Penghimpunan Wakaf Uang pada Perbankan Syariah berdasarkan Hukum Positif Indonesia

Syifa Salsabila, Nun Harrieti, Helza Nova Lita

Abstract


Indonesia as a country that embraces dual-banking systems recognizes Conventional Banking and Islamic Banking. One of the differences between the two systems is the social function on Islamic Banking Law. Islamic Banking Law recognizes social functions which one of them is to collect and channel cash waqf as Sharia Financial Institution for Receiving Cash Waqf (SFIRCW) . However, the responsibility that circulates cash waqf shows uncertainty on which party is to be responsible for the cash waqf. The method of writing used in this paper is normative juridical method, which will be linked to the practice of SFRICW on Islamic Banks. The practice for the implementation of SFIRCW can be seen on Bank Muamalat Indonesia (BMI). The practice shows that BMI on receiving Cash Waqf is not responsible for the management and the distribution of the cash waqf, and it is only Nazhir’s responsibility. This shows that Islamic Bank is responsible not only for the SFIRCW function but also the practice of wadi’ah agreement. Islamic Bank is responsible for saving and distributing cash waqf to Nazhir and guarantee that the money is available to be cashed out at all times. Additionally, Nazhir also bears responsibility for guaranteeing that cash waqf practice is carried out according to its means as in Sharia Principle and Rule of Laws.

Indonesia merupakan negara yang mengakui dual-banking system yaitu Bank Konvensional dan Bank Syariah. Salah satu perbedaan dari kedua sistem tersebut adalah fungsi sosial pada UU Perbankan Syariah. UU Perbankan Syariah menyebutkan salah satu fungsi sosial adalah menghimpun dan menyalurkan dana wakaf uang sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang(LKS PWU). Namun, pertanggungjawaban atas dana wakaf menimbulkan pertanyaan atas pihak mana yang harus bertanggungjawab atas dana tersebut. Metode penulisan artikel ini menggunakan metode normatif yuridis yang akan dihubungkan dengan praktik LKS PWU pada Bank Syariah. Praktik dari LKS PWU dapat dilihat dari Bank Muamalat Indonesia (BMI), di mana BMI menegaskan bahwa dalam menerima wakaf uang, BMI tidak bertanggung jawab untuk pengelolaan dan penyalurannya, dimana hal tersebut merupakan tanggung jawab Nazhir. Hal ini memperlihatkan bahwa Bank Syariah tidak hanya bertanggungjawab atas fungsi LKS PWU, namun juga praktik dari akad wadi’ah. Bank Syariah bertanggungjawab untuk menghimpun dan menyalurkan dana kepada Nazhir dan menjamin bahwa dana tersebut dapat diambil sewaktu-waktu. Selain itu, Nazhir memiliki tanggung jawab untuk menjamin bahwa praktik wakaf uang dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuannya berdasarkan Prinsip Syariah dan Peraturan Perundang-Undangan.



Keywords


Perbankan Syariah; Wakaf Uang; Tanggung Jawab

References


Adi Susilo Jahja, Muhammad Iqbal, “Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Perbankan Syariah dengan Perbankan Konvensional”, Epistemé: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman, Vol (7) No. 2, 2012.

Amirul Bakhri, Srifariyati, “Peran Wakaf Produktif Pemberdayaan Ekonomi”, Jurnal Madaniyah, Volume 1 Edisi XII, 2017.

Annisa Ayu Artanti, “Potensi Rp180 Triliun per Tahun, Pemerintah Gali Potensi Dana Sosial Wakaf”, Medcom, 2021, https://www.medcom.id/ekonomi/bisnis/ybDVnpRK-potensi-rp180-triliun-per-tahun-pemerintah-gali-potensi-dana-sosial-wakaf.

Badan Pusat Statistik, “Persentase Penduduk Miskin Maret 2021 turun menjadi 10,14%”, 2021, https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/07/15/1843/persentase-penduduk-miskin-maret-2021-turun-menjadi-10-14-persen.html.

Bank Muamalat, “Wakaf Uang”, https://www.bankmuamalat.co.id/wakaf.

Darsono, Ali Sakti, et. al, Perbankan Syariah di Indonesia: Kelembagaan, Kebijakan, serta Tantangan ke Depan, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2017.

Darsono, Ali Sakti, et. al, Perbankan Syariah di Indonesia: Kelembagaan, Kebijakan, serta Tantangan ke Depan, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2017.

Fatwa DSN No. 01/DSN-MUI/IV/2000 tentang Giro

Fatwa DSN No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan

Indah Mulia Sari, Hendro Wibowo, Edy Suprapto, “Factors That Influenced People to Become Islamic Bank Customer: A Study on Kancana Villager”, Al-Iqtishad, Vol. VII No. 1, 2015.

Kemenag, “Kemenag Tetapkan 22 Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang”, 2022, https://kemenag.go.id/berita/read/514010/kemenag-tetapkan-22-lembaga-keuangan-syariah-penerima-wakaf-uang.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia, “Mengolah Potensi Ekonomi Syariah”, MAJALAH MEDIA KEUANGAN, VOLUME XIV/NO. 166, 2021.

Muhammad Asutay, “Islamic Banking and Finance: Social Failure.”, New Horizon, 169, 2008.

Muhammad Fatikhul Mufidz, et. al, “Identifikasi Pola Pengelolaan Dana Sosial Perbankan Syariah di Indonesia: Sebuah Tinjauan Literatur”, Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, Vol. 6 No. 1, 2021.

Mohammad Lutfi, “Penerapan Akad Wadiah di Perbankan Syariah”, Madani Syariah, Vol. 3 No. 2, 2020.

Mulya E. Siregar, “The Role of Islamic Banking in the Implementation of Cash Waqf”, Badan Wakaf Indonesia, 2011, https://www.bwi.go.id/554/2011/04/05/peranan-perbankan-syariah-dalam-implementasi-wakaf-uang/.

Nun Harrieti, Etty Mulyati, “Perspektif Hukum: Peranan Perbankan Syariah dalam Pengelolaan Wakaf Uang di Indonesia”, Risalah, Vol. 17, No. 2, 2017.

Otoritas Jasa Keuangan, “Kodifikasi Produk dan Aktivitas Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah oleh Otoritas Jasa Keuangan”, 2015.

Otoritas Jasa Keuangan, Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia (LPKSI), 2020.

Peraturan Badan Wakaf Indonesia No. 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.

Sri Mulyani, “Analisis Sistem Laporan Dana ZIS Pada Baitul Maal Muamalat (BMM),” Jurnal Dinamika Ekonomi dan Bisnis, Vol 5(2), 2008.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf




DOI: http://dx.doi.org/10.31942/iq.v9i1.6428

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


JURNAL IQTISAD: Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia is INDEXED BY:

Google ScholarDOAJGoogle ScholarGoogle ScholarGoogle Scholar Google ScholarGoogle ScholarGoogle ScholarGoogle ScholarGoogle Scholar

 

 

 


Alamat kami di :

PKPI2 FAI Universitas Wahid Hasyim

JL. Menoreh Tengah X / 22, Sampangan, Gajahmungkur, Sampangan, Gajahmungkur, Kota Semarang, Jawa Tengah 50232, Indonesia
Handphone: +6281532599999
Email: pkpi2@unwahas.ac.id / iqtisad@unwahas.ac.id
 

 

Creative Commons License
This work is licensed under aCreative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

 

 

View My Stats