REKONSEPTUALISASI TAFSIR ASAS PRADUGA TAK BERSALAH

A. Saiful Aziz

Abstract


ABSTRAK

            Asas praduga tak bersalah dianggap  hanya  untuk  dan  berlaku bagi kegiatan yang berkaitan  dengan  proses  peradilan pidana. Sehingga terjadi ketidakpedulian masyarakat terhadap asas tersebut. Asas  praduga tak bersalah  di  Indonesia  dulu terdapat  di  dalam  Pasal 8 Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Meskipun tidak secara eksplisit menyatakan hal yang sama, asas tersebut  diutarakan  di  dalam  Pasal 66 Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).Penegakkan hukum merupakan salah satu upaya untuk menciptakan tata tertib, keamanan dan ketentraman dalam masyarakat, baik itu merupakan usaha pencegahan maupun merupakan pemberantasan atau penindakan setelah terjadinya pelanggaran hukum. Untuk mencapai sasaran tersebut maka peraturan perundang-undangan menjadi dasar hukum bagi langkah dan tindakan dari penegak hukum harus sesuai dengan dasar falsafah negara dan pandangan hidup Bangsa Indonesia yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Dengan demikian, Perlunya rekonseptualisasi atas tafsir asas praduga tidak bersalah (presumption of innocence) yang selama ini dianut KUHAP.

        Kata kunci: Tafsir, Asas, Praduga tidak Bersalah.                                             

 

Abstract

The principle of innocence presumption is presumed only for and applicable to activities relating to the criminal justice process. So there is a lack of concern for the community towards the principle. The principle of innocence presumption in Indonesia was previously contained in Article 8 of Law no. 14 of 1970 on the Basic Provisions of Judicial Power. Although it does not explicitly state the same, the principle was articulated in Article 66 of Law No.8 Year 1981 on the Criminal Procedure Code (KUHAP).Law enforcement is one of the efforts to create order, security and peace in society, whether it is a preventive effort or is the eradication or repression after the violation of law. To achieve these targets, the legislation should be the legal basis for the actions and actions of law enforcers to be in accordance with the basic philosophy of the state and the Indonesian life view of Pancasila and the 1945 Constitution (1945 Constitution). Thus, the need for a reconceptualization of the interpretation of the presumption of innocence principle adopted by the Criminal Procedure Code.

Keywords: Tafsir, Principle, Presumption Presumption of Innocence


Full Text:

Download disini

References


DAFTAR PUSTAKA

Amrullah Ahmad, et.al.,Prospek Hukum Islam dalam Kerangka Pembangunan

Hukum Nasional di Indonesia, Cet I, Jakarta : IKAHA, 1994.

Atmasasmita, Romli, Logika Hukum Asas Praduga Tak Bersalah: Reaksi Atas

Paradigma Individualistik, 2007

Adnan, Mohammad. “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan

dalamPerspektif Hukum Islam” dalam Jurnal Hukum Yustisia,

Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, 2004

M. Yahya, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP. Jakarta: Sinar

Grafika, 2002.

Peter Mahmud Marzuki ,Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana Prenada Media

Group, 2007

Rahardjo, Satjipto, Ilmu Hukum, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006

Rukmini, Mien. Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan

Asas Persamaan Kedudukan dalam Hukum pada Sistem Peradilan

Pidana Indonesia, Bandung: PT Alumni, 2003

Santoso, Bambang. “Pembuktian Terbalik” dan “Peradilan In Absensia” dalam

Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP

Jilid I dan Jilid II. Jakarta: Pustaka Kartini, 1988.

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press 1996

Sugeng, Praptomo. “Catatan Kritis Penegakan HAM Di Indonesia” dalam Jurnal

Hukum Bisnis Yustisia. Surakarta: Fakultas Hukum Universitas

Sebelas Maret. 2006.

Yulia Rena. “Kedudukan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana (Suatu Telaah

terhadap Kedudukan Korban dalam KUHAP dan Undang-Undang

Perlindungan Saksi dan Korban” dalam Jurnal Yustisia. Surakarta,

Viktimologi Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan.

Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret 2010




DOI: http://dx.doi.org/10.31942/iq.v4i1.1998

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


JURNAL IQTISAD: Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia is INDEXED BY:

Google ScholarGoogle Scholar Google ScholarGoogle ScholarGoogle ScholarGoogle ScholarGoogle ScholarGoogle ScholarGoogle ScholarGoogle Scholar Google Scholar Google ScholarGoogle ScholarGoogle Scholar


Alamat kami di :

PKPI2 FAI Universitas Wahid Hasyim

JL. Menoreh Tengah X / 22, Sampangan, Gajahmungkur, Sampangan, Gajahmungkur, Kota Semarang, Jawa Tengah 50232, Indonesia
Handphone: +626281327592589 / +6285227248757
Email: pkpi2@unwahas.ac.id / iqtisad@unwahas.ac.id

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

View My Stats