; 146-156 2621-718X 1979-0678 eng https://publikasiilmiah.unwahas.ac.id/QISTIE/article/view/7486/pdf_1 Copyright (c) 2022 QISTIE

oai:ojs.publikasiilmiah.unwahas.ac.id:article/7508 2023-04-04T07:02:40Z QISTIE:ART

ANALISIS KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI KANTOR KECAMATAN JATINEGARA KABUPATEN TEGAL TAHUN 2019-2020 suharto, suharto Permatasari, Dita Maulina Kualitas pelayanan merupakan suatu kondisi dimana tercipta hubungan yang dinamis antara pengguna maupun pemberi layanan, baik jasa,maupun manusia. karena pelayanan Publik merupakan Tugas utama dari aparatur sebagai abdi negara yang pastinya masyarakat ingin mendapatkan dan berharap pelayanan yang baik dan berkualitas sehingga masyarakat merasa puas,Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui yang pertama kualitas pelayanan publik di Kantor Kecamatan Jatinegara Kabupaten Tegal, serta Faktor Faktor yang mempengaruhi kualitas pelayanan publik di Kantor Kecamatan Jatinegara Kabupaten Tegal. metode yang digunakan adalah studi kasus atau penelitian deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis kualitas pelayanan Publik di Kantor Kecamatan Jatinegara, pengumpulan data di lakukan dengan Observasi,wawancara,dan dokumentasi.Penelitian ini peneliti menggunakan dimensi untuk mengukur kualitas pelayanan publik di Kantor Kecamatan Jatinegara yaitu dimensi Tangibel (Berwujud), Realiability (Kehandalan), Responsiviness (Ketanggapan), Assurnce (Jaminan), Emphaty (Empati) beserta bebarapa indikatornya menurut Hardiyansyah. Tetapi ada beberapa indikator yang belum berjalan sesuai dengan harapan masyarakat yang sering terjadi, antara lain ketidaknyamanan tempat karena sempit termasuk fasilitas di dalamnya yang belum lengkap, serta fasilitas seperti Printer, Komputer, kondisi blanko dan jaringan internet yang sering mengalami eror AC, Musola, Toilet dll masih sangat kurang, minimnya sumber daya pegawai terutama di pelayanan PATEN, Serta kondisi blanko dan jaringan internet yang sering mengalami eror, ketepatan waktu dalam pembuatan KTP, KK dan lain lain. Dan adanya kesalah fahaman masyarakat mengenai denda keterlambatan perubahan atau pembuatan KK, padahal aturan ini sudah masuk dalam peraturan daerah. Untuk faktor faktor pendukungnya adanya kesadaran masyarakat untuk mengetahui aturan yang ada sehingga pelayanan dapat berjalan dengan baik sesuai apa yang diharapkan oleh masyarakat, yaitu adanya fasilitas berupa jaringan yg lancar peralatan pelayanan seperti komputer, printer untuk memudahkan proses pelayanan di Kecamatan Jatinegara. Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim 2022-12-04 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://publikasiilmiah.unwahas.ac.id/QISTIE/article/view/7508 10.31942/jqi.v15i2.7508 QISTIE; Vol. 15 No. 2 (2022): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum; 195-214 Qistie Jurnal Ilmu Hukum; Vol 15 No 2 (2022): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum; 195-214 2621-718X 1979-0678 eng https://publikasiilmiah.unwahas.ac.id/QISTIE/article/view/7508/pdf Copyright (c) 2022 QISTIE

oai:ojs.publikasiilmiah.unwahas.ac.id:article/7509 2023-04-04T07:02:40Z QISTIE:ART

Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah E-Wallet Atas Kebocoran Data dan Kehilangan Sejumlah Dana Fauzadeli, Muhammad Fahri AbstrakRevolusi digital saat ini sedang ramai diperbincangakan karena telah memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap dunia ekonomi bahkan dalam seluruh aspek dalam kehidupan termasuk di Indonesia. Perkembangan sistem keuangan di bidang teknologi informasi dan finansial telah menciptakan suatu sistem keuangan yang sangat kompleks, dinamis dan saling berkaitan. Saat ini alat pembayaran juga telah mengalami era digitalisasi yaitu suatu cara pembayaran yang dilakukan dengan sebutan dompet elektronok (electronic wallet).Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian hukum normatif deskriptif. Metode pengumpulan data dalam penulisan makalah ini adalah metode penelitian kepustakaan. Pada penelitian ini menggunakan analisis data dengan metode kuantitatif yang menghasilkan data deskriptif analitis.Perlindungan hukum terhadap nasabah E-Wallet atas kebocoran data pribadi diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan dimana secara keseluruhan membahas tentang hak-ha konsumen dan kewajiban pelaku usaha untuk merahasiakan suatu data pribadi para nasabahnya yang bertujuan agar kepentingan data pribadi nasabah dapat terlindungi dan itdak menimbulkan sengketa. Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim 2022-12-04 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://publikasiilmiah.unwahas.ac.id/QISTIE/article/view/7509 10.31942/jqi.v15i2.7509 QISTIE; Vol. 15 No. 2 (2022): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum; 224-238 Qistie Jurnal Ilmu Hukum; Vol 15 No 2 (2022): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum; 224-238 2621-718X 1979-0678 ind https://publikasiilmiah.unwahas.ac.id/QISTIE/article/view/7509/pdf Copyright (c) 2022 QISTIE

oai:ojs.publikasiilmiah.unwahas.ac.id:article/7517 2023-04-04T07:02:40Z QISTIE:ART

ANALISIS YURIDIS TERHDAP PELEGALAN PERNIKAHAN BEDA AGAMA Kurnia, Dedeh Zubaedah, Rahmi Tujuan dari studi ini yaitu untuk menunjau dengan cara apa hakim mempertimbangkan pengabulan atas permohonan pernikahan beda agama serta akibat hukum atas pernikahan beda agama dalam kasus perkara Nomor 916/Pdt.P/2022/PN Sby, selain itu penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui tentang pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan perkawinan beda agama dan akibat hukum dalam kasus perkara Nomor 916/Pdt.P/2022/PN Sby. Penelitian ini memakai, Metoda penelitian hukum normatif, yaitu suatu penelitian ilmiah untuk mendapatkan suatu fakta yang sesuai dengan nalar keilmuan hukum dari segi normatif, yang secara doktrinal menginventori penelitian kepustakaan atau studi dokumen hukum. Teknik pengumpulan data melelui studi kepustakaan dan didukung study lapangan (field research) untuk memperoleh bahan hukum primer (statue approach), fakta (Fact approach) guna menetapkan bahan hukum primer, sekunder dan tersier dengan pendekatan konsep hukum (law conceptual approach).  Sehingga dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa, alasan hakim mengabulkan pernikahan beda agama yaitu dengan melihat aspek sosial dan aspek yuridis. Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim 2022-12-04 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://publikasiilmiah.unwahas.ac.id/QISTIE/article/view/7517 10.31942/jqi.v15i2.7517 QISTIE; Vol. 15 No. 2 (2022): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum; 215-223 Qistie Jurnal Ilmu Hukum; Vol 15 No 2 (2022): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum; 215-223 2621-718X 1979-0678 ind https://publikasiilmiah.unwahas.ac.id/QISTIE/article/view/7517/pdf Copyright (c) 2022 QISTIE

oai:ojs.publikasiilmiah.unwahas.ac.id:article/7591 2023-04-04T07:02:40Z QISTIE:ART

KEMUDAHAN DAN KEUNTUNGAN MENDIRIkAN PERSEROAN TERBATAS (PT) BERDASARKAN UU CIPTA KERJA NO. 11 TAHUN 2020 Susilo, Endar Umami, yurida zakky Perseroan Terbatas (PT) adalah suatu badan hukum untuk menjalankan usaha yang memiliki modal terdiri dari saham-saham yang pemiliknya memiliki bagian sebanyak saham yang dimilikinya. Karena modalnya terdiri dari saham-saham yang dapat diperjualbelikan, perubahan kepemilikan perusahaan bisa dilakukan tanpa membubarkan perusahaan. Kehadiran Perseroan Terbatas (PT) sebagai suatu bentuk badan usaha dalam kehidupan sehari-hari tidak lagi dapat diabaikan. Tidak berlebihan bila dikatakan bahwa kehadiran Perseroan Terbatas (PT) sebagai salah satu sarana untuk melakukan kegiatan ekonomi sudah menjadi suatu keniscayaan yang tidak dapat ditawar-tawar lagi. Praktik bisnis yang dilakukan oleh para pelaku usaha, baik itu pedagang, industrial, investor, kontraktor, distributor, bankir, perusahaan ansuransi, pialang, agen dan lain sebagainya tidak lagi dipisahkan dari kehadiran Perseroan Terbatas (PT). Berbisnis dengan mempergunakan Perseroan Terbatas (PT), baik dalam skala mikro, kecil, menengah maupun berskala besar merupakan model yang paling banyak dan paling lazim dilakukan Perseroan Terbatas (PT) yang merupakan bentuk usaha yang paling disukai saat ini.  Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim 2022-12-04 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://publikasiilmiah.unwahas.ac.id/QISTIE/article/view/7591 10.31942/jqi.v15i2.7591 QISTIE; Vol. 15 No. 2 (2022): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum; 239-246 Qistie Jurnal Ilmu Hukum; Vol 15 No 2 (2022): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum; 239-246 2621-718X 1979-0678 eng https://publikasiilmiah.unwahas.ac.id/QISTIE/article/view/7591/pdf Copyright (c) 2022 QISTIE

oai:ojs.publikasiilmiah.unwahas.ac.id:article/7626 2023-05-23T06:20:42Z QISTIE:ART

