Main Article Content
Abstract
Kerangka hukum (legal framework) penanggulangan bencana secara komprehensif mencakup semua pendekatan (pra, saat, dan pasca) diperlukan untuk mempertegas ruang lingkup tugas dan tanggungjawab berbagai pihak (komponen bangsa) baik pemerintah (pusat/daerah) maupun lembaga-lembaga non pemerintah. Analisis kebijakan strategis daerah sebagai aksi legislasi & regulasi dilakukan dalam rangka menciptakan kepastian hukum dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Penelitian ini merupakan upaya strategis untuk mengidentiï¬kasi bentuk-bentuk kebijakan strategis dan kegiatan pengendalian lingkungan tanggap bencana pasca erupsi merapi serta menelaah operasionalisasinya oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang. Penelitian hukum ini menggunakan pendekatan
‘naturalistik’ dengan teknik ‘yuridis case studies’ di Kecamatan Dukun.Analisis dan interprestasi (dialogical interpretation) dilakukan terhadap fenomena realitas hubungan sebab-akibat dan faktor-faktor tertentu yang berkaitan dengan masalah penelitian. Simpulan akhirnya, pertama, berbagai bentuk perangkat hukum dan dokumen kebijakan kebencanaan baik di tingkat pusat maupun daerah telah secara tegas menyatakan penggunaan pendekatan ‘build back better’ dalam tanggap bencana pasca erupsi merapi (rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana). Kedua, operasionalisasi kebijakan strategis dalam build back better telah dilakukan secara terpadu dengan konsep pengurangan risiko bencana berbasis pengendalian lingkungan hidup dalam bentuk pengalokasian dana minimal 10% dari dana rehabilitasi dan rekonstruksi. Prinsip-prinsip kebijakan strategis dan kegiatan pengendalian  lingkungan  tanggap  bencana  pasca  erupsi  Merapi oleh Pemda Magelang telah mendekati dalil-dalil ‘build back better’ seperti prioritas terhadap kaum rentan, optimalisasi sumber daya lokal, keadilan gender dan upaya mencapai kemandirian masyarakat, keberlanjutan program dan kegiatan serta perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik. Rekomendasi penelitian ini menekankan pentingnya pengintegrasi Penanggulangan Bencana dengan rencana pengendalian lingkungan dan pembangunan berkelanjutan
Â
Kata Kunci: Kebijakan, Bencana, Pengendalian Lingkungan, Erupsi
Merapi.