LEGALISASI UNDANG-UNDANG INTEGRASI PENGUNGSI DI JERMAN PADA ERA ANGELA MERKEL TAHUN 2014-2019 Fauzan, muhammad Reza Ismiyatun, Ismiyatun Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan faktor pendorong serta kepentingan Jerman dalam melegalisasi Undang-undang Integrasi Pengungsi pada era Angela Markel tahun 2014-2019. Penelitian ini disusun dengan metode penelitian kualitatif dan analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui studi kepustakaan library research dengan mengumpulkan dan mengolah data sekunder yang diperoleh dari literatur-literatur, jurnal ilmiah, websites, serta sumber-sumber lain yang memiliki korelasi terhadap penelitan ini. Hasil penelitian menunjukan bahwa faktor kepentingan Jerman dalam melegalisasi Undang-undang Integrasi Pengungsi pada era Angela Markel tahun 2014-2019 adalah untuk mencapai kepentingan nasional Jerman yang mencakup kepentingan Self Preservation, Territory Integrity, dan Economic Well Being. Ketiga kategori umum kepentingan nasional tersebut, penulis menggunakan teori kepentingan nasional milik Jack C. Plano dan Roy Olton. Kata kunci : Legalisasi Undang-undang, Pengungsi, Angela MarkeL Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim 2023-05-23 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://publikasiilmiah.unwahas.ac.id/QISTIE/article/view/7626 10.31942/jqi.v16i1.7626 QISTIE; Vol. 16 No. 1 (2023): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum; 80 - 121 Qistie Jurnal Ilmu Hukum; Vol 16 No 1 (2023): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum; 80 - 121 2621-718X 1979-0678 ind https://publikasiilmiah.unwahas.ac.id/QISTIE/article/view/7626/pdf Copyright (c) 2023 QISTIE

oai:ojs.publikasiilmiah.unwahas.ac.id:article/7762 2023-05-24T01:37:36Z QISTIE:ART

PERUSAKAN BARANG BUKTI OLEH APARAT KEPOLISIAN SEBAGAI TINDAKAN OBSTRUCTION OF JUSTICE PADA KASUS KEJAHATAN EXTRAORDINARY CRIME S, Grasiara Naya Faridah, Hana Abstrak Obstruction Of Justice diartikan sebagai perbuatan menghalangi proses hukum yang dikategorikan sebagai tindakan kriminal karena menghambat penegakan hukum. Tindakan Obstruction Of Justice pada aparat penegak hukum sampai saat ini masih menjadi problem yang riskan terjadi. Beberapa bulan yang lalu telah terjadi tindakan Obstruction Of Justice Oleh pihak aparat penegak hukum kepolisian pada kasus pembunuhan berencana 5 dari 7 orang tersangka yang berasal dari petinggi polri dipecat secara tidak hormat diantaranya 1 irjen, 2 kompol, 1 kombes polri, 1 AKBP yang telah melanggar kode Etik. Kasus ini menjadi kasus terparah yang terindikasi sebagai kejahatan extraordinarycrime sepanjang sejarah pada Kepolisian RI yang merusak marwah citra lembaga penegak hukum dan mencoreng nama lembaga kepolisian dan mengimplikasikan krisis kepercayaan nasional terhadap masyarakat indonesia kepada aparat penegak hukum kepolisian. Pada penelitian ini penulis mengkaji permasalahan, yaitu: 1. Apa dasar hukum larangan perusakan barang bukti sebagai tindakan Obstruction Of Justice menurut undang-Undang Kepolisian di Indonesia? 2. Bagaimana tanggungjawab yuridis Aparat Kepolisian yang melakukan tindakan Obstruction Of Justice pada proses penyidikan dalam Penegakan Hukum Pidana yang dikategorikan sebagai kejahatan Extraordinary Crime? Sementara itu tujuan penulis pada penelitian ini adalah untuk mengetahui dasar hukum larangan perusakan barang bukti sebagai tindakan Obstruction Of Justice menurut undang-Undang Kepolisian di Indonesia dan mengetahui tanggungjawab yuridis Aparat Kepolisian yang melakukan tindakan Obstruction Of Justice pada proses penyidikan dalam Penegakan Hukum Pidana yang dikategorikan sebagai kejahatan Extraordinary Crime. Penelitian ini berjenis penelitian yuridis normatif, penulis menggunakan pendekatan case methode atau studi kasus, Pendekatan undang-undang dan pendekatan komparatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah data sekunder melalui bahan-bahan pustaka. Sumber data yang digunakan yaitu sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder kemudian dianalisis secara yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini yaitu menyimpulkan bahwa masalah Obstruction Of Justice karena hukum yang kurang mengatur ataukah kurangnya pengawasan (controlling) dalam penerapan hukum oleh pihak lembaga kepolisian sendiri. Atas dasar hal tersebut maka perlunya lembaga pengawasan terhadap pihak kepolisian. Salah satunya yaitu dengan membentuk satgas atau lembaga yang berperan mengawasi lembaga kepolisian. Kata kunci: Perusakan Barang Bukti, Obstruction Of Justice, Extraordinary Crime, Kepolisian. Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim 2023-05-23 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://publikasiilmiah.unwahas.ac.id/QISTIE/article/view/7762 10.31942/jqi.v16i1.7762 QISTIE; Vol. 16 No. 1 (2023): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum; 18 - 39 Qistie Jurnal Ilmu Hukum; Vol 16 No 1 (2023): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum; 18 - 39 2621-718X 1979-0678 ind https://publikasiilmiah.unwahas.ac.id/QISTIE/article/view/7762/pdf Copyright (c) 2023 QISTIE

oai:ojs.publikasiilmiah.unwahas.ac.id:article/7806 2023-05-23T06:23:22Z QISTIE:ART

PENYELESAIAN SENGKETA PERJANJIAN KEMITRAAN USAHA MIKRO MELALUI MEDIASI timabad, Wiragian Rahayu, Derita Prapti Hakim, Fauzan Rosdiana, Ita Pemerintah berkewajiban untuk melindungi seluruh kepentingan perkembangan usaha mikro ketika akan menjalin kemitraan. Dalam perjalanannya, hubungan kemitraan tersebut akan ada pasang surutnya. Karena itu, untuk melindungi pelaku Usaha Mikro dari kerugian dan mencegah permbuatan melawan hukum, perlu adanya advokasi dan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif dan efesien. Penelitian ini menganalisis penyelesaian perselisihan atau sengketa pelaku usaha mikro dalam bermitra dan bagaimana penyelesaian perselisihan atau sengketa selain persaingan usaha dalam perjanjian kemitraan yang efektif dan efisien. Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil dari penelitian ini adalah mendorong penyelesaian perselisihan atau sengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa perjanjian kemitraan melalui Mediasi. Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim 2023-05-23 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document https://publikasiilmiah.unwahas.ac.id/QISTIE/article/view/7806 10.31942/jqi.v16i1.7806 QISTIE; Vol. 16 No. 1 (2023): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum; 157 - 176 Qistie Jurnal Ilmu Hukum; Vol 16 No 1 (2023): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum; 157 - 176 2621-718X 1979-0678 ind https://publikasiilmiah.unwahas.ac.id/QISTIE/article/view/7806/pdf https://publikasiilmiah.unwahas.ac.id/QISTIE/article/view/7806/5786 Copyright (c) 2023 QISTIE

oai:ojs.publikasiilmiah.unwahas.ac.id:article/7815 2023-05-23T06:20:42Z QISTIE:ART

PERANAN DOKTER DALAM MEMBANTU MENGUNGKAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN MELALUI VISUM (STUDI KASUS PUSKESMAS TANGGETADA) yunus, ira Visum et Repetum (VeR) merupakan suatu laporan tertulis dari dokter (ahli) yang dibuat berdasarkan sumpah mengenai apa yang dilihat dan diketemukan atas bukti hidup, mayat, fisik atau barang bukti lain, kemudian dilakukan pemeriksaan menurut pengetahuan sebaik-baiknya. Visum et Repetum sering diminta oleh pihak penyidik (polisi) kepada dokter menyangkut perlukaan pada tubuh manusia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui serta mempelajari secara mendalam bagaimana peranan dan kedudukan dokter dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan melalui visum di Puskesmas Tanggetada, dan Untuk mengetahui bagaimana kekuatan pembuktian seorang dokter dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan melalui visum di Puskesmas Tanggetada. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum yang menggabungkan kedua metode penelitian hukum, yakni metode penelitian hukum Normatif-Empiris. Hasil penelitian yang ditemukan bahwasanya kedudukan seorang dokter di dalam penanganan korban kejahatan dengan menerbitkan Visum et Repetum seharusnya disadari dan dijamin netralitasnya, karena bantuan profesi dokter akan sangat menentukan adanya kebenaran. Visum et Repertum mempunyai kekuatan pembuktian yang cukup berpengaruh dalam proses peradilan tindak pidana, dimana hasil dari Visum et Repertum didapat dari hasil temuan dokter ahli forensik dalam upaya mencari sebab musabab yang terjadi pada tubuh korban, sebelum terjadinya sebuah kematian. Oleh karena itu, kekuatan pembuktian dari Visum et Repertum tidak ada yang bisa melemahkan alat bukti tersebut, sebelum diketemukannya alat bukti lain yang lebih konkrit Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim 2023-05-23 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document https://publikasiilmiah.unwahas.ac.id/QISTIE/article/view/7815 10.31942/jqi.v16i1.7815 QISTIE; Vol. 16 No. 1 (2023): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum; 122 - 138 Qistie Jurnal Ilmu Hukum; Vol 16 No 1 (2023): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum; 122 - 138 2621-718X 1979-0678 eng https://publikasiilmiah.unwahas.ac.id/QISTIE/article/view/7815/pdf https://publikasiilmiah.unwahas.ac.id/QISTIE/article/view/7815/5783 Copyright (c) 2023 QISTIE

oai:ojs.publikasiilmiah.unwahas.ac.id:article/7854 2023-05-23T06:24:26Z QISTIE:ART

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI DANA BOS DI DINAS PENDIDIKAN LAMPUNG TENGAH (Studi Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Tjk) akbar, fernanda Hartono, Bambang hasan, zainudin ABSTRACT School Operational Assistance (BOS) is an effort by the Ministry of Education and Culture to support education funds for students at the elementary school (SD), junior high school (SMP) and senior high school (SMA) levels. School Operations Assistance (BOS) has been implemented since July 2005. This study aims to examine to find out and understand the basis for judges' considerations in deciding cases against perpetrators of corruption crimes, and mechanisms for returning state losses in corruption crimes. The approach used in this study is a normative juridical approach and this research uses a statutory approach, because various legal rules will be studied. Based on such considerations, the Panel of Judges concluded that the element "Which is detrimental to state finances or the country's economy", as stipulated in article 3 of Law Number 31 of 1999, concerning the Eradication of Corruption Criminal Penalties as amended and supplemented by Law Number 20 of 2001 concerning Amendments to Ri Law Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption Crimes has been fulfilled as a result of the defendant's actions. The mechanism for recovering State losses due to Corruption Crimes is carried out through court decisions and if the defendant is unable to recover state losses, the defendant will be subject to an additional period of confinement or if the defendant has property obtained from the conduct of the Corruption Act The Prosecutor's Office can auction the property. Keywords: School Operational Assistance, Corruption Crimes, Mechanisms. Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim 2023-05-22 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://publikasiilmiah.unwahas.ac.id/QISTIE/article/view/7854 10.31942/jqi.v16i1.7854 QISTIE; Vol. 16 No. 1 (2023): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum; 68 - 79 Qistie Jurnal Ilmu Hukum; Vol 16 No 1 (2023): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum; 68 - 79 2621-718X 1979-0678 ind https://publikasiilmiah.unwahas.ac.id/QISTIE/article/view/7854/pdf Copyright (c) 2023 QISTIE

oai:ojs.publikasiilmiah.unwahas.ac.id:article/7873 2025-11-21T14:42:30Z QISTIE:ART

PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA PENYEBARAN DAN PELECEHAN BERBASIS TEKNOLOGI ELEKTRONIK (STUDI PUTUSAN NOMOR : 452/PID.SUS/2022/PN TJK) syah, bagas muzekki ramadan, suta Abstract The current rampant cases of fading are really concerning especially with the development of technology which also affects the ease of spreading information which is then misused to spread things that are not good or aim to threaten and pressure victims by spreading content that is not good related to victims, the goal is that to find out the factors that caused the Defendant to commit the crime of spreading and harassment based on electronic technology and to find out the basis for the judge's considerations in imposing a criminal decision in the case of the crime of spreading and harassment based on electronic technology. The research method used is normative legal research. The legal materials used are sourced from the library. The types of legal materials used are primary, secondary and tertiary legal materials. The technique for collecting legal materials is by studying documents. Analysis of legal materials using interpretation or arrest. The results of the research show that the Crime of Technology-Based Dissemination and Harassment has been regulated in Article 27 Paragraph 1 of the ITE Law that Every Person intentionally and without rights distributes and/or transmits and/or makes Electronic Information and/or Electronic Documents that have contents that contain against decency. Keywords : Criminal Law, Harassment, Electronic Technology. Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim 2023-11-26 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://publikasiilmiah.unwahas.ac.id/QISTIE/article/view/7873 10.31942/jqi.v16i2.7873 QISTIE; Vol. 16 No. 2 (2023): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum; 285-298 Qistie Jurnal Ilmu Hukum; Vol 16 No 2 (2023): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum; 285-298 2621-718X 1979-0678 ind https://publikasiilmiah.unwahas.ac.id/QISTIE/article/view/7873/pdf Copyright (c) 2023 QISTIE

oai:ojs.publikasiilmiah.unwahas.ac.id:article/7956 2023-05-23T06:20:42Z QISTIE:ART

THE PRINCIPLE OF MAQASHID SHARI'AH IN HANDLING COVID-19 PANDEMIC IN INDONESIA Fuad, Fuad Munawar, Said The pandemic of Covid-19 has presented an almost evenly distributed continuity and fear in every aspect of human life around the world. Covid-19 triggered several things, for example, related to economic activity, the implementation of education, the implementation of public services, and so on. There have been many casualties caused by the emergence of the pandemic around the world. The method used in this study is normative juridical with a statute approach and a conceptual approach. The purpose of Islamic Law or maqashid al-shari'ah is a shari'a that is determined and intended for the benefit of man in the world and the Hereafter. Shari'a is structured to realize the happiness of individuals and pilgrims (human beings), maintain the rules and enliven the world with all means, and will continue it at the glorious levels of perfection, culture, goodness, and civilization, because Islamic proselytizing is a mercy for all mankind, namely achieving benefit, goodness, and pleasure over humans and avoiding or preventing damage or ugliness. The handling of the Covid-19 pandemic has been carried out by the government by the principles regulated in maqashid al-sharia, namely tasarruf al-imam 'ala al-raiyyah and hifdzun an nafs. Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim 2023-05-23 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document https://publikasiilmiah.unwahas.ac.id/QISTIE/article/view/7956 10.31942/jqi.v16i1.7956 QISTIE; Vol. 16 No. 1 (2023): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum; 51 - 67 Qistie Jurnal Ilmu Hukum; Vol 16 No 1 (2023): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum; 51 - 67 2621-718X 1979-0678 eng https://publikasiilmiah.unwahas.ac.id/QISTIE/article/view/7956/pdf https://publikasiilmiah.unwahas.ac.id/QISTIE/article/view/7956/5784 Copyright (c) 2023 QISTIE

oai:ojs.publikasiilmiah.unwahas.ac.id:article/8068 2025-11-21T14:42:30Z QISTIE:ART

Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak Di Bawah Umur Dalam Tinjauan Perundang – Undangan harahap, Arifuddin muda Sitorus, Kamilatun Nisa Aulia, Riza Angriani, Devi Chandra, Ahmadil Penelitan ini mengenai permasalahan ketenagakerjaan di Indonesia yang terus bertambah dengan adanya eksploitasi dan keberadaan pekerja anak di bawah umur. Metode penelitian yang digunakan adalah metode studi kepustakaan. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu dengan mengumpulkan bahan-bahan penelitian yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, artikel yang berkaitan dengan hokum ketenagakerjaan, dan literatur lainnya yang sesuai dengan masalah yang akan diteliti. Adapun hasil penelitian ini adalah kemiskinan menjadi salah satu faktor yang menyebabkan adanya pekerja anak dibawah umur. Pekerja anak sangat beresiko putus sekolah, terlantar, dan masauk dalam situasi membahayakan diri sehingga mengancam tumbuh kembang yang maksimal. Dalam pasal 68 UU No.13 Tahun 2003 menyebutkan bahwa pengusaha dilarang mempekerjakan anak. Salah satu cara penting menuju perwujudan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak anak yang sesunggguhnya adalah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi mereka yang bekerja untuk anak. Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim 2023-11-26 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://publikasiilmiah.unwahas.ac.id/QISTIE/article/view/8068 10.31942/jqi.v16i2.8068 QISTIE; Vol. 16 No. 2 (2023): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum; 273-284 Qistie Jurnal Ilmu Hukum; Vol 16 No 2 (2023): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum; 273-284 2621-718X 1979-0678 ind https://publikasiilmiah.unwahas.ac.id/QISTIE/article/view/8068/pdf Copyright (c) 2023 QISTIE

oai:ojs.publikasiilmiah.unwahas.ac.id:article/8324 2025-11-21T14:42:30Z QISTIE:ART

MENANAMKAN NILAI-NILAI KETAATAN HUKUM PADA GENERASI “Z” DENGAN METODE “GERCEPS” SANTOSO, ARIS PRIO AGUS Habib, Muhamad Belakangan ini peristiwa hukum dan masalah kesadaran hukum yang dilakukan oleh Generasi “Z” semakin merusak moral. Menurunya kesadaran hukum pada Generasi “Z” ini merupakan gejala perubahan perubahan sosial. Perubahan-perubahan sosial yang terjadi di dalam suatu masyarakat dapat terjadi oleh karena bermacam-macam sebab. Oleh sebab itu, pentingnya kesadaran untuk membangun masyarakat yang sadar akan hukum inilah yang sangat diharapkan. Peranan pemuda dalam pembangunan bangsa, terutama dalam pembangunan hukum memang diperlukan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana upaya dalam menanamkan nilai-nilai ketaatan hukum pada generasi “Z” dengan metode “GERCEPS”. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Library Research yang diperoleh dari data sekunder. yang dikelola dengan metode grounded theory. Hasil penelitian selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa upaya menanamkan nilai-nilai ketaatan hukum pada Generasi “Z” dengan metode “GERCEPS” yaitu dengan kompilasi metode; games, education, reward, case study, exercise, play, dan social dynamics. Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim 2023-11-26 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://publikasiilmiah.unwahas.ac.id/QISTIE/article/view/8324 10.31942/jqi.v16i2.8324 QISTIE; Vol. 16 No. 2 (2023): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum; 208-219 Qistie Jurnal Ilmu Hukum; Vol 16 No 2 (2023): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum; 208-219 2621-718X 1979-0678 ind https://publikasiilmiah.unwahas.ac.id/QISTIE/article/view/8324/pdf Copyright (c) 2023 ARIS PRIO AGUS SANTOSO, Muhamad Habib

oai:ojs.publikasiilmiah.unwahas.ac.id:article/8372 2023-05-23T06:20:42Z QISTIE:ART

PENENGGELAMAN KAPAL ASING YANG MELAKUKAN ILEGAL FISHING DI WILAYAH PERAIRAN INDONESIA DALAM PRESPEKTIF HUKUM LAUT INTERNASIONAL Suswoto, Suswoto Nurfadilah, Muhammad Andri Syahrin, Savira Alfi Rahayu, Eksy Puji Penenggelaman kapal asing yang melakukan illegal fishing di Wilayah Indonesia menegaskan penegakan hukum yang dilakukan pemerintah Indonesia terhadap kapal asing yang yang melakukan illegal fishing di Wilayah Pengelolaan Perikanan Indonesia sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Hukum Laut Internasional United Nations Convention on the Law of the Sea 1982 (UNCLOS 1982). Maraknya praktik illegal fishing di Wilayah Perairan Indonesia, sehingga pemerintah Indonesia harus mengambil tindakan tegas untuk menegakkan hukum Nasional serta mempertahankan kedaulatan Indonesia, tindakan tersebut adalah pembakaran/peneggelaman kapal asing yang terbukti melakukan parktik illegal fishing. Adapun tujuan yaitu untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum berupa penenggelaman terhadap kapal asing oleh pemerintah Indonesia yang melakukan illegal fishing di Wilayah Indonesia dan apakah penegakan hukum terhadap kapal asing yang melakukan illegal fishing di Wilayah Indonesia sesuai dengan hukum laut internasional. Dari permasalahan-permasalahan tersebut penulis melakukan penelitian dengan menggunakan metode yuridis normatif, dengan lebih menekankan pada penelaahan kaidah-kadiah hukum dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan pembahasan ini, diperoleh kesimpulan sebagai berikut: Bahwa prosedur peneggelaman kapal asing dilakukan setelah melalui proses pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan pelaksanaan penenggelaman kapal yang melakukan illegal fishing di Indonesia tidak bertentangan dengan Hukum laut Internasional. Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim 2023-05-23 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://publikasiilmiah.unwahas.ac.id/QISTIE/article/view/8372 10.31942/jqi.v16i1.8372 QISTIE; Vol. 16 No. 1 (2023): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum; 139 - 156 Qistie Jurnal Ilmu Hukum; Vol 16 No 1 (2023): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum; 139 - 156 2621-718X 1979-0678 ind https://publikasiilmiah.unwahas.ac.id/QISTIE/article/view/8372/pdf Copyright (c) 2023 Suswoto Suswoto Suswoto

oai:ojs.publikasiilmiah.unwahas.ac.id:article/8383 2023-05-23T06:20:42Z QISTIE:ART

PENCEMARAN, KERUSAKAN ALAM DAN CARA PENYELESAIANNYA DITINJAU DARI HUKUM LINGKUNGAN Azami, Takwim Kustanto, Anto Dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa: “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”. Ketentuan tersebut diatur lebih lanjut didalam UU No. 23 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, di dalam ketentuan Pasal 57 ayat (1) diatur mengenai tata cara pemeliharaan lingkungan hidup yaitu: “Pemeliharaan lingkungan hidup dilakukan melalui upaya, a) konservasi sumber daya alam, b) pencadangan sumber daya alam, c) pelestarian fungsi atmosfer.” Namun pada kenyataanya pelaksanaan dari pasal tersebut belum bisa dilaksanakan secara maksimal. Penggunaan bumi dan air dan kekayaan alam untuk kemakmuran rakyat di Indonesia belum berjalan secara baik, hal ini diakibatkan oleh semakin maraknya pencemaran lingkungan yang marak terjadi Indonesia, baik pencemaran air, pencemaran udara maupun pencemaran tanah. Pencemaran dan perusakan lingkungan hidup merupakan salah satu ancaman yang serius bagi kelestarian lingkungan hidup di Indonesia. Lingkungan hidup yang terganggu keseimbangannya perlu dikembalikan fungsinya sebagai pemberi kehidupan dan pemberi manfaat bagi kesejahteraan masyarakat dengan cara meningkatkan perlindungan lingkungan hidup, pembinaan masyarakat dan optimalisasi penegakan hukum lingkungan, hal ini bertujuan untuk menjaga eksistensi alam dan bertujuan untuk menyelesaikan masalah lingkungan hidup di Indonesia khususnya yang disebabkan oleh ulah manusia. Kata Kunci: Hukum Lingkungan, Polusi dan Kerusakan Lingkungan Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim 2023-05-23 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://publikasiilmiah.unwahas.ac.id/QISTIE/article/view/8383 10.31942/jqi.v16i1.8383 QISTIE; Vol. 16 No. 1 (2023): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum; 40 - 50 Qistie Jurnal Ilmu Hukum; Vol 16 No 1 (2023): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum; 40 - 50 2621-718X 1979-0678 eng https://publikasiilmiah.unwahas.ac.id/QISTIE/article/view/8383/pdf Copyright (c) 2023 Takwim Azami, Anto Kustanto

oai:ojs.publikasiilmiah.unwahas.ac.id:article/8408 2025-09-16T02:56:44Z QISTIE:ART

PERCERAIAN YANG DIAKIBATKAN OLEH PERTENGKARAN (SYIQAQ) PERCERAIAN YANG DIAKIBATKAN OLEH PERTENGKARAN (SYIQAQ) Fawaid, Bahrul ridho, fajar ainun Perkawinan Perceraian Syiqaq Perkawinan merupakan suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita untuk melaksanakan syariat islam yaitu menikah dan melanjutkan keturunan. Namun, dalam kenyataannya perkawinan dapat berujung pada perceraian yang dikarenakan sering terjadinya perselisihan dalm rumah tangga. Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui dan menganalisis faktor yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga serta mengetahui dan menganalisis tinjauan syiqaq menurut hukum positif di Indonesia.  Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Jenis data yang diperlukan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini adalah berupa bahan-bahan hukum, baik yang bersumber dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu Undang-undang dan buku referensi lainnya serta dengan melakukan wawancara terstruktur dengan pihak-pihak yang ada kaitannya dengan judul penelitian ini. Kemudian dianalisis dengan menggunakan content analysis. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa terdapat faktor-faktor penyebab  terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga. Dalam penyelesaian syiqaq di rumah tangga, Hakam adalah orang yang ditetapkan pengadilan dari pihak keluarga suami atau pihak keluarga istri atau pihak lain untuk mencari upaya penyelesaian terhadap syiqaq (Pasal 76 Ayat 2 UU Peradilan Agama). Perkawinan merupakan suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita untuk melaksanakan syariat islam yaitu menikah dan melanjutkan keturunan. Namun, dalam kenyataannya perkawinan dapat berujung pada perceraian yang dikarenakan sering terjadinya perselisihan dalm rumah tangga. Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui dan menganalisis faktor yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga serta mengetahui dan menganalisis tinjauan syiqaq menurut hukum positif di Indonesia.  Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Jenis data yang diperlukan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini adalah berupa bahan-bahan hukum, baik yang bersumber dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu Undang-undang dan buku referensi lainnya serta dengan melakukan wawancara terstruktur dengan pihak-pihak yang ada kaitannya dengan judul penelitian ini. Kemudian dianalisis dengan menggunakan content analysis. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa terdapat faktor-faktor penyebab  terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga. Dalam penyelesaian syiqaq di rumah tangga, Hakam adalah orang yang ditetapkan pengadilan dari pihak keluarga suami atau pihak keluarga istri atau pihak lain untuk mencari upaya penyelesaian terhadap syiqaq (Pasal 76 Ayat 2 UU Peradilan Agama). Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim 2023-05-23 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://publikasiilmiah.unwahas.ac.id/QISTIE/article/view/8408 10.31942/jqi.v16i1.8408 QISTIE; Vol. 16 No. 1 (2023): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum; 1 - 17 Qistie Jurnal Ilmu Hukum; Vol 16 No 1 (2023): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum; 1 - 17 2621-718X 1979-0678 eng https://publikasiilmiah.unwahas.ac.id/QISTIE/article/view/8408/pdf Copyright (c) 2023 Bahrul Fawaid, fajar ainun ridho

oai:ojs.publikasiilmiah.unwahas.ac.id:article/8449 2023-05-23T06:20:42Z QISTIE:ART

PROBLEMATIKA DALAM PENERAPAN GUGATAN SEDERHANA PADA PENYELESAIAN PERKARA PERDATA DI INDONESIA umami, yurida zakky Prakoso, Adityo Putro Pengadilan sebagai tempat untuk menyelesaikan sengketa di bidang hukum perdata diharapkan dapat memberikan keadilan bagi setiap orang. Selain harus bersifat independen dan berintegritas, pengadilan juga dituntut untuk dapat memberikan pelayanan terhadap kepentingan masyarakat dengan biaya murah, prosedur sederhana dan jangka waktu penyelesaian perkara yang singkat. Pada tahun 2015 Mahkamah Agung telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang kemudian, dilakukan perubahan pada tahun 2019 untuk mengoptimalkan penyelesaian perkara melalui gugatan sederhana. Metode yang digunakan adalah metode yuridis normatif, yaitu penelitian yang mendasarkan pada data kepustakaan dengan pendekatan perundangundangan. Mekanisme penyelesaian gugatan sederhana melalui Perma No. 4 Tahun 2019 dimulai dari pendaftaran gugatan sederhana, pemeriksaan kelengkapan berkas gugatan sederhana, penetapan panjar biaya perkara, penetapan hakim dan penunjukan panitera/panitera pengganti, pemeriksaan pendahuluan, penetapan hari sidang dan pemanggilan para pihak, pemeriksaan sidang pertama dan perdamaian, pembuktian dan putusan. Problematika yang muncul dalam penerapan gugatan sederhana pada penyelesaian perkara perdata antara lain tidak hadirnya para pihak pada sidang pertama dan belum bisa diterapkannya persidangan secara elektronik (e-litigation) karena para pihak belum memahami tata cara persidangan secara elektronik. Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim 2023-05-23 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://publikasiilmiah.unwahas.ac.id/QISTIE/article/view/8449 10.31942/jqi.v16i1.8449 QISTIE; Vol. 16 No. 1 (2023): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum; 177 - 191 Qistie Jurnal Ilmu Hukum; Vol 16 No 1 (2023): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum; 177 - 191 2621-718X 1979-0678 eng https://publikasiilmiah.unwahas.ac.id/QISTIE/article/view/8449/pdf Copyright (c) 2023 yurida zakky umami, Adityo Putro Prakoso

oai:ojs.publikasiilmiah.unwahas.ac.id:article/8762 2025-11-21T14:42:30Z QISTIE:ART

PROBLEMATIKA PENOLAKAN TIMNAS ISRAEL PIALA DUNIA U-20 DI INDONESIA PERSEFEKTIF HAM DAN KONSTITUSI Badrih, Badrih Babussalam, Basuki Piala dunia U-20 FIFA 2023 direncanakn diselenggarakan di Indonesia mulai 20 Mei-11 Juni 2023. Namun dari FIFA (Federation Internationale de Football Association) membatalkan drawing Piala dunia U-20 yang rencananya digelar di Bali pada 31 Maret 2023. Federasi sepak bola Indonesia PSSI (Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia), menyebut gencarnya penolakan terhadap Israel menjadi sebab FIFA membatalkan drawing tersebut. Dalam urusan piala dunia, FIFA memiliki aturan yang harus ditaati oleh anggotanya dalam perhelatan Piala dunia U-20 2023. Timnas Israel masuk ke putaran Piala dunia U-20 2023 dan mempunyai hak untuk bertanding pada laga tersebut, namun tidak disambut positif oleh sebagian masyarakat Indonesia kerena Israel sebagai Negara penjajah Pelestina. Di dalam konstitusi pembukaan UUD NRI 1945 disebutkan Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Penulisan artikel ini menggunakan metode normatif. Metode normatif adalah penelitian hukum berupaya menemukan kebenaran hukum sesuai dengan norma hukum. Penelitian ini menggunakan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan kasus.  Apakah timnas Israel berhak bertanding pada piala dunia U-20 2023 presfektif Hak Asasi Manusia (HAM)?  Bagaimana presfektif konstitusi UUD NRI 1945 terkait timnas Israel bertanding pada piala dunia U-20 2023 di Indonesia?Kata kunci: piala dunia U-20 2023, Israel, ham, konstitusi Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim 2023-11-26 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://publikasiilmiah.unwahas.ac.id/QISTIE/article/view/8762 10.31942/jqi.v16i2.8762 QISTIE; Vol. 16 No. 2 (2023): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum; 192-207 Qistie Jurnal Ilmu Hukum; Vol 16 No 2 (2023): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum; 192-207 2621-718X 1979-0678 ind https://publikasiilmiah.unwahas.ac.id/QISTIE/article/view/8762/pdf Copyright (c) 2023 Badrih Badrih, Basuki Babussalam

oai:ojs.publikasiilmiah.unwahas.ac.id:article/8793 2025-11-21T14:42:30Z QISTIE:ART

PERLINDUNGAN HUKUM PENERIMA WARALABA ATAS TINDAKAN WANPRESTASI PEMBERI WARALABA DALAM PERJANJIAN WARALABA DIINDONESIA (Studi Kasus Putusan No.1064K/Pdt/2020) Febriyanti, Valentina Urbanisasi, Urbanisasi Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi franchisee dalam pelaksanaan perjanjian waralaba (studi kasus pada perjanjian waralaba berdasarkan studi kasus putusan no.1064K/Pdt/2020). Waralaba merupakan perikatan antara dua pihak dimana para pihak tersebut adalah pemberi dan penerima waralaba. Pemberi waralaba yakni “seseorangan atau badan usaha yang memberikan hak kepada penerima waralaba untuk menggunakan waralaba yang dimilikinya”. Sedangkan penerima waralaba ialah “orang perseorangan atau badan usaha yang diberikan hak oleh pemberi waralaba untuk memanfaatkan dan/atau menggunakan waralaba yang dimiliki pemberi waralaba”. Jenis penelitian yang digunakan yakni yuridis normatif yang bersifat deskriptif dengan pendekatan perundang-undangan (the statute approach) dan menggunakan jenis data dari bahan pustaka yang lazimnya dinamakan data sekunder. Hasil analisis didalam tulisan ini menunjukkan bahwa, dalam praktiknya perjanjian waralaba berdasarkan studi kasus putusan ini belum terlaksana dengan benar sesuai Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba serta masih banyak wanprestasi yang terjadi didalam perjanjian waralaba, Penyelesaian kasus wanprestasi dalam menegakkan perlindungan hukum bagi penerima waralaba dilakukan melalui upaya penyelesaiannya melalui proses adjudikasi dan proses konsensus. Seharusnya franchisee dan franchisor dalam menjalankan perjanjian waralaba ini melaksanakan kewajiban sesuai dengan perjanjian yang disepakati bersama agar kasus wanprestasi dapat diminimalisir sehingga kedua belah pihak sama-sama diuntungkan. Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim 2023-11-26 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://publikasiilmiah.unwahas.ac.id/QISTIE/article/view/8793 10.31942/jqi.v16i2.8793 QISTIE; Vol. 16 No. 2 (2023): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum; 299-320 Qistie Jurnal Ilmu Hukum; Vol 16 No 2 (2023): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum; 299-320 2621-718X 1979-0678 ind https://publikasiilmiah.unwahas.ac.id/QISTIE/article/view/8793/pdf Copyright (c) 2023 Valentina Febriyanti, Urbanisasi Urbanisasi

oai:ojs.publikasiilmiah.unwahas.ac.id:article/9575 2025-11-21T14:42:30Z QISTIE:ART

PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DESA (DUWET, BOJONG, KABUPATEN PEKALONGAN) ss, suharto Maryam, Dewi Peran Pemerintah Desa adalah seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, yaitu sebagai penyelenggaraan urusan pemerintahan, termasuk pembangunan infrastruktur di desa. Pembangunan infrastruktur adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan masyarakat melalui peningkatan prasarana yang dibutuhkan masyarakat dan merupakan pendukung utama fungsi-fungsi sistem sosial dan sistem ekonomi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan beberapa hal yang mencakup parameter yang digunakan dalam mengukur peran pemerintahan desa dalam meningkatkan pembangunan infrastruktur desa, kinerja serta masalah-masalah dalam pembangunan infrastruktur Desa Duwet Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis dimulai dari tahap reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan analisis tersebut dapat diambil kesimpulan, Pertama, Peran pemerintah desa sebagai sebagai regulator yaitu dalam pembangunan infrastruktur pemerintah desa dan masyarakat berperan dan terlibat dalam membuat peraturan perencanaan pembangunan infrastruktur. Kedua, peran pemerintah sebagai dinamisator yaitu pemerintah sebagai dinamisator melakukan kegiatan sosialisasi mengenai pelaksanaan pembangunan di desa. Ketiga, peran pemerintah sebagai fasilitator Pemerintah desa Duwet dalam pembangunan infrastruktur menyediakan berbagai fasilitas yang dibutuhkan masyarakat. Keempat, peran pemerintah sebagai katalisator yaitu dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur pemerintah Desa Duwet berperan untuk menjalin kerjasama dengan pemerintah kabupaten. Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim 2023-11-26 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://publikasiilmiah.unwahas.ac.id/QISTIE/article/view/9575 10.31942/jqi.v16i2.9575 QISTIE; Vol. 16 No. 2 (2023): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum; 236-251 Qistie Jurnal Ilmu Hukum; Vol 16 No 2 (2023): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum; 236-251 2621-718X 1979-0678 ind https://publikasiilmiah.unwahas.ac.id/QISTIE/article/view/9575/pdf Copyright (c) 2023 suharto ss, Dewi Maryam

oai:ojs.publikasiilmiah.unwahas.ac.id:article/9588 2025-11-21T14:42:30Z QISTIE:ART

PERAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DALAM MENANGULANGI TERORISME DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA Hartanti, Hartanti Permasalah penelitian adalah:  Bagaimanakah peran Polri khususnya Densus 88 dalam mengantisipasi terorisme di Yogyakarta? Dan  Apakah kendala Polri khususnya Densus 88 dalam mengantisipasi terorisme di Yogyakarta?       Jenis   penelitian  adalah  normatif dengan pendekatan yuridis kasuistis, data yang digunakan adalah data sekunder, sedangkan pengumpulan data adalah wawancara, studi pustaka dan dokumentasi. analisis data deskriptif kualitatif.       Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Polri membentuk  Satuan Tugas Anti Teror bernama Detesamen Khusus 88 Anti Teror POLRI (Densus 88/AT), Densus 88/AT juga berkoordinasi dengan beberapa lembaga antara lain Lembaga Pemasyarakatan, Polda DIY, BNPT, kejaksaan dan masyarakat, melakukan Patroli siber untuk memerangi paham radikal di internet, melakukan tindakan represif yakni dengan menangkap pelaku tindakan yang memenuhi unsur terorisme.  Beberapa kendala Polri dalam mengantisipasi aksi teror di Yogyakarta adalah konflik internal di tubuh Polri mengandung resiko konflik internal,  adanya kendala eksternal yakni perdebatan tugas Polri dan TNI, minimnya informasi dari masyarakat terkait dengan orang-orang yang mencurigakan di daerah sekitar, tidak sepenuhnya Standar Operasional Prosedur (SOP) Detasemen Khusus 88 dilakukan di lapangan, karena personel teroris juga melakukan perlawanan, baik perlawanan secara fisik maupun pakai senjata serta terkadang Densus 88 harus menggunakan tindakan-tindakan yang melanggar kode etik untuk melakukan penangkapan di karenakan gagalnya negosiasi dengan teroris. Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim 2023-11-26 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://publikasiilmiah.unwahas.ac.id/QISTIE/article/view/9588 10.31942/jqi.v16i2.9588 QISTIE; Vol. 16 No. 2 (2023): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum; 252-272 Qistie Jurnal Ilmu Hukum; Vol 16 No 2 (2023): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum; 252-272 2621-718X 1979-0678 ind https://publikasiilmiah.unwahas.ac.id/QISTIE/article/view/9588/pdf Copyright (c) 2023 Hartanti Hartanti

oai:ojs.publikasiilmiah.unwahas.ac.id:article/9732 2025-11-21T14:42:30Z QISTIE:ART

Upaya Tindakan Korektif Sebagai Bentuk Progresivitas Prosedur Dalam Menyelesaikan Maladministrasi Ombudsman Faatihah, Nayla Magisterani INTISARIOmbudsman ialah suatu Lembaga negara independen yang memiliki wewenang untuk mengawasi kinerja pelayanan publik agar terhindar dari penyalah gunaan kekuasaan. Adanya kehadiran ORI diharapkan mampu untuk mengawasi  penyelenggaraan pelayanan publik. Tahapan pemeriksaan laporan masyarakat kepada ombudsman yaitu tahapan pemeriksaan dan verifikasi, tahap pemeriksaan dan tahap resolusi serta monitoring. Adanya laporan masyarakat menandakan terdapat penyalahgunaan wewenang terhadap pihak terlapor maupun suatu instansi tertentu dengan kata lain hal ini termasuk maladministrasi pelayanan publik. Upaya yang dilakukan  ombudsman mengenai adanya maladministrasi yaitu dengan  menggunakan tindakan korektif atau suatu tindakan perbaikan. Dengan demikian, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis prosedur tindakan korektif bagi Ombudsman dalam menyelesaikan maladministrasi. Penelitian ini mengguakan pendekatan normatif yuridis dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang relevan. Tindakan korektif terhadap maladministrasi ini dipahami sebagai masukan dari Ombudsman sebelum dikeluarkannya surat rekomendasi untuk terlapor atau instansi terkait. Sebelum Ombudsman mengeluarkan rekomendasi, tindakan korektif menjadi pilihan yang tepat untuk menangani maladministrasi.Kata Kunci: Ombudsman, Tindakan korektif, MaladministrasiABSTRACTOmbudsman is an independent state institution that has the authority to oversee the performance of public services in order to avoid abuse of power. The presence of ORI is expected to be able to oversee the implementation of public services. The stages of examining community reports to the ombudsman are the examination and verification stage, the examination stage and the resolution and monitoring stage. The existence of community reports indicates that there is abuse of authority against the reported party or a certain institution, in other words, this includes maladministration of public services. The ombudsman's efforts regarding maladministration include corrective action or corrective action. Thus, the purpose of this study is to analyze corrective action procedures for the Ombudsman in resolving maladministration. Penelitian ini mengguakan pendekatan normatif yuridis dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang relevan. Tindakan korektif terhadap maladministrasi ini dipahami sebagai masukan dari Ombudsman sebelum dikeluarkannya surat rekomendasi untuk terlapor atau instansi terkait. Sebelum Ombudsman mengeluarkan rekomendasi, tindakan korektif menjadi pilihan yang tepat untuk menangani maladministrasi.Keywords: Ombudsman, Corrective actions, Maladministration Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim 2023-11-26 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://publikasiilmiah.unwahas.ac.id/QISTIE/article/view/9732 10.31942/jqi.v16i2.9732 QISTIE; Vol. 16 No. 2 (2023): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum; 220-235 Qistie Jurnal Ilmu Hukum; Vol 16 No 2 (2023): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum; 220-235 2621-718X 1979-0678 ind https://publikasiilmiah.unwahas.ac.id/QISTIE/article/view/9732/pdf Copyright (c) 2023 Nayla Magisterani Faatihah

oai:ojs.publikasiilmiah.unwahas.ac.id:article/9959 2025-11-21T14:42:30Z QISTIE:ART

TINJAUAN YURIDIS PEREDARAN KOSMETIKA DI INDONESIA ikhsan, muhammad kustanto, anto Prakoso, Adityo Putro Peningkatan ekonomi yang disertai dengan kemajuan teknologi dan globalisasi menimbulkan berbagai perubahan dalam berbagai bidang kehidupan. Kosmetika menjadi kebutuhan dalam merawat atau mempercantik diri bagi wanita bahkah pria juga membutuhkannya. Dewasa ini, semua orang seakan-akan berhak untuk mempromosikan, menyalurkan dan menjual atau mengedarkan kosmetika tanpa mengetahui ketentuan-ketentuan yang berlaku terhadap peredaran kosmetika.Penelitian in merupakan penelitiaan hukum normatif dengan pendekatan undang-undang (statute approach). Data penelitian merupakan data sekunder dengan pengumpulan data melalui studi pustaka. Analisis data menggunakan analisa kualitatif yang digunakan untuk membahas ketentuan hukum pengaturan peredaran kosmetika dalam peraturan perundang-undangan.Hasil penelitian menujukkan bahwa seluruh kosmetika yang beredar di Indonesia harus diketahui dan terdaftar diinstansi pemerintah. Yang berwenang dalam melakukan peredaran kosmetika yaitu tenaga kefarmasian. Terdapat ketentuan dalam mengiklankan kosmetika seperti obyektif, tidak menyesatkan, lengkap, tidak boleh diiklankan dengan menggunakan rekomendasi dari suatu laboratorium, instansi pemerintah, organisasi profesi kesehatan atau kecantikan dan atau tenaga Kesehatan, Tidak boleh diiklankan dengan penggunakan peragaan tenaga kesehatan atau yang mirip dengan itu, boleh diiklankan seolah-olah sebagai obat, harus mendidik dan sesuai dengan norma kesusilaan yang ada. Bagi seseorang yang tidak mengikuti ketentuan dalam peredaran kosmetika dapat diancam pidana seperti ketentuan yang diatur dalam Pasal 196, 197 dan 198 UU 36/2009 tentang Kesehatan.Kata Kunci: Peredaran, Kosmetika, Kewenangan Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim 2023-11-26 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://publikasiilmiah.unwahas.ac.id/QISTIE/article/view/9959 10.31942/jqi.v16i2.9959 QISTIE; Vol. 16 No. 2 (2023): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum; 321-331 Qistie Jurnal Ilmu Hukum; Vol 16 No 2 (2023): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum; 321-331 2621-718X 1979-0678 ind https://publikasiilmiah.unwahas.ac.id/QISTIE/article/view/9959/pdf Copyright (c) 2023 muhammad ikhsan, anto kustanto

oai:ojs.publikasiilmiah.unwahas.ac.id:article/9971 2025-11-21T14:42:30Z QISTIE:ART

KEDUDUKAN HUKUM MEREK WELL-KNOWN MARK DALAM PEMBELIAN BARANG MELALUI SYSTEM ONLINE: PERLINDUNGAN DAN TANTANGAN (STUDI DI SMK ASSHODIQIYAH SEMARANG) Azami, Takwim Prabowo, M. Shidqon Fawaid, Bahrul Pembelian barang melalui sistem online telah mencapai tingkat signifikan dan menjadi inti dari perdagangan modern. Dalam era digital ini, peran merek menjadi lebih esensial daripada sebelumnya dalam memengaruhi perilaku konsumen. Merek yang dikenal luas atau well-known mark memainkan peran sentral dalam membentuk preferensi pembeli. Artikel ini menjelaskan secara rinci kedudukan hukum merek well-known mark dalam pembelian barang melalui sistem online, dengan fokus pada perlindungan yang diberikan dan kompleksitas yang terlibat. Berbicara tentang transaksi bisnis secara online di Indonesia, pengaturannya dilakukan melalui Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dengan pertumbuhan pesat praktik transaksi produk barang bermerek terkenal melalui sistem online, penting untuk memahami ketentuan hukum guna melindungi pemilik merek terkenal dan konsumen, terutama remaja siswa-siswi yang cenderung adaptif terhadap perubahan tren baru. Perlunya memahami ketentuan hukum tentang merek dan informasi teknologi yang diatur dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008, serta Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012. Dengan pemahaman yang baik mengenai peraturan ini, pemilik merek terkenal dan konsumen dapat melindungi hak-hak mereka dalam transaksi bisnis online yang melibatkan merek terkenal. Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim 2023-12-04 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://publikasiilmiah.unwahas.ac.id/QISTIE/article/view/9971 10.31942/jqi.v16i2.9971 QISTIE; Vol. 16 No. 2 (2023): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum; 332-338 Qistie Jurnal Ilmu Hukum; Vol 16 No 2 (2023): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum; 332-338 2621-718X 1979-0678 ind https://publikasiilmiah.unwahas.ac.id/QISTIE/article/view/9971/5026 Copyright (c) 2023 Takwim Azami, M. Shidqon Prabowo

oai:ojs.publikasiilmiah.unwahas.ac.id:article/9972 2024-05-31T16:52:11Z QISTIE:ART

Perlindungan Hukum Bagi Wanita Yang Melakukan Aborsi Hasil Dari Tindak Pemerkosaan Syahputri, Della Raihan, Muhammad Adji, Vipta HOSNAH, ASMAK UL Tindakan penguguran kandugan (aborsi) merupakan tindakan yang dilarang dalam norma sosial maupun norma agama, pada kebanyakan wanita umumnya merasa bahagia mengetahui dirinya hamil, tetapi tidak untuk sebagian wanita. Wanita korban pemerkosaan umumnya akan melakukan aborsi untuk mengurangi beban yang mereka derita ataupun masalah kesehatan lain. Aborsi sering kali dilakukan secara sembunyi-sembunyi karena praktik yang lazim menyembunyikan prosedur tersebut. Meski sudah ada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi yang mengatur dan memberikan pengecualian bagi korban perkosaan, namun tindakan melakukan aborsi tetap dilarang keras dalam KUHP, apapun kondisinya. keadaan. Akibatnya, banyak korban perkosaan yang masih dicurigai dan berpotensi menimbulkan dampak hukum. Peraturan perundang-undangan di atas menunjukkan kurangnya koherensi dan sinkronisasi, khususnya terkait dengan pengaturan aborsi dalam kasus perkosaan. Jadi, bagaimana sebenarnya perlindungan hukum di indonesia bagi wanita yang melakukan pengguguran kandungan hasil dari tindak pemerkosaan. Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim 2024-05-31 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://publikasiilmiah.unwahas.ac.id/QISTIE/article/view/9972 10.31942/jqi.v17i1.9972 QISTIE; Vol. 17 No. 1 (2024): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum; 69-78 Qistie Jurnal Ilmu Hukum; Vol 17 No 1 (2024): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum; 69-78 2621-718X 1979-0678 ind https://publikasiilmiah.unwahas.ac.id/QISTIE/article/view/9972/pdf Copyright (c) 2024 Della Syahputri, Muhammad Raihan, Vipta Adji, ASMAK UL HOSNAH

oai:ojs.publikasiilmiah.unwahas.ac.id:article/10010 2024-05-31T16:52:11Z QISTIE:ART

Pengaturan Pidana Denda Dalam Hukum Positif Perspektif Hukum Islam fawaid, bahrul prakoso, adityo putro Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan meltodel pelnellitialn hukum normaltif-komparatif, yakni antara hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengelaborasi pengaturan perundangan mengenai pidana denda di Indonesia dan irisannya dalam hukum Islam. Sumber data dalam penelitian ini adalah peraturan perundangan mengenai pidana denda akibat tindak pidana di Indonesia, yakni KUHP lama dan Undang-Undang RI no. 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sedangkan dalam hukum Islam beberapa kitab yang akan menjadi rujukan adalah kitab-kitab klasik seperti Sunan Ibn Majah, Magashid al Syari'at al Islamiyyat wa 'Alagatuhaa bi al I Adillati al Syari'ati, at Tasyr’ al Jina’y al Islamy, Fiqh Sunnah, dsb. Adapun tekhnik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada irisan kuat antara hukum Islam dan hukum positif di Indonesia yang berkaitan dengan pidana denda, yakni pemberdayaan pelaku, penggantian kerugian yang dialami korban, dan sebagai penjeraan sekaligus pencegah agar orang tidak melakukan tindak pidana. Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim 2024-05-31 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://publikasiilmiah.unwahas.ac.id/QISTIE/article/view/10010 10.31942/jqi.v17i1.10010 QISTIE; Vol. 17 No. 1 (2024): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum; 89-99 Qistie Jurnal Ilmu Hukum; Vol 17 No 1 (2024): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum; 89-99 2621-718X 1979-0678 ind https://publikasiilmiah.unwahas.ac.id/QISTIE/article/view/10010/pdf Copyright (c) 2024 adityo putro prakoso

oai:ojs.publikasiilmiah.unwahas.ac.id:article/10034 2026-02-10T13:57:58Z QISTIE:ART

oai:ojs.publikasiilmiah.unwahas.ac.id:article/10060 2024-05-31T16:52:11Z QISTIE:ART

Menelisik Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) Nomor 02/MKMK/L/11/2023 Terhadap Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 Pengujian Mengenai UNDANG-UNDANG Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Ramadhan, Rizky Donri, Wahyu Citra Pokok Negara Hukum adalah dengan ditegakkanya hukum yang berkeadilan. Untuk mencapai hal itu dibutuhkan keselarasan antara aturan hukum yang tertulis dengan aparatur penegak hukum yang menegakan hukum tersebut. Setiap aparatur penegak hukum memiliki perannya masing-masing diantaranya adalah Profesi Hakim yang representasi wakil tuhan di muka bumi. hakim adalah puncak harapan akhir bagi masyarakat diluar sana yang sedang mencari keadilan. Maka untuk mencerminkan hakim yang berkeadilan untuk memutus sebuah perkara harus diikuti dengan proses persidangan yang benar dan baik sesuai aturan hukum positif yang berlaku atau yang sering disebut sebagai hukum acara dan diikuti dengan Pedoman Etika Profesi Hakim. Kode etik hakim Konstitusi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan bersama Mahkamah agung dengan Komisi Yudisial Nomor 02/PB/MA/IX/2012 dan 02/PB/P.KY/09/2012. Diantara bentuk pedoman tersebut adalah Hakim Harus bersifat arif dan bijaksana yang mana bentuk implementasinya adalah Tidak mengadili perkara yang memiliki unsur Konflik Kepentingan serta menjalankan asas Independensi dan immparsialitas yang menjadi pondasi untuk mewujudkan hakim yang berintergritas tinggi termasuk yaitu hakim mahkamah konstitusi. Asas Independensi dan immparsialitas Hakim Konstitusi Tentang Kode Etik dan perilaku hakim konstitusi telah diatur juga sebagaimana yang  termaktub di dalam PMK Nomor 09/PMK/2006. Hakim Konstitusi memiliki kebebasan atas dasar keilmuannya untuk mengadili sebuah perkara yang memposisikan dirinya berada di tengah tidak memihak kepada siapapun termasuk kepada pihak yang berpakara yang dimana hakim hanya berpihak kepada kepentingan hukum ini lah sebagai bentuk Menjalankan asas independensi dan immparsialitas sebagai Hakim konstitusi. Hakim konstitusi dalam memeriksa dan memutus sebuah persoalan atau sengketa hukum harus independen tidak boleh terintervensi dari pihak luar manapun dan immparsialitas hakim tidak dibenarkan dalam hukum untuk tendensius atau pilih kasih terhadap para  pihak  yang bersengketa karena hakim konstitusi menjalankan hukum untuk tegaknya nilai-nilai keadilan yang hidup di masyarakat. Sebab hakim konstitusi dan hakim peradilan lainnya memiliki tiga beban yang sangat berat yaitu beban kepada hukum, beban kepada orang yang berperkara dan yang terakhir  beban kepada tuhan. Diantara Putusan badan peradilan yang sedang hangat dibahas di publik saat ini yaitu Putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi yang dinilai hakim tidak menjalankan kode etiknya berupa Independen dan immparsial dalam proses persidangannya adalah Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 sebab mengandung cacat formil di dalamnya ini dibuktikan dengan adanya Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) Nomor 02/MKMK/L/11/2023.Kata Kunci: Akibat Hukum, Putusan MKMK, Putusan Mahkamah Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim 2024-05-31 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://publikasiilmiah.unwahas.ac.id/QISTIE/article/view/10060 10.31942/jqi.v17i1.10060 QISTIE; Vol. 17 No. 1 (2024): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum; 112-119 Qistie Jurnal Ilmu Hukum; Vol 17 No 1 (2024): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum; 112-119 2621-718X 1979-0678 ind https://publikasiilmiah.unwahas.ac.id/QISTIE/article/view/10060/pdf Copyright (c) 2024 Rizky Ramadhan, Wahyu Donri

oai:ojs.publikasiilmiah.unwahas.ac.id:article/10119 2024-05-31T16:52:11Z QISTIE:ART

Resolusi Perlindungan Perempuan Dan Anak Melalui Kebijakan RAN P3AKS Prabowo, M. Shidqon Hidayat, Arif Sugiarto, Laga Firdaus, indriana Sebagai negara kepulauan yang kaya akan keanekaragaman, Indonesia berada dalam kondisi rentan terjadinya konflik sosial. Konflik tersebut menjadi ancaman serius karena menimbulkan dampak negatif yang sangat signifikan, terutama bagi perempuan dan anak-anak. Oleh karena itu, diperlukan sebuah resolusi yang efektif untuk melindungi kelompok rentan ini. Artikel ini akan membahas mengenai upaya pemerintah dalam melindungi perempuan dan anak yang sering kali menjadi korban utama dalam konflik sosial, dengan fokus utamanya pada kebijakan RAN P3AKS (Rencana Aksi Nasional Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam konflik sosial). Tujuan penelitian ini yaitu untuk menggali upaya konkret pemerintah dalam melindungi perempuan dan anak-anak dalam konflik sosial. Metodologi yang digunakan yaitu metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (Statue Approach). Dari hasil penelitian ini, disimpulkan bahwa Kebijakan RAN P3AKS dapat dijadikan sebagai langkah resolusi yang efektif untuk melindungi perempuan dan anak selama konflik, dengan mererapkan dari beberapa program yakni: pencegahan, penanganan, pemberdayaan, dan partisipasi. Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim 2024-05-31 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://publikasiilmiah.unwahas.ac.id/QISTIE/article/view/10119 10.31942/jqi.v17i1.10119 QISTIE; Vol. 17 No. 1 (2024): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum; 22-41 Qistie Jurnal Ilmu Hukum; Vol 17 No 1 (2024): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum; 22-41 2621-718X 1979-0678 ind https://publikasiilmiah.unwahas.ac.id/QISTIE/article/view/10119/pdf Copyright (c) 2024 indri ana Firdaus

oai:ojs.publikasiilmiah.unwahas.ac.id:article/10162 2024-05-31T16:52:11Z QISTIE:ART

Analisis Kriminologi Dari Dampak Pelecehan Seksual Terhadap Anak Di Bawah Umur Engracia, Levina Viola The rise of cases of sexual abuse of minors continues to increase. Tanjungpinang is a capital in Riau Islands Province, Tanjungpinang is a growing city in this Province, Tanjungpinang city does not seem to be a friendly city for women and especially minors. Sexual abuse of minors can be either verbal or non-verbal. Children who experience such abuse will experience the impact of feeling humiliated for others. Sexual harassment is a harassing behavior or act committed by a person or group to others who are directly related to the party they are involved in and from these actions can reduce the dignity and self-esteem of someone they are offended. So it is necessary to improve child development, because besides being sensitive also during the growth period children need more love and attention from parents and family so that from this love and attention the needs and rights of children are basically fulfilled optimally. Children should be able to grow and develop into intelligent, moral and physically and spiritually healthy human beings. Because after all, children are the future leaders of the nation's successor, rights of the child are fundamentally fulfilled optimally. Children should be able to grow and develop into intelligent, moral and healthy human beings.Keywords: Sexual Abuse, Parenting, Child Rights, Tanjungpinang Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim 2024-05-31 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://publikasiilmiah.unwahas.ac.id/QISTIE/article/view/10162 10.31942/jqi.v17i1.10162 QISTIE; Vol. 17 No. 1 (2024): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum; 60-68 Qistie Jurnal Ilmu Hukum; Vol 17 No 1 (2024): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum; 60-68 2621-718X 1979-0678 ind https://publikasiilmiah.unwahas.ac.id/QISTIE/article/view/10162/pdf Copyright (c) 2024 Levina Viola Engracia

oai:ojs.publikasiilmiah.unwahas.ac.id:article/10535 2024-05-31T16:52:11Z QISTIE:ART

Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Oleh Badan Pertanahan Nasional Di Surabaya Rahmadani, Lisa Putri Supriyo, Agus Agus Pelaksanaan pendaftaran tanah tiap daerah merupakan tanggung jawab pemerintah yang menjelaskan salah satunya kegunaan sertifikat tanah, yaitu untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hakhak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan. Tujuan penelitian untuk mengetahui dan menganalisis Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Surabaya dan manfaat yang terjadi. Metode yang hendak digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif menggunakan pendekatan perundang-undangan. Hambatan dalam pelaksanaannya seperti belum tercapainya tujuan dalam pencapaian target Sertifikat Hak Atas Tanah  (SHAT), karena banyak pemohon yang belum terdaftar, kurangnya fasilitas untuk pelaksanaan pendaftaran dan kurangnya komunikasi antara kantor BPN dan masyarakat yang kurang paham mengenai adanya program PTSL. Untuk mengatasi hambatan tersebut, yaitu dengan mengaktivasikan NIK yang tidak valid agar dapat mengajuakan pemberkasan untuk pendaftaran program PTSL, mengoptimalkan proses pemberkasan dari pihak Desa agar pengentrian oleh staf kantor BPN bisa segera dilakukan dan cepat selesai. Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim 2024-05-31 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document https://publikasiilmiah.unwahas.ac.id/QISTIE/article/view/10535 10.31942/jqi.v17i1.10535 QISTIE; Vol. 17 No. 1 (2024): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum; 1-12 Qistie Jurnal Ilmu Hukum; Vol 17 No 1 (2024): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum; 1-12 2621-718X 1979-0678 ind https://publikasiilmiah.unwahas.ac.id/QISTIE/article/view/10535/pdf https://publikasiilmiah.unwahas.ac.id/QISTIE/article/view/10535/5963 Copyright (c) 2024 Lisa Putri Rahmadani, Agus Agus Supriyo

oai:ojs.publikasiilmiah.unwahas.ac.id:article/10547 2024-05-31T16:52:11Z QISTIE:ART

Peran Dan Implementasi Hukum Perikanan Dalam Mewujudkan Keberlanjutan Ekosistem Dan Kesejahteraan Nelayan Salim Siregar, Emiel Pangaribuan, Darnita Umami Pasaribu, Liza Prayuda Sitorus, M. Aldi Fiqri Hidayat, Riyan Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tentang peran dan implementasi hukum perikanan dalam mewujudkan keberlanjutan ekosistem dan kesejahteraan nelayan. Untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan dan mempertahankan ekosistem perikanan, hukum perikanan memberikan kerangka kerja untuk pengelolaan yang berkelanjutan dan perlindungan sumber daya perikanan melalui regulasi dan kebijakan yang tepat. Namun, kolaborasi antara pemerintah, nelayan, ilmuwan, dan pemangku kepentingan terkait lainnya sangat penting untuk mengatasi masalah kompleks seperti penegakan hukum yang lemah, konflik kepentingan, dan perubahan iklim. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan pendekatan penelitian normatif yang menafsirkan masalah hukum. Studi ini merumuskan pertanyaan kritis tentang hukum perikanan dan menjelaskan peran dan implementasi dari hukum perikanan. hukum perikanan dapat menjadi instrumen yang kuat untuk mengelola sumber daya perikanan dengan bijaksana dan menjaga keberlanjutan ekosistem serta kesejahteraan nelayan Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim 2024-05-31 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://publikasiilmiah.unwahas.ac.id/QISTIE/article/view/10547 10.31942/jqi.v17i1.10547 QISTIE; Vol. 17 No. 1 (2024): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum; 13-21 Qistie Jurnal Ilmu Hukum; Vol 17 No 1 (2024): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum; 13-21 2621-718X 1979-0678 ind https://publikasiilmiah.unwahas.ac.id/QISTIE/article/view/10547/pdf Copyright (c) 2024 Liza Umami Pasaribu

oai:ojs.publikasiilmiah.unwahas.ac.id:article/10676 2024-05-31T16:52:11Z QISTIE:ART

Pertanggungjawaban Hukum Pengurus Terhadap Simpanan Anggota Koperasi Yang Tutup Laili Fajriati, Laili Fajriati Adriaman, Mahlil Koperasi merupakan suatu badan usaha yang beranggotakan orang-seorangan atau badan hukum koperasi yang berdasarkan pada asas kekeluargaan dengan tujuan untuk menyejahterakan anggotanya. Dalam menjalankan kegiatan usahanya koperasi berpedoman kepada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Dalam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya koperasi melakukan kegiatan usaha simpan pinjam. Kegiatan itu berupa penampungan dana dari simpanan anggota dan penyaluran dana tersebut melalui pinjaman. Namun apabila tidak dilakukan pengendalian dengan baik terhadap kegiatan pinjaman yang dilakukan oleh anggota akan dapat mendatangkan kerugian bagi koperasi dan juga simpanan anggota. Terhadap tindakan tersebut tentu perlu adanya pertanggungjawaban hukum pengurus terhadap koperasi dan juga simpanan anggota. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang pertanggungjawaban hukum pengurus terhadap simpanan anggota koperasi. Penelitian ini dilakukan menggunakan analisis hukum kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan. Data yang dikumpulkan berupa gambaran tentang pertanggungjawaban pengurus terhadap simpanan anggota koperasi tersebut. Hasil dari penelitian ini berupa gambaran terhadap pertanggungjawaban hukum pengurus terhadap simpanan anggota koperasi yang tutup serta kendala dan solusi dalam pengembalian simpanan anggota koperasi. Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim 2024-05-31 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://publikasiilmiah.unwahas.ac.id/QISTIE/article/view/10676 10.31942/jqi.v17i1.10676 QISTIE; Vol. 17 No. 1 (2024): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum; 42-59 Qistie Jurnal Ilmu Hukum; Vol 17 No 1 (2024): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum; 42-59 2621-718X 1979-0678 ind https://publikasiilmiah.unwahas.ac.id/QISTIE/article/view/10676/pdf Copyright (c) 2024 Laili Fajriati Laili Fajriati, Mahlil Adriaman

oai:ojs.publikasiilmiah.unwahas.ac.id:article/10976 2024-05-31T16:52:11Z QISTIE:ART

Pertimbangan Etika Dalam Pembentukan Dan Pelaksanaan Kontrak Bisnis Azami, Takwim Kustanto, Anto Kontrak bisnis bukan hanya tentang pembagian tanggung jawab dan keuntungan antara pihak-pihak yang terlibat, tetapi juga mencerminkan komitmen terhadap prinsip-prinsip etika yang mendasari hubungan bisnis yang sehat. Secara mendalam pertimbangan etika yang diperlukan dalam proses pembentukan dan pelaksanaan kontrak bisnis, serta implikasi dari pertimbangan etika tersebut terhadap keberlanjutan hubungan bisnis. Dari kejujuran dan kepercayaan hingga tanggung jawab sosial perusahaan, pertimbangan etika ini membentuk fondasi untuk kontrak bisnis yang adil dan berkelanjutan. Dengan memperhatikan nilai-nilai etika ini, para pelaku bisnis dapat membangun hubungan bisnis yang bermartabat, meminimalkan risiko, dan mempromosikan keberlanjutan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Kata Kunci: Etika, Kontrak Bisnis. Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim 2024-05-31 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://publikasiilmiah.unwahas.ac.id/QISTIE/article/view/10976 10.31942/jqi.v17i1.10976 QISTIE; Vol. 17 No. 1 (2024): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum; 79-88 Qistie Jurnal Ilmu Hukum; Vol 17 No 1 (2024): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum; 79-88 2621-718X 1979-0678 ind https://publikasiilmiah.unwahas.ac.id/QISTIE/article/view/10976/pdf Copyright (c) 2024 Takwim Azami, Anto Kustanto, M. Shidqon Prabowo

oai:ojs.publikasiilmiah.unwahas.ac.id:article/11086 2024-05-31T16:52:11Z QISTIE:ART

Peran Kantor Pertanahan Dalam Memberikan Jaminan Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Di Kota Semarang Mastur, Mastur Arsita Dewi, Ery AbstractThis research discusses the role of the Land Office in providing legal certainty for land rights through the Comprehensive Systematic Land Registration Program (PTSL) in the city of Semarang. The Constitution of the Republic of Indonesia of 1945 establishes the foundation that land, water, and natural resources are controlled by the state for the prosperity of the people. The Basic Agrarian Law (UUPA) serves as the legal framework governing land tenure and assigns the government the task of land registration. Land registration is an effort to provide legal certainty for land rights. The PTSL program is implemented as part of the government's efforts to expedite land registration in an easily understandable and cost-effective manner. However, there are challenges in its implementation, such as the lack of data validity due to prioritizing speed over accuracy. The Land Office, as the land registration authority in Indonesia, plays a key role in the implementation of PTSL. This research focuses on the implementation of PTSL in the city of Semarang, acknowledged as the best in Indonesia. The aim is to evaluate the extent of the Land Office's role in providing legal certainty for land rights through this program and to identify potential challenges. By considering the experience of land certification that prioritizes speed, this research is expected to provide insights into the effectiveness and challenges of PTSL implementation at the local level, as well as the Land Office's contribution to ensuring legal certainty for land rights in the city of Semarang. Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim 2024-05-31 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://publikasiilmiah.unwahas.ac.id/QISTIE/article/view/11086 10.31942/jqi.v17i1.11086 QISTIE; Vol. 17 No. 1 (2024): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum; 100-111 Qistie Jurnal Ilmu Hukum; Vol 17 No 1 (2024): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum; 100-111 2621-718X 1979-0678 ind https://publikasiilmiah.unwahas.ac.id/QISTIE/article/view/11086/pdf Copyright (c) 2024 Dr. Mastur SH.MH 8154dfe2851cff677de614bfb51caa